Hanya 8 dari 20 putusan Pasal 27 ayat (3) UU ITE dinilai baik

Ervani Emi Handayani divonis bebas majelis hakim dalam sidang putusan kasus pencemaran nama baik di Pengadilan Negeri Bantul, Yogyakarta (5/1/2015)
Ervani Emi Handayani divonis bebas majelis hakim dalam sidang putusan kasus pencemaran nama baik di Pengadilan Negeri Bantul, Yogyakarta (5/1/2015) | Suryo Wibowo /Tempo/STR

Dari 20 kasus Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang disidangkan sejak 2009 sampai 2015, hanya delapan putusan yang pertimbangannya cukup baik. Setidaknya, putusan pengadilan telah mengikuti kaidah hukum acara pidana yang baik, dan memposisikan perlindungan bagi kebebasan berekspresi pada tempatnya.

Kesimpulan ini merupakan hasil analisis Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) terhadap penerapan Undang-Undang No. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang sering menuai kontroversi. Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) UU ITE, dianggap duplikasi dan perumusannya jauh lebih karet dibandingkan ketentuan serupa dalam KUHP.

Selain delapan putusan yang sudah dianggap baik, belum menempatkan prinsip dasar hukum acara pidana dengan tepat, dan belum memiliki perspektif perlindungan terhadap kebebasan berekspresi. Kondisi ini diperburuk tingginya ancaman penjara dan kualitas pengacara serta pengadilan yang takpunya cukup pengalaman dalam kasus-kasus dasar terkait kebebasan berekspresi di internet.

Padahal, pidana penjara telah menimbulkan ketakutan mendalam pada masyarakat. Tak ada rasa aman untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan haknya. Efek tersebut muncul karena sistem maupun prosedur penahanan oleh instansi berwenang--sebelum dan selama proses peradilan berlangsung--telah menimbulkan dampak yang buruk bagi tersangka maupun terpidana delik penghinaan.

Pandangan buruk lainnya juga berkembang di masyarakat. Seorang terdakwa atau terpidana penghinaan yang menjalani hukuman penjara, disamakan dengan penjahat biasa dalam kasus-kasus pidana lainnya.

Studi terhadap kasus-kasus Pasal 27 ayat (3) UU ITE dilakukan ICJR dengan melihat pertimbangan yang digunakan dalam putusan. Kemudian dianalisa berdasarkan standar hukum dan hak asasi manusia universal. Selain itu, studi ini juga mengkaji unsur-unsur yang ada dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE, dan prinsip dasar internet freedom.

ICJR juga menyimpulkan, paling tidak ada tiga hal baik yang dapat diimplementasikan berdasarkan studi terhadap delapan putusan tersebut. Selengkapnya, dokumen studi tersebut tersedia di tautan berikut (berkas .pdf).

"Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dapat dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)"

Pasal 27 ayat (3) UU ITE

Pertama, Pasal 27 ayat (3) UU ITE adalah delik aduan absolut. Praktik baik muncul dalam putusan Pengadilan Negeri Raba Bima atas kasus Khairudin M. Ali yang menegaskan pentingnya penyebutan nama dibarengi tuduhan. Tanpa penyebutan nama artinya tak ada korban, sehingga dakwaan pencemaran nama baik dan delik aduan tak terpenuhi.

Dalam beberapa kasus, pengadu atau pelapor bukan orang yang seharusnya mengadu. Misalnya pada kasus Arsyad di Makassar. Meski pelapor bukanlah korban yang seharusnya mengadu, jaksa dan hakim tetap memproses peradilannya. Ini membuktikan belum konsistennya penerapan Pasal 27 ayat (3) UU ITE sebagai delik aduan absolut.

Kedua, hukum acara dan validasi bukti elektronik. Kasus Pasal 27 ayat (3) seharusnya memiliki karesteristik khusus sebab membutuhkan validasi bukti elektronik (digital evidence). Dalam beberapa kasus, pengadilan tidak memeriksa secara teliti bukti elektronik yang diajukan jaksa. Hakim bahkan cenderung tidak memahami konteks pembuktian elektronik.

Dalam beberapa putusan yang baik, hakim secara cermat menggunakan konsep validasi bukti elektronik. Misalnya dalam Putusan Pengadilan Tinggi Bandung atas banding kasus Wisni Yetti. Meskipun tidak menggunakan Pasal 27 ayat (3), kecermatan hakim dalam memastikan keaslian alat bukti perlu diaplikasikan dalam kasus-kasus Pasal 27 ayat (3).

Dalam diskusi "Menimbang Ulang Pasal 27 ayat (3) UU ITE" di kafe Bakoel Koffie, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (13/2/2016), Direktur Eksekutif ICJR, Supriyadi Eddyono, menganggap proses forensik digital di Indonesia masih minim. Sering kali pembuktian pelanggaran UU ITE hanya berdasarkan tangkapan layar atau screenshot dari media sosial.

"Padahal sekarang ini pengeditan gambar sudah gampang. Ada teknologi Photoshop dan lain sebagainya sehingga perlu digital forensik yang lebih mendalam. Bisa saja ketika ditunjukan screenshot suatu percakapan, kemudian dibantah oleh pihak teradu," ujar Supriyadi, dilansir Detikcom.

Ketiga, adanya alasan penghapus pidana. Salah satu kemajuan besar beberapa pengadilan yang diteliti adalah adanya pengakuan atas alasan penghapus pidana. Beberapa alasan itu di antaranya, "Demi Kepentingan umum", "Kebenaran pernyataan", "Pernyataan emosional karena suatu keadaan", sampai dengan "Pernyataan yang dilakukan dalam menjalankan tugas atau Undang-undang".

Sejauh ini, alasan-alasan penghapus pidana tidak dipertimbangkan secara baik, akibatnya Pasal 27 ayat (3) sangat efektif digunakan dalam mengekang kebebasan berekspresi. Contoh kasus yang baik adalah putusan PN Bantul, DI Yogyakarta yang membebaskan Ervani Handayani dengan alasan "emosi dalam menyampaikan keluh kesah dan kritiknya kemungkinan akan menyinggung orang lain".

Contoh baik lain ada pada putusan Pengadilan Negeri Raba Bima atas kasus Khairudin M. Ali . Dalam putusan itu muncul alasan pembenar bagi tindakan terdakwa, yaitu menjalankan tugas atau perintah undang-undang. Karenanya, tidak dapat dikategorikan sebagai penghinaan.

Khairudin sebagai anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kota Bima, Nusa Tenggara Barat, menurut Majelis Hakim, hanya mengkritik Institusi KPU Kota Bima. Kritiknyapun dianggap wajar, karena statusnya sebagai anggota Panwaslu tersebut.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR