PERLINDUNGAN ANAK

Hakim yang bebaskan pemerkosa anak itu hanya dibina

Maka bebaslah pemerkosa kakak beradik itu - sang abang disabel, si adik dinodai sejak usia 4. Alasan hakim: tak ada saksi. Padahal ada visum.
Maka bebaslah pemerkosa kakak beradik itu - sang abang disabel, si adik dinodai sejak usia 4. Alasan hakim: tak ada saksi. Padahal ada visum. | Antyo® /Beritagar.id

Akhirnya Mahkamah Agung (MA) menjatuhkan sanksi untuk tiga hakim Pengadilan Negeri Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Hakim Muhammad Ali Askandar (ketua majelis), Chandra Gautama (anggota), dan Raden Ayu Rizkiyati (anggota) pekan lalu (29/4/2019) ditarik ke Pengadilan Tinggi Bandung. Mereka akan dibina — entah apa bentuknya.

Kepala PN Cibinong Lendriaty Janis juga memetik sanksi. MA mencopot jabatannya lalu mengirimkannya ke PT Bandung. Kesalahan Bu Hakim: lalai membina dan mengawasi anak buah.

Mengabaikan hak korban

Kesalahan anak buah Lendriaty adalah mengabaikan hukum acara dalam mengadili HI (41), terdakwa pemerkosa kakak beradik di bawah umur. Ketiga hakim itu menghalangi pihak saksi korban didampingi orang tua maupun pengacara. Padahal kedua korban dipertemukan dengan HI di ruang sidang.

Sedangkan dari sisi prosedural, selama proses persidangan hanya hakim ketua yang tampil sendirian. Kedua hakim anggota majelis hanya tampil saat pembacaan putusan. Selain itu MA punya Perma No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum,

Lalu vonis pada 25 Maret adalah memutus bebas HI karena tak ada saksi yang melihat.

Padahal ada visum, keduanya mengalami persetubuhan.

Padahal pemerkosaan terhadap kakak beradik Joni (14) dan Jeni (7) — keduanya nama samaran — terjadi berulang kali, selama tiga tahun, sejak Jeni berusia empat. HI pun mengakui perbuatannya.

Jaksa Dian Bintari — yang menuntut HI 14 tahun penjara dan denda Rp 30 juta subsider enam bulan bui — meneruskan kasus ini ke MA melalui memori kasasi, Senin dua pekan lalu (22/4/2019).

Atas nama pembinaan

Adapun MA, setelah menerima aduan dan kritik dari pelbagai kalangan, antara lain LBH Apik dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), akhirnya menurunkan Badan Pengawasan MA untuk memeriksa kasus.

Hasilnya adalah sanksi untuk keempat hakim itu: tiga hakim penyidang dan sang kepala pengadilan. Berupa, ehm, pembinaan.

HI melakukan kejahatan seksual terhadap kedua teman anaknya itu dengan bujukan dan ancaman. Kadang dia memberikan uang dan melarang melaporkan kepada siapa pun. Joni adalah anak lelaki penyandang disabilitas mental. Ia disodomi berkali-kali.

Dakwaan untuk HI adalah melanggar Pasal 81 ayat 2 dan Pasal 82 UU Perlindungan Anak. Ancaman hukumannya adalah kurungan terungku lima sampai 15 tahun dan denda maksimum Rp5 miliar.

Tapi ya itu tadi, kata hakim tak ada saksi yang melihat.

Jangan sampai di-bully

Akhir pekan lalu Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengkaji pemindahan tempat tinggal kedua korban yang merupakan tetangga HI itu.

"Belum, ini masih wacana. Sepertinya harus ada upaya penyelamatan. Karena jangan sampai mereka di-bully warga dan lingkungan sekitar, dan orang yang tidak paham. Karena kadang kan masih ada masyarakat kan victim blaming, menyalahkan korban," kata Wakil Ketua LPSK Livia Istania D.F. Iskandar (→ detikcom, 27/4/2019)

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR