OTT KPK

Hakim PN Medan tambah daftar panjang hakim terjerat korupsi

Ketua Pengadilan Negeri (PN) Medan Marsudin Nainggolan (kiri) berjalan usai menjalani pemeriksaan KPK di Gedung Kejaksaan Tinggi Sumut, Medan, Sumatera Utara, Selasa (28/8). KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Ketua PN Medan Marsudin Nainggolan, Wakil Ketua PN Medan Wahyu Prasetyo Wibowo, Hakim Karier Sontan Merauke Sinaga, Hakim Adhock Tipikor Merry Purba, dua Panitera Pengganti Elfandi, Oloan Sirait serta dua orang pihak swasta terkait dugaan penanganan tindak pidana korupsi.
Ketua Pengadilan Negeri (PN) Medan Marsudin Nainggolan (kiri) berjalan usai menjalani pemeriksaan KPK di Gedung Kejaksaan Tinggi Sumut, Medan, Sumatera Utara, Selasa (28/8). KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Ketua PN Medan Marsudin Nainggolan, Wakil Ketua PN Medan Wahyu Prasetyo Wibowo, Hakim Karier Sontan Merauke Sinaga, Hakim Adhock Tipikor Merry Purba, dua Panitera Pengganti Elfandi, Oloan Sirait serta dua orang pihak swasta terkait dugaan penanganan tindak pidana korupsi. | Irsan Mulyadi /Antara Foto

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan terhadap hakim di Pengadilan Negeri Medan pada Selasa (28/8/2018). Operasi tangkap tangan para pengadil dalam perkara korupsi itu kian mengukuhkan hakim sebagai jabatan yang paling rentan terlibat korupsi.

Mereka yang terkena operasi KPK adalah Ketua PN Medan Marsudin Nainggolan, Wakil Ketua PN Medan Wahyu Prasetyo Wibowo, Sontan Merauke, dan hakim ad hoc Merry Purba. Ada delapan orang yang ditangkap KPK, termasuk panitera dan swasta.

KPK menduga ada transaksi suap berkaitan dengan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani di PN Medan.

Wahyu sebelumnya adalah Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang sekaligus ketua majelis hakim yang memvonis terdakwa Meliana selama 18 bulan penjara karena mengeluhkan suara azan.

"Karena yang diamankan termasuk Merry Purba, dia itu hakim ad hoc, berarti ini terkait perkara tipikor (tindak pidana korupsi), tapi perannya untuk apa dan perkara apa belum diketahui," kata Juru Bicara Mahkamah Agung Suhadi dikutip Antaranews.

Marsudin, Wahyu, Sontan, dan Merry termasuk jajaran hakim yang menyidangkan kasus korupsi pengusaha Tamin Sukardi. Tamin yang sudah berada di rumah tahanan Tanjunggusta, Medan, kini sedang menjalani pemeriksaan di KPK.

Tamin adalah terdakwa kasus dugaan korupsi karena diduga menjual lahan milik PT Perkebunan Nusantara II yang HGU-nya tidak diperpanjang. Ia menguasai tanah bekas HGU PT Perkebunan Nusantara II seluas 106 hektare di Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.

Pada Senin (27/8/2018), PN Medan menjatuhkan vonis enam tahun penjara terhadap Tamin karena terbukti menjual aset negara sebesar Rp132 miliar.

Vonis itu lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum yang sebelumnya menuntut dia 10 tahun penjara, denda Rp500 juta subsider enam bulan kurungan. Tamin juga diwajibkan membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp132 miliar lebih.

Ketua majelis hakim Wahyu Prasetyo Wibowo dan hakim anggota Sontan Merauke Sinaga, menyatakan Tamin terbukti melakukan perbuatan sesuai Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana sesuai dakwaan primer.

Sementara hakim anggota Merry Purba berpendapat dakwaan tidak terbukti. Salah satu alasannya, objek yang dijual Tamin bukan lagi milik negara karena sudah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Sementara dua hakim lain berpandangan aset tersebut masih milik negara karena belum dihapusbukukan.

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan, mengatakan hakim terjerat operasi tangkap tangan karena diduga telah terjadi transaksi penanganan perkara tindak pidana korupsi di Medan. "Uang dalam bentuk dolar Singapura juga telah diamankan," kata Basaria dilansir Kompas.com.

Rekor hakim terjerat korupsi

Operasi tangkap tangan terhadap hakim, terutama yang menangani korupsi, bukan hanya terjadi di Medan. Operasi tangkap tangan itu pun kian mengukuhkan rekor posisi hakim yang paling banyak menyumbangkan terpidana kasus korupsi dibandingkan dengan penegak hukum lainnya.

Ketika operasi tangkap tangan berlangsung di Medan, pada saat yang sama mantan hakim PN Tangerang, Wahyu Widya Nurfitria divonis 5 tahun penjara.

Hakim Widya dan panitera pengganti PN Tangerang, Tuti Atika terjerat operasi tangkap tangan KPK pada Senin, 13 Maret 2018. Keduanya tertangkap tangan menerima suap dari dua orang advokat yakni Agus Wiratno dan HM Saipudin, agar memenangkan suatu perkara.

Sebelum di Tangerang, pengadilan juga telah menghukum hakim di Bengkulu. Hakim Tipikor PN Bengkulu, Dewi Suryana divonis 7 tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider 4 bulan penjara pada Februari 2018 lalu. Dewi terjerat operasi KPK pada September 2017.

Kasus penangkapan terhadap hakim di Bengkulu pun bukan sekali terjadi. Pada 23 Mei 2016, KPK menangkap Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang Bengkulu sekaligus hakim tindak pidana korupsi, Janner Purba dan hakim ad hoc Pengadilan Negeri Bengkulu Toton.

Janner yang dikenal royal memberi vonis bebas terhadap terdakwa korupsi. Janner dan Toton dihukum masing-masing 7 tahun penjara.

Janner merupakan satu dari enam hakim tindak pidana korupsi yang terjerat kasus korupsi. Dari data Indonesia Corruption Watch (ICW), ada lebih dari 20 hakim peradilan umum dan konstitusi terjerat kasus korupsi. Beberapa nama yang menyita perhatian luas seperti Akil Mochtar dan Patrialis Akbar.

Berdasarkan data Mahkamah Agung yang diolah Lokadata Beritagar.id, hakim menjadi posisi yang paling rentan terjerat korupsi dibandingkan dengan penegak hukum lainnya. Sejak 2006-2016, terdapat 32 penegak hukum yang divonis bersalah dan telah berkekuatan hukum tetap, 13 di antaranya hakim.

Hakim tipikor yang pertama kali terjerat kasus korupsi adalah Kartini Julianna Mandalena Marpaung. Pengadilan Tipikor Semarang memvonis Kartini 8 tahun penjara pada 18 April 2013. Pengadilan Tinggi Tipikor Semarang memperberat hukuman Kartini menjadi 10 tahun yang diperkuat putusan Mahkamah Agung.

KPK juga pernah menahan hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang, Pragsono, dalam kasus dugaan suap penanganan perkara korupsi di DPRD Grobogan, Jawa Tengah, pada Desember 2013. Dia ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan hakim ad hoc Tipikor Palu, Sulawesi Tengah, Asmadinata.

Pengadilan Tipikor Semarang menjatuhkan pidana kepada Pragsono selama 5 tahun penjara pada 8 April 2014. Di Pengadilan Tinggi Semarang, hukuman Pragsono ditambah menjadi 6 tahun. Hukuman Pragsono bertambah lagi menjadi 11 tahun melalui putusan MA.

Pada 2014, dunia hakim pun kembali geger dengan penahanan hakim ad hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, Ramlan Comel. Hakim Ramlan terseret kasus dugaan suap penanganan perkara korupsi bantuan sosial di Pemerintah Kota Bandung. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung menghukum Ramlan 7 tahun penjara.

Komisi Yudisial (KY) pun tak hentinya menyesalkan kasus korupsi para hakim, termasuk operasi di Medan. "Atas terulangnya OTT yang melibatkan hakim, KY menyampaikan keprihatinan atas peristiwa tersebut," ujar juru bicara KY Farid Wajdi melalui Antaranews.

Farid mengatakan bahwa KY pernah memperingatkan pentingnya perubahan mendasar terkait aspek integritas. Menurut Farid, KY telah berupaya melakukan serangkaian usaha pencegahan agar kejadian ini tidak berulang kembali.

Farid yakin seluruh jajaran peradilan masih punya energi besar untuk kembali bangkit untuk memperbaiki peradilan di Indonesia. "Jangan sampai ulah beberapa oknum tersebut menjadi stigma negatif terhadap usaha perbaikan peradilan," ujar Farid.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR