RINGKASAN SEPEKAN

Harbolnas, Blackpink, dan kota intoleran

Gabungan foto untuk ringkasan berita sepekan periode 8-15 Desember 2018.
Gabungan foto untuk ringkasan berita sepekan periode 8-15 Desember 2018. | Antara Foto /Antara Foto

Pada pekan kedua Desember ini, lupakan sejenak ingar-bingar tahun politik. Ada dua peristiwa di luar jalur politik yang cukup mendapat sorotan publik, yaitu Harbolnas dan Blackpink.

Harbolnas alias Hari Belanja Online Nasional membikin pemburu diskon kalap. Beragam promo bakal disajikan para pelaku dagang daring untuk menyambut Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas), yang digelar pada 11 dan 12 Desember 2018.

Masih dalam rentetan hari belanja itu, grup band asal Korea, Blackpink juga menjadi perhatian. Bukan hanya soal konser yang akan digelar Januari, grup bank ini menjadi sorotan karena tampil dalam iklan media daring Shopee.

Di arena sidang, putusan Mahkamah Konstitusi tentang pernikahan anak mendapat banyak apresiasi, meski dianggap sangat lama. MK akhirnya mengabulkan perubahan usia minimal perkawinan yang diatur dalam UU Perkawinan terbitan 44 tahun silam.

Berita lainnya yang menyita perhatian adalah insiden penyerangan Polsek Ciracas. Ada juga penangkapan Bupati Cianjur oleh KPK, kota yang toleran, serta aset koruptor di Swiss. Simak selengkapnya ringkasan berita sepekan 8-15 Desember 2018:

MK kabulkan gugatan terhadap batas usia perkawinan

Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman (tengah) didampingi hakim MK Aswanto (kiri) dan I Dewa Gede Palguna memimpin sidang putusan uji materi di Ruang Sidang Gedung MK, Jakarta, Rabu (12/12/2018).
Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman (tengah) didampingi hakim MK Aswanto (kiri) dan I Dewa Gede Palguna memimpin sidang putusan uji materi di Ruang Sidang Gedung MK, Jakarta, Rabu (12/12/2018). | Wahyu Putro A /Antara Foto

Akhirnya, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan perubahan usia minimal perkawinan yang diatur dalam UU Perkawinan terbitan 44 tahun silam. Uji materi yang diajukan setahun lalu, telah dibacakan hasilnya oleh para hakim konstitusi.

Upaya ini bukan yang pertama. Empat tahun silam, Yayasan Kesehatan Perempuan dan Yayasan Pemantauan Hak Anak gagal mengubah batasan usia perempuan menikah dari 16 tahun menjadi 18 tahun. Uji materi ditolak, khususnya terhadap Pasal 7 UU No. 1/1974 tentang Perkawinan.

Hakim saat itu menilai, batas usia menikah bagi perempuan telah sesuai dengan banyak aspek, seperti kesehatan, sosial, budaya dan ekonomi. Tidak ada jaminan berkurangnya angka perceraian, kesehatan dan masalah sosial lainnya, bila batas usia itu dinaikkan.

Ayat 1 Pasal 7 UU Perkawinan tersebut berbunyi, "Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun."

Sementara ayat 2 berbunyi "Dalam hal penyimpangan dalam ayat 1, pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita."

Memperbolehkan anak perempuan berusia di bawah 18 tahun--bahkan di bawah 16 tahun bila mendapat dispensasi pengadilan--sama dengan mendukung anak punya anak. Banyak risikonya bila anak harus melahirkan dan mengurus anak.

Rasminah (33) dan Endang Wasrinah (40), dua penyintas pernikahan anak, mengaku bahagia akan adanya tindakan dari pemerintah. Namun, mereka tak cukup puas sebab MK tak dapat segera memberlakukan batas usia baru bagi perempuan.

Langkah selanjutnya adalah menanti tindak lanjut putusan MK demi masa depan anak.

OTT Bupati Cianjur

Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar (kiri) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur Cecep Sobandi (kanan) mengenakan rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan terkait OTT kasus korupsi dana pendidikan Kabupaten Cianjur di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (13/12/2018).
Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar (kiri) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur Cecep Sobandi (kanan) mengenakan rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan terkait OTT kasus korupsi dana pendidikan Kabupaten Cianjur di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (13/12/2018). | Indrianto Eko Suwarso /Antara Foto

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Cianjur 2016-2021, Irvan Rivano Muchtar sebagai tersangka dugaan korupsi pemotongan Dana Alokasi Khusus (DAK) di Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur, Jawa Barat.

Penetapan Irvan sebagai tersangka itu sekaligus mengukuhkan Jawa Barat sebagai penyumbang terbesar kepala daerah tersangkut kasus korupsi.

Selain Irvan, KPK juga menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yaitu Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur Cecep Sobandi; Kepala Bidang SMP di Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur, Rosidin; dan Tubagus Cepy Sethiady, kakak ipar Irvan.

Penetapan Bupati Cianjur semakin mengukuhkan jabatan Bupati sebagai penyumbang terbanyak kepala daerah korupsi. Tak hanya itu, Irvan pun kian menjadikan Jawa Barat sebagai penyumbang terbanyak kepala daerah terjerat korupsi.

Ada sekitar 100 kepala daerah yang terjerat korupsi di berbagai wilayah Indonesia sejak KPK berdiri pada 2002. Irvan pun menyusul sejumlah kepala daerah lainnya dari Jawa Barat yang terjerat kasus korupsi.

Selama 2018 ini, kepala daerah asal Jawa Barat yang terjerat kasus korupsi adalah Bupati Subang Imas Aryumningsih; Bupati Bandung Barat, Abu Bakar, Bupati Bekas, Neneng Hassanah Yasin; serta Bupati Cirebon, Sunjaya Purwadisastra.

Sebelumnya, kepala daerah yang terjerat kasus korupsi dari Jawa Barat yaitu Bupati Subang, Ojang Sohandi; Wali Kota Cimahi, Atty Suharti Tohija; Bupati Karawang, Ade Swara; Bupati Bogor, Rachmat Yasin; Wali Kota Bandung, Dada Rosada, Wali Kota Bekasi, Mochtar Mohamad; Bupati Garut, Agus Supriadi dan Gubernur Jawa Barat, Danny Setiawan.

Kontroversi iklan ''Blackpink'' Shopee

Public Relations Manager tiket.com Metha Tri Rizka (kedua kiri), Project Manager IME Indonesia selaku promotor Blackpink Samantha (kedua kanan), Perwakilan "fanbase" Blackpink Indonesia Eva (kiri) dan Nadia (kanan) mengamati poster seusai konferensi pers konser World Tour Blackpink (In Your Area) di Jakarta, Selasa (4/12/2018).
Public Relations Manager tiket.com Metha Tri Rizka (kedua kiri), Project Manager IME Indonesia selaku promotor Blackpink Samantha (kedua kanan), Perwakilan "fanbase" Blackpink Indonesia Eva (kiri) dan Nadia (kanan) mengamati poster seusai konferensi pers konser World Tour Blackpink (In Your Area) di Jakarta, Selasa (4/12/2018). | Aprillio Akbar /Antara Foto

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) melayangkan peringatan keras kepada 11 stasiun televisi yang menayangkan iklan Shopee dan acara "Shopee Road to 12.12 Birthday Sale". Di sisi lain, Lembaga Sensor Film (LSF) menyatakan iklan itu lulus sensor.

Komisioner sekaligus Koordinator bidang Isi Siaran KPI Pusat, Hardly Stefano, menyatakan dalam siaran pers KPI, pihaknya menilai tayangan iklan "Shopee" dan program acara "Shopee Road to 12.12 Birthday Sale" berpotensi bertentangan dengan norma kesopanan yang dianut masyarakat Indonesia secara umum.

Siaran iklan dan program acara tersebut dinilai tidak memperhatikan ketentuan dalam Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS).

KPI Pusat menilai muatan dalam iklan dan acara tersebut berpotensi melanggar Pasal 9 P3SPS KPI Tahun 2012 tentang kewajiban program siaran memperhatikan norma kesopanan dan kesusilaan yang dijunjung oleh keberagaman khalayak terkait budaya.

Selain mendapat peringatan KPI, penolakan terhadap iklan ini sempat disuarakan lewat petisi online oleh Maimon Herawati, dan sudah diteken lebih dari 90.000 kali lewat change.org. Petisi tersebut, menuai reaksi dalam bentuk petisi pula.

Lembaga Sensor Film (LSF)--lembaga resmi pemerintah yang dibentuk berdasar UU Perfilman untuk menyensor dan melabel tayangan--menyatakan telah mengeluarkan surat keterangan lulus sensor terhadap materi tersebut.

Iklan berjudul "Shopee Road To 12.12 Birthday Sale" berdurasi 30 detik maupun 15 detik, telah mengantongi tanda "lulus sensor" sebagai tayangan untuk Klasifikasi Usia 13 tahun ke atas, per 15 November 2018 silam.

Penyerangan Polsek Ciracas

Dua tersangka kasus pengeroyokan anggota TNI ditunjukkan kepada wartawan saat ungkap kasus pengeroyokan anggota TNI di Polda Metrojaya, Jakarta, Kamis (13/12/2018).
Dua tersangka kasus pengeroyokan anggota TNI ditunjukkan kepada wartawan saat ungkap kasus pengeroyokan anggota TNI di Polda Metrojaya, Jakarta, Kamis (13/12/2018). | Reno Esnir /Antara Foto

Selasa malam, sekitar pukul 22.00 WIB, ratusan massa mendatangi Polsek Ciracas. Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Metro Jaya Irjen Idham Azis mengklaim jumlah massa mencapai 200 orang.

Massa menyerbu beberapa ruang di dalam polsek. Massa juga merusak kendaraan operasional polisi dan kendaraan umum yang terparkir di halaman polsek. Sedikitnya, sembilan unit kendaraan operasional polisi rusak. Pagar dan baliho polsek terpantau rusak.

Setelah menghancurkan properti dan kendaraan, kebakaran terjadi. Sebanyak tujuh tahanan Polsek Ciracas akhirnya dipindahkan ke Polda Metro Jaya. Sebanyak delapan unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan kobaran api.

Polda Metro Jaya telah menangkap tujuh orang terkait penyerangan tersebut. Motif utama penyerangan, masih diselidiki. Diduga, massa merasa tidak puas dengan penanganan kasus pengeroyokan anggota TNI yang terjadi sehari sebelumnya--kini tengah ditangani Polsek Ciracas.

Kasus pengeroyokan berawal di depan minimarket Arundina, dekat komplek perumahan di Ciracas, Cibubur, Jakarta Timur, Senin (10/12/2018).

Aset koruptor di Swiss sebentar lagi bisa dilacak

Presiden Joko Widodo (kanan) bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla (kiri) menghadiri peluncuran buku "Jokowi Menuju Cahaya" karya Alberthiene Endah di Jakarta, Rabu (12/12/2018).
Presiden Joko Widodo (kanan) bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla (kiri) menghadiri peluncuran buku "Jokowi Menuju Cahaya" karya Alberthiene Endah di Jakarta, Rabu (12/12/2018). | Puspa Perwitasari /Antara Foto

Pemerintah dan aparat penegak hukum sebentar lagi akan mendapat keleluasaan untuk mengejar aset para pengemplang pajak hingga koruptor yang selama ini disimpan di Swiss.

Presiden Joko "Jokowi" Widodo menegaskan pemerintah telah berada pada tahap terakhir pembahasan dengan Pemerintah Swiss terkait Bantuan Hukum Timbal Balik atau Mutual Legal Assistance (MLA).

Jika perjanjian berhasil diteken oleh kedua negara, Indonesia memiliki kewenangan untuk mengejar hasil korupsi yang dilarikan ke Swiss.

Perjanjian ini sebenarnya sudah mulai dibahas sejak 2015 tetapi finalisasinya masih terhambat oleh sejumlah hal. Setelah melalui pembicaraan yang panjang, Jokowi menyatakan pemerintah kini telah memperoleh titik terang terkait penyelesaian MLA antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Swiss.

Perjanjian MLA ini diyakini menguntungkan bagi Indonesia, terutama mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan yang ingin menyembunyikan hasil kejahatannya ke luar negeri.

Dengan perjanjian ini, ada solusi terhadap masalah yurisdiksi dalam penegakan hukum. Aparat penegak hukum Indonesia semakin mudah mengakses informasi tentang pelarian aset hasil kejahatan ke Swiss.

Swiss kerap diasumsikan sebagai salah satu negara tempat aman menyimpan aset hasil kejahatan dari negara lain, termasuk Indonesia.

Sebagai anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), Swiss menjadi salah satu negara yang menandatangani kesepakatan pertukaran informasi pajak (tax information) untuk meminimalkan aktivitas penyembunyian aset kriminal.

Ledakan diskon Harbolnas 2018

Pekerja mengemas barang pesanan konsumen saat Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) 2018 di Warehouse Lazada Indonesia, Depok, Jawa Barat, Rabu (12/12/2018).
Pekerja mengemas barang pesanan konsumen saat Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) 2018 di Warehouse Lazada Indonesia, Depok, Jawa Barat, Rabu (12/12/2018). | Sigid Kurniawan /Antara Foto

Pemburu diskon kalap. Beragam promo disajikan para pelaku dagang daring untuk menyambut Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas), yang digelar pada 11 dan 12 Desember 2018.

Akan ada 250 situs jual beli (e-commerce) yang bergabung dalam pesta ini. Bagi Anda yang cekatan di dunia maya, bersiaplah memburu diskon hingga 95 persen yang ditawarkan beberapa lapak dagang digital.

Menilik laman harbolnas.com, tema yang diusung dalam ajang belanja tahunan kali ini adalah #BelanjauntukBangsa.

Khusus untuk produk-produk lokal buatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pesta diskon dimulai lebih dulu sejak Selasa, 11 Desember 2018. Anda bisa mencari produk-produk lokal tersebut melalui sejumlah situs jual beli seperti Tokopedia, Bukalapak, Lazada, Blibli, dan seterusnya.

Secara keseluruhan, panitia Harbolnas menargetkan nilai transaksi dari pesta belanja hari ini dan esok mencapai Rp7 triliun, dengan Rp1 triliun di antaranya disumbangkan dari penjualan produk lokal.

Proyeksi Harbolnas pada tahun mendatang juga masih akan cemerlang. Konsultan keuangan internasional McKinsey & Company memprediksi pertumbuhan bisnis dagang daring di Indonesia melonjak hingga 8 kali lipat dalam jangka waktu lima tahun ke depan.

Jika diangkakan, penjualan pada 2022 diprediksi mencapai $65 miliar AS, atau sekitar Rp948 triliun, naik dari $8 miliar AS (setara Rp119 triliun) pada 2017.

Kota-kota berindeks toleran rendah

Warga melintas di depan mural bertema keberagaman umat beragama di Marunda, Jakarta, Selasa (13/11/2018).
Warga melintas di depan mural bertema keberagaman umat beragama di Marunda, Jakarta, Selasa (13/11/2018). | Rivan Awal Lingga /Antara Foto

Ada 98 kota di Indonesia. Tetapi Setara Institute, yang bermarkas di Ibu Kota, mengukur toleransi 94 kota. Jakarta, dalam Indeks Kota Toleran (IKT) 2018, menduduki peringkat dua garis (peringkat ke-92) di atas garis bontot (Tanjungbalai, Sumatra Utara, ke-94).

Peringkat Jakarta itu membaik sedikit. Dalam IKT 2017, Jakarta paling bawah, di urutan ke-94. Artinya Jakarta tahun lalu kalah dari Manado, Sulawesi Utara (peringkat pertama). Tahun ini posisi di pucuk digenggam oleh Singkawang, Kalimantan Barat.

Perihal Tanjungbalai, tahun lalu tak masuk dalam sepuluh kota ber-IKT terendah. Namun dalam IKT 2018, kota yang berjarak 418 kilometer dari Binjai (kota peringkat kesembilan IKT 2018) itu berposisi paling bawah.

Tanjungbalai tahun ini menjadi berita lagi karena peristiwa 2016. Agustus lalu Pengadilan Negeri Medan memvonis Meiliana setahun enam bulan karena ia mengeluhkan volume keras spiker masjid. Keluhan itu menyulut kerusuhan. Massa merusak delapan buah rumah kelenteng dan vihara, ada yang disertai pembakaran.

Terhadap temuan Setara, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mempertanyakan validatas data. Bahkan ia meminta kuesioner bahan survei.

Dari Depok, Jabar, juga terlontar sanggahan. Wakil Ketua II DPRD Depok, M. Supariyono, siang ini berpendapat, "Orang minoritas mana yang terancam, kan enggak ada? Saya sih menduga surveinya itu pesanan, datanya enggak valid."

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR