JAMINAN KESEHATAN

Gubernur Gorontalo ancam keluar dari BPJSKes, kembali ke Jamkesta

Massa dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Provinsi Gorontalo menggelar aksi di depan kantor BPJS Gorontalo, Kota Gorontalo, Rabu (2/10/3019). Salah satu tuntutan organisasi buruh ini adalah menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan.
Massa dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Provinsi Gorontalo menggelar aksi di depan kantor BPJS Gorontalo, Kota Gorontalo, Rabu (2/10/3019). Salah satu tuntutan organisasi buruh ini adalah menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan. | Franco Dengo /Beritagar.id

Pada akhir bulan September, Gubernur Gorontalo, Rusli Habibie, dikabarkan mengancam akan membawa keluar warga provinsi yang dipimpinnya itu dari kesertaan pada BPJS Kesehatan (BPJSKes). Ancaman itu dilontarkannya akibat belum cairnya dana klaim dari rumah sakit di provinsi tersebut.

Saat diwawancarai via telepon oleh Beritagar.id (9/10/2019), Rusli menegaskan bahwa pernyataannya itu tidak main-main. Bahkan, menurutnya, wacana tersebut sudah lama dipertimbangkan.

Menurut Rusli, masalah sulit cairnya dana BPJSKes untuk membayar klaim dari penyedia layanan kesehatan di Provinsi itu seperti sudah menjadi masalah klise yang tak juga terselesaikan.

"Yang jelas, jauh sebelum ada BPJS, sejak tahun 2012 Pemprov sudah menanggung iuran kesehatan warga miskin. Dan sudah ada Peraturan Daerah mengenai Jaminan Kesehatan Semesta (Jamkesta). Waktu itu, sekitar Rp12 ribu per orang, ditanggung pemerintah," kata Rusli.

“Belakangan muncul BPJS, maka Jamkesta diintegrasikan.”

Jika masalah BPJSKes terus berlarut-larut, Rusli menegaskan, pemerintah provinsi akan keluar dan mengajak pemerintah kabupaten/kota untuk kembali ke program dan pola sebelumnya, yakni Jamkesta, tak perlu terintegrasi dengan BPJSKes pusat. Menurutnya, program tersebut lebih terjamin ketimbang BPJSKes.

Dari data yang dimiliki Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo, saat ini BPJSKes Gorontalo masih menanggung hutang klaim di 15 rumah sakit se-Provinsi Gorontalo. Termasuk juga puskesmas, klinik dan praktik dokter mandiri. Angka biaya tunggakan klaim tersebut cukup fantastis, berada di kisaran Rp75 miliar.

Rusli mengungkapkan, dirinya tidak ingin masyarakat menjadi korban karena keterlambatan pembayaran BPJS. Sementara di sisi lain, pemerintah provinsi rutin membayar iuran setiap bulan lebih kurang Rp4,5 miliar.

Ancaman pemboikotan itu serius, katanya, untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan operasional rumah sakit dan dokter di Gorontalo.

"Yang jelas kita rutin membayar premi setiap bulan. Tahun ini hampir dua ratus ribu orang yang kita tanggung. Tapi saya kaget, ternyata klaim BPJS untuk RS Ainun (RSUD dr Hasri Ainun Habibie) belum terbayar dari bulan April sampai Agustus kemarin," jelasnya.

Jika PemProv Gorontalo dan enam kabupaten/kota benar-benar keluar, BPJS berpotensi kehilangan 361.154 orang peserta yang preminya dibayarkan melalui APBD setiap bulan. Rinciannya 177.908 Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari APBD provinsi senilai Rp4.041.884.000 per bulan dan 183.245 PBI dari enam kabupaten/kota senilai Rp4.214.635.000 per bulan.

Ribuan pengguna BPJSKes mandiri dinonaktifkan

Di Gorontalo, sudah ada sekitar 6.000 peserta BPJS kesehatan mandiri yang dinonaktifkan. Hal tersebut diungkapkan Kepala Bidang Peluasan Peserta dan Kepatuhan BPJS Kesehatan Gorontalo, Afriyanto Darmawan, saat diwawancarai Beritagar.id, Rabu (2/10/2019).

“Sebagian besar peserta akan mulai membayar iuran BPJS nanti ketika sudah jatuh sakit. Tunggakan para peserta itulah yang menjadi salah satu sebab terjadinya defisit BPJS, dan berimbas pada biaya klaim rumah sakit yang ada di Gorontalo,,” kata Afriyanto.

Sebelum menonaktifan ribuan peserta BPJS mandiri itu, dirinya mengatakan pihak BPJS sudah melakuan koordinasi dengan pemerintah daerah, baik itu pemerintah Provinsi, maupun pemerintah Kabupaten-Kota.

Kondisi ini membuat BPJS Gorontalo dilema besar. Ada sekira Rp75 miliar yang harus dibayarkan kepada pusat pelayanan kesehatan (PPK). Sementara, banyak juga peserta BPJSKes mandiri yang belum membayar iuran. Afriyanto menegaskan, kas BPJSKes Gorontalo tak bisa menutupi biaya klaim pusat pelayanan kesehatan (PPK).

Sementara itu, Kepala Badan Penyelengara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan cabang Gorontalo, Muhamad Yusrizal menjelaskan, sistem yang dipakai oleh BPJS adalah sistem gotong oyong. Tujuannya satu, untuk menolong semua peserta BPJS, tanpa terkecuali.

“Contohnya, dengan keaktifan peserta BPJS untuk membayar iuran, maka orang kaya bisa membiayai orang miskin dan yang sehat bisa membantu yang sakit,” kata Yusrizal.

Saat ini, sambung Yusrizal, sistem gotong royong masih terhambat. Sebab masih banyak peserta yang belum menyadari sistem tersebut. Tunggakan pembayaran iuran BPJSKes, kebanyakan terjadi pada kelas mandiri atau kelas tiga. Ia menjelaskan, pihaknya akan melibatkan pemerintah daerah untuk memfasilitasi peserta mandiri dalam melakukan pembayaran.

"Kami selalu lakukan sosialisasi terhadap masyarakat agar disiplin membayar iuran BPJSKes. Supaya bisa terbantu saat membutuhkan pelayanan kesehatan."

Yusrizal berharap, peserta BPJSKes kelas III bisa dimasukkan dalam program pemerintah Penerima Bantuan Iuran (PBI). Karena, itu, sebagai Jaminan Kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu. Sehingga, iurannya dibantu dibayarkan oleh Pemerintah, sebagai pihak yang menginisiasi program jaminan kesehatan.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR