PERDAGANGAN

Harga CPO naik turun, pungutan ekspor sulit terlaksana

Menko Perekonomian Darmin Nasution (tengah) menyampaikan keterangan usai rapat koordinasi tentang kelapa sawit dan keanekaragaman hayati di Kantor Kemenko Perekonomian di Jakarta, Senin (4/2/2019). Rapat tersebut khusus membahas temuan Satuan Tugas Kelapa Sawit International Union for Conservation of Nature (IUCN) tentang dampak terhadap keanekaragaman hayati secara global.
Menko Perekonomian Darmin Nasution (tengah) menyampaikan keterangan usai rapat koordinasi tentang kelapa sawit dan keanekaragaman hayati di Kantor Kemenko Perekonomian di Jakarta, Senin (4/2/2019). Rapat tersebut khusus membahas temuan Satuan Tugas Kelapa Sawit International Union for Conservation of Nature (IUCN) tentang dampak terhadap keanekaragaman hayati secara global. | Akbar Nugroho Gumay /Antara Foto

Pemerintah mengaku kesulitan untuk menerapkan kembali pungutan ekspor minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) beserta turunannya. Hal itu disebabkan belum ada konsistensi harga yang tepat dan sebenarnya untuk dikenai pungutan.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, mengatakan bahwa Kementerian Perdagangan (Kemendag) telah menerbitkan harga referensi ekspor CPO dan turunannya yang berlaku mulai 1 Maret 2019 sebesar AS $595,98 per ton. Harga referensi tersebut juga merupakan harga rata-rata yang berlaku sepanjang 20 Januari-19 Februari 2019.

Menurut dia, apabila mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.152/PMK.05/2018, yang menyebutkan bahwa pungutan ekspor CPO baru bisa dikenakan apabila harga telah menyentuh AS $570 per ton, maka seharusnya harga referensi di atas sudah termasuk bisa dikenai pungutan ekspor.

Adapun besaran pungutan yang diterapkan kepada eksportir adalah AS $50 per ton untuk CPO dan AS $30 per ton kepada produk turunan pertama, dan AS $20 per ton pada produk turunan kedua.

Namun, lantaran fluktuasi harga CPO saat ini cenderung tinggi, Komite Pengarah Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) memutuskan untuk tidak mengenakan pungutan ekspor.

Kendati demikian, Darmin menyebutkan harga referensi Maret 2019 ditentukan dari rata-rata harga sawit internasional periode 2 Januari hingga 19 Februari 2019. Sementara itu, rata-rata harga CPO pada 25-27 Februari 2019 mulai kembali melandai di kisaran AS $545 per ton.

Namun jika pungutan tetap dikenakan saat ini, maka tidak menutup kemungkinan sepekan ke depan bakal berubah menjadi tidak ada dan sepekan berikutnya bisa dikenakan lagi. Semuanya akibat fluktuasi harga.

"Walaupun dari harga rata-rata memenuhi syarat pungutan, tapi harga tiga bulan terakhir harga turun lagi menjadi AS $545 per ton. Jadi harga tersebut, tidak merefleksikan hari-hari terakhir ini," ujar Darmin dilansir dari Okezone, Sabtu (2/3/2019).

"Kalau pakai harga yang diterbitkan Kemendag, (ekspor sawit) kena (pungutan), tetapi kalau pakai harga hari-hari terakhir enggak kena. Mestinya, yang benar, harga yang hari-hari terakhir dong karena itu yang berlaku hari ini. Jadi, pungutannya nol," ujar Darmin.

Ia menambahkan kelangsungan dunia usaha bisa terganggu apabila terjadi inkonsistensi penerapan pungutan. Untuk mengatasi kondisi seperti saat ini, Komite Pengarah BPDPKS memutuskan untuk mempertimbangkan konsistensi pengenaan dalam periode 2-3 bulan.

Meeka ingin ada kepastian bagi para pelaku usaha, termasuk petani, pedagang, eksportir, dan lainnya. Meskipun demikian, Komite Pengarah BPDPKS tetap akan melakukan rapat sebulan sekali untuk memantau pergerakan harga CPO.

Darmin juga mengusulkan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk merevisi Peraturan Menteri Keuangan Nomor (PMK) 152 tahun 2018 tentang pungutan ekspor sawit. Alasannya, karena perhitungan tarif membingungkan pelaku usaha.

Menurut Darmin, revisi PMK tersebut memang belum resmi keluar. Namun, ketika nanti sudah jadi, beleid itu akan langsung berlaku mulai 1 Maret 2019.

Selain pungutan ekspor sawit, harga referensi CPO juga digunakan untuk menentukan penetapan bea keluar (BK) CPO. Saat ini harga referensi CPO tetap berada pada level di bawah AS $750 per ton.

"Untuk itu, pemerintah mengenakan BK CPO sebesar AS 0 per ton untuk periode Maret 2019," kata Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan seperti dikutip dari keterangan resmi.

Aturan BK CPO untuk Maret 2019 tercantum pada Kolom 1 Lampiran II Huruf C PMK Nomor 13/PMK.010/2017 sebesar AS $0 per ton. Nilai tersebut sama dengan BK CPO untuk periode Februari 2019.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR