OTT KPK

Hakim Merry Purba dan korupsi segala lini di Sumut

Tersangka Hakim Adhoc Tipikor Pengadilan Negeri Medan, Merry Purba (tengah), mengenakan rompi tahanan saat berada di mobil tahanan usai diperiksa di gedung KPK, Jakarta, Rabu (29/8/2018).
Tersangka Hakim Adhoc Tipikor Pengadilan Negeri Medan, Merry Purba (tengah), mengenakan rompi tahanan saat berada di mobil tahanan usai diperiksa di gedung KPK, Jakarta, Rabu (29/8/2018). | Reno Esnir /Antara Foto

Komisi Pemberantasan Korupsi menahan hakim ad hoc Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Medan, Merry Purba yang telah ditetapkan sebagai tersangka suap pada Rabu (29/8/2018).

Kasus korupsi yang melibatkan hakim itu menempatkan Sumatra Utara sebagai daerah sangat rawan korupsi karena pelakunya berada di semua lini: eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

KPK menetapkan empat tersangka, yaitu Merry dan panitera pengganti PN Medan Helpandi sebagai pihak penerima. Sedangkan Tamin Sukardi dan orang kepercayaannya Hadi Setiawan merupakan pihak pemberi.

Seusai menjalani pemeriksaan, Merry membantah telah menerima suap terkait putusan tersebut. Dilansir Antaranews, Merry menyatakan mengetahui Tamin karena sedang beperkara di PN Medan. "Tidak, tidak kenal, lewat perkara saja kan waktu sidang saja," kata Merry.

Merry diduga menerima total 280 ribu dolar Singapura (sekitar Rp3 miliar) terkait putusan perkara tindak pidana korupsi nomor perkara 33/pid.sus/TPK/2018/PN.Mdn dengan terdakwa Tamin Sukardi yang ditangani Pengadilan Tipikor PN Medan.

Tamin Sukardi adalah pemilik PT Erni Putra Terari. Dalam perkara itu, Tamin menjadi terdakwa perkara korupsi lahan bekas hak guna usaha (HGU) PT Perkebunan Nusantara (PTPN) II.

Tamin menjual 74 hektare dari 126 hektare tanah negara bekas HGU PTPN II kepada PT Agung Cemara Realty (ACR) sebesar Rp236,2 miliar dan baru dibayar Rp132,4 miliar.

Dalam putusan yang dibacakan 27 Agustus 2018, Tamin dihukum enam tahun penjara ditambah denda Rp500 juta subsider enam bulan kurungan dan uang pengganti Rp132 miliar. Vonis itu lebih ringan dibanding tuntutan jaksa yang meminta Tamin divonis 10 tahun pidana penjara dan denda Rp500 juta subsider enam bulan kurungan dan uang pengganti Rp132 miliar.

Hakim Merry adalah salah satu anggota majelis hakim menyatakan "dissenting opinion" dalam vonis tersebut. Sedangkan ketua majelis hakim adalah hakim Wahyu Prasetyo Wibowo.

KPK pada Selasa (28/8/2018) melakukan operasi tangkap tangan di PN Medan terhadap panitera pengganti PN Medan Helpandi. Dari tangan Helpandi, tim KPK menyita $130 ribu Singapura dalam amplop cokelat yang diduga untuk Merry. Tim KPK lainnya menangkap Tamin dan stafnya Sudarni.

Secara berturut-turut, KPK menangkap Merry, hakim PN Medan Sontan Merauke Sinaga, dan Wakil Ketua PN Medan, Wahyu Prasetyo Wibowo. KPK juga menangkap Ketua PN Medan Marsudin Nainggolan dan panitera pengganti PN Medan Oloan Sirait.

Sebelum kegiatan tangkap tangan sudah ada pemberian $150 ribu Singapura kepada hakim Merry. Pemberian ini merupakan bagian dari $280 ribu Singapura yang diserahkan Tamin melalui orang kepercayaannya Hadi pada 24 Agustus 2018 di hotel JW Marriot Medan.

Pemberian suap itu menggunakan sandi ratu kecantikan. "KPK mengidentifikasi penggunaan sandi dan kode ‘pohon’ berarti uang dan kode nama hakim seperti ‘ratu kecantikan’," kata Ketua KPK Agus Rahardjo.

Dari delapan orang yang ditangkap itu, KPK baru menetapkan tiga tersangka ditambah satu orang kepercayaan Tamin. "KPK mengingatkan agar kepada tersangka HS (Hadi Setiawan) yang diduga memiliki peran dalam perkara ini agar bersikap kooperatif dan segera menyerahkan diri pada KPK," kata Agus.

Korupsi semua lini

Kasus yang melibatkan penegak hukum di Medan itu sekaligus menunjukkan Sumatra Utara sebagai wilayah yang sangat rawan korupsi. KPK sudah mengungkap kasus korupsi di provinsi ini dengan pelaku dari semua lini: eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Di jajaran eksekutif, Sumatra Utara telah menyumbangkan sembilan kepala daerah tersangkut kasus korupsi. Dua gubernur provinsi ini pernah dinyatakan bersalah karena kasus korupsi oleh pengadilan, yaitu Syamsul Arifin dan Gatot Pujo Nugroho.

Syamsul Arifin dinyatakan terbukti bersalah menyelewengkan dana kas daerah sebesar Rp57 miliar untuk kepentingan pribadi saat menjabat sebagai Bupati Langkat periode 1999-2004 dan 2004-2008.

Syamsul divonis 2,5 tahun penjara dan denda sebesar Rp150 juta oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada PN Jakarta Pusat pada 15 Agustus 2011.

Hukuman Syamsul diperberat menjadi 4 tahun oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dan bertambah lagi menjadi 5 tahun lewat kasasi Mahkamah Agung.

Syamsul digantikan politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Gatot Pujo pada 2011. Sama seperti Syamsul, Gatot pun terjerat pusaran korupsi.

Gatot saat ini sedang menjalani vonis penjara empat tahun pada kasus suap uang ketok di DPRD Sumut periode 2009-2014 dan 2014-2019. Politikus asal Partai Keadilan Sosial (PKS) ini juga menjalani vonis penjara tiga tahun karena menyuap hakim di Medan, Sumut.

Istrinya, Evy Susanti, juga dinyatakan bersalah dalam kasus suap hakim itu dan mendapat hukuman dua setengah tahun penjara. Seluruh kasus itu disidangkan pada 2016.

Gatot pun punya kasus korupsi lain. Ia dijatuhi hukuman enam tahun penjara karena melakukan korupsi penyaluran dana bantuan sosial (bansos) dan hibah pemprov Sumut pada tahun anggaran 2012 dan 2013.

Kasus Gatot bahkan turut menyeret 38 anggota DPRD Sumatra Utara yang menjadi tersangka. Korupsi beramai-ramai yang melibatkan anggota legislatif itu menjadi rekor tersendiri.

Di level kota/kabupaten, Kota Medan menyumbangkan dua mantan wali kota yang pernah terseret kasus korupsi, yaitu Abdillah yang dihukum 4 tahun penjara pada 2009 dan Rahudman Harahap yang dihukum 5 tahun penjara pada 2013.

Eks Wakil Wali Kota Medan, Ramli Lubis pun turut meramaikan pimpinan di Kota Medan yang pernah menginap di tahanan karena kasus korupsi.

Kepala daerah di Sumatra Utara lain yang pernah menjadi terpidana korupsi antara lain mantan Wali Kota Siantar, Robert Edison Siahaan yang dihukum 8 tahun penjara pada 2012; mantan Bupati Nias Selatan, Fahuwusa Laia (dihukum 3 tahun pada 2012); dan mantan Bupati Nias, . Binahati Benedictus Baeha yang dihukum 5 tahun penjara pada 2010 dan dihukum lagi 2 tahun pada Maret 2018 lalu.

Kepala daerah di Sumatra Utara tersangkut korupsi pun terus bersambung lewat eks Bupati Labuhanbatu, Paganol Harahap. KPK menahan Paganol pada 18 Juli 2018 lalu. Ia telah ditetapkan menjadi tersangka atas kasus dugaan penerimaan suap terkait proyek-proyek di lingkungan Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2018.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR