KEBIJAKAN PEMERINTAH

Harap-harap cemas kebangkitan dwifungsi TNI

Pejabat baru Komandan Kopassus Mayjen TNI I Nyoman Cantiasa (kanan) bersama pejabat lama Mayjen TNI Eko Margiyono (kiri) dibopong prajurit sambil meneriakkan yel-yel seusai upacara Penyerahan Satuan Komando Pasukan Khusus (Kopassus) di Lapangan Makopassus, Cijantung, Jakarta Timur, Jum'at (1/2/2019).
Pejabat baru Komandan Kopassus Mayjen TNI I Nyoman Cantiasa (kanan) bersama pejabat lama Mayjen TNI Eko Margiyono (kiri) dibopong prajurit sambil meneriakkan yel-yel seusai upacara Penyerahan Satuan Komando Pasukan Khusus (Kopassus) di Lapangan Makopassus, Cijantung, Jakarta Timur, Jum'at (1/2/2019). | Indrianto Eko Suwarso /AntaraFoto

Kekhawatiran bangkitnya peran ganda (dwifungsi) di tubuh Tentara Nasional Indonesia (TNI) bergulir seiring kebijakan pemerintah merestrukturisasi badan pertahanan dan keamanan ini.

Saat membuka Rapat Pimpinan TNI-Polri di Istana Merdeka, Jakarta, pekan lalu, Presiden Joko “Jokowi” Widodo sempat mengumumkan penambahan 60 jabatan baru yang bakal diisi para perwira tinggi dan menengah.

Beberapa jabatan yang dimaksud mencakup posisi sipil seperti di Kementerian/Lembaga (K/L).

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko memastikan penambahan jabatan di TNI tidak akan keluar dari aturan yang ada. Selain itu, perlu dipastikan bahwa dwifungsi di tubuh TNI sudah diakhiri sejak zaman Reformasi.

Saat pembubaran dwifungsi itu, jelas Moeldoko, pemerintah turut melakukan reformasi struktural seperti menghilangkan jabatan-jabatan yang bernuansa sosial dan politik. Selain itu, juga terjadi reformasi internal dengan memperbaiki doktrin yang ada.

“Sekarang apakah itu (restrukturisasi) memunculkan struktur baru yang ada kaitannya dengan sosial politik? Lalu apakah doktrinnya berubah? Saya kira tidak dua-duanya,” kata Moeldoko usai menghadiri acara diskusi di Wahid Hasyim, Jakarta, Jumat (8/2/2019).

Moeldoko turut memastikan kekhawatiran melonjaknya anggaran akibat penambahan jabatan tidak akan berakhir sia-sia.

“Efisiensi sebuah organisasi jangan dilihat dari inputnya saja, tapi juga dari outcome, dari prosesnya. Kalau ternyata outcomenya bagus dan memadai, maka sesungguhnya anggapan efisiensi menjadi tidak valid lagi,” tegas mantan Jenderal TNI ini.

Sampai saat ini belum jelas jabatan-jabatan sipil apa yang bakal diisi oleh para perwira tinggi TNI.

Merujuk Pasal 47 ayat 2 Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004, prajurit aktif bisa menduduki jabatan sipil yang membidangi Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue (SAR) Nasional, Narkotika Nasional, dan Mahkamah Agung.

Bukan hanya posisi di atas, ada juga Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang saat ini dijabat perwira aktif TNI Letnan Jenderal Doni Monardo.

Selain penambahan jabatan, pemerintah juga berencana memperpanjang masa pensiun TNI, khususnya Tamtama dan Bintara, dari 53 menjadi 58 tahun.

Peneliti Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Evan Laksamana mengatakan, perpanjangan usia pensiun menyebabkan antrean naik pangkat para perwira di bawahnya otomatis menjadi lebih panjang.

Apalagi ketika diakhirinya era dwifungsi, banyak perwira tinggi kehilangan jabatan. Tak pelak, saat ini banyak perwira tinggi berstatus tanpa jabatan atau non-job.

Berdasarkan data Kementerian Pertahanan yang dilansir Tempo.co, jumlah perwira tinggi TNI yang menganggur terus terakumulasi sejak sembilan tahun lalu. Di Angkatan Darat (AD) misalnya, pada 2011 terdapat 11 jenderal yang tidak mendapat jabatan. Jumlah itu melonjak menjadi 63 jenderal pada 2017.

Senada dengan Evan, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) Letnan Jenderal (Purnawirawan) Agus Widjojo menyebut banyaknya perwira tinggi yang tidak memiliki jabatan sebagai akibat dari kelemahan manajemen personalia yang ada di tubuh TNI.

Banyaknya perwira non-job bisa terjadi karena berbagai alasan, misalnya perpanjangan masa dinas aktif untuk perwira yang seharusnya pensiun usia 55 tahun menjadi 58 tahun. Selain itu juga bisa karena reformasi. Tapi, hal itu semua tetap bisa diantisipasi dengan perencanaan awal yang terukur.

Menurutnya, diperlukan keberanian dalam menentukan seberapa tajam piramida dalam struktur militer dan berapa sisa dari piramida yang membutuhkan tenaga perwira. Semua harus diperhitungkan agar tidak ada penumpukan pada struktur paling atas.

Pada kesempatan berbeda, Direktur Imparsial Al Araf meminta pemerintah—bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)—mengkaji ulang rencana restrukturisasi dan reorganisasi TNI. S

Salah satu poin penting dalam kajian ini adalah penggunaan anggaran pertahanan yang bisa melonjak drastis.

“Saat ini beban anggaran pertahanan hampir 40-50 persen habis untuk gaji personel. Sementara di sisi lain, Indonesia sangat membutuhkan peningkatan kesejahteraan prajurit dan penguatan alusista,” kata Al Araf, Rabu (6/2/2019).

Secara garis besar, rencana restrukturisasi sebenarnya tidak masalah. Namun, sambung Al Araf, rencana itu seharusnya tetap berpijak pada semangat reformasi TNI sebagai alat pertahanan negara.

“Ketika menguatkan teritorial seperti menjadikan bintang satu di komando resor militer (Korem), maka restrukturisasi perlu dikaji ulang. Itu tidak sejalan dengan semangat reformasi TNI,” tegas Al Araf.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR