MEIKARTA

Hakim tolak nota keberatan Billy Sindoro

Tiga terdakwa kasus dugaan suap perizinan Proyek Meikarta Billy Sindoro (kanan), Henry Jasmen (kedua kanan) dan Taryudi (ketiga kanan) mengikuti sidang lanjutan dengan agenda putusan sela di Pengadilan Tipikor Bandung, Jawa Barat, Rabu (9/1/19).
Tiga terdakwa kasus dugaan suap perizinan Proyek Meikarta Billy Sindoro (kanan), Henry Jasmen (kedua kanan) dan Taryudi (ketiga kanan) mengikuti sidang lanjutan dengan agenda putusan sela di Pengadilan Tipikor Bandung, Jawa Barat, Rabu (9/1/19). | Novrian Arbi /Antara Foto

Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung menolak nota keberatan atau eksepsi yang diajukan terdakwa mantan Direktur Operasional Group Lippo, Billy Sindoro dalam kasus korupsi Meikarta. Majelis hakim juga menolak eksepsi terdakwa konsultan dan pegawai Group Lippo, Taryudi dan Henry Jasmen dalam kasus yang sama.

Hakim melihat dakwaan yang disusun jaksa KPK sudah cermat, berurutan tahap demi tahap sehingga dari tergambar peran Billy dalam sengkarut perizinan proyek Meikarta. Hakim pun menganggap nota keberatan Billy sudah masuk pokok perkara yang akan diuji di pengadilan.

"Pertama, menyatakan keberatan terdakwa Billy Sindoro tidak diterima. Kedua, memerintahkan penuntut umum melanjutkan perkara atas nama Billy Sindoro. Ketiga, menangguhkan biaya perkara sampai putusan hakim," kata hakim Tardi dilansir Detikcom, Rabu (9/1/2019).

Billay Sindoro, melalui kuasa hukumnya, melakukan keberatan atas dakwaan jaksa penuntut umum KPK. Billy terlibat dalam kasus suap kepada Bupati Bekasi, Neneng Hasanah. Ia juga membantah sebagai mantan Direktur Operasional Lippo Group.

Hakim menyatakan keberatan terdakwa Billy Sindoro tidak diterima dan memerintahkan penuntut umum melanjutkan perkara.

Billy Sindoro didakwa telah menyuap Pemerintah Kabupaten Bekasi terkait perizinan proyek Meikarta. Dalam dakwaan disebutkan bahwa Billy melakukan suap bersama Henry Jasmen (pegawai Lippo Group), Fitradjaja Purnama (konsultan Lippo Grup) dan Taryudi (konsultan Lippo Group) –semuanya menjadi terdakwa.

Uang itu mengalir ke Neneng Hassanah Yasin sebagai Bupati Bekasi. Total uang yang mengguyur ke Neneng adalah Rp10.830.000.000 dan $90.000 Singapura.

Suap diberikan agar Neneng menandatangani izin peruntukan penggunaan tanah (IPPT), surat keputusan kelayakan lingkungan hidup serta memberikan kemudahan dalam pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kepada PT Lippo Cikarang melalui PT Mahkota Sentosa Utama yang mengurus perizinan pembangunan proyek Meikarta.

Selain Neneng, ada tujuh pejabat lain yang ikut mendapat aliran dana. Jamaludin sebagai Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi mendapat Rp1.200.000.000 dan $90.000 Singapura.

Dewi Tisnawati, Kepala Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi sejumlah Rp1.000.000.000 dan $90.000 Singapura.

Ada juga Sahat MBJ Nahor, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi Rp952 juta. Neneng Rahmi Nurlaili, Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Pemkab Bekasi mendapat Rp700 juta.

Pejabat lainnya adalah Daryanto, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Bekasi sejumlah Rp300 juta. Tina Karini Suciati Santoso, Kepala Bidang Bangunan Umum Dinas PUPR Bekasi sejumlah Rp700 juta serta Yusup Taupik, Kepala Bidang Tata Ruang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bekasi sejumlah Rp500 juta.

Selama uang suap mengalir, terdapat banyak kode untuk menyamarkannya. Kongkalikong pejabat daerah Bekasi dengan pengembang itu memunculkan lebih dari 20 bahasa rahasia atau kode.

Ada tiga kode yang ditujukan untuk Billy Sindoro yaitu Babe, Santa, dan Bis. Adapun Bupati Neneng disebut dengan kode Susi. Proyek Meikarta pun disamarkan sebagai meja kerja dan penyebutan kata uang diganti dengan Indomie.

Bagi Billy Sindoro, berurusan dengan hukum bukanlah kali pertama. Sebelum Meikarta, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pernah menghukum Billy tiga tahun penjara dan denda Rp200 juta pada Februari 2009.

Billy --ketika menjadi Presiden Direktur First Media-- terbukti menyuap Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Muhammad Iqbal, terkait hak siar liga Inggris. Iqbal telah divonis 4,5 tahun penjara pada 2009.

Billy diganjar hukuman penjara 3 tahun dan denda Rp200 juta subsider 3 bulan. Pada Juli 2009 MA menolak PK yang diajukan Billy. Billy tetap harus menjalani hukuman yang telah diputuskan pengadilan sebelumnya.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR