PEMILU 2019

Hasil pemilu tetap aman meski situs KPU diretas

Warga memperlihatkan aplikasi KPU RI pada layar ponsel.
Warga memperlihatkan aplikasi KPU RI pada layar ponsel. | Asep Fathulrahman /ANTARA FOTO

Serangan peretas terhadap situs Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak memengaruhi keamanan data hasil pemilu. Namun, ancaman siber tetap perlu diwaspadai.

"Apa pun hasil dari Situng (Sistem Informasi Penghitungan Suara) KPU hanya alat bantu. Jadi tidak ada kaitannya dengan hasil pemilu akhir," tegas Komisioner KPU, Viryan Azis kepada Kompas, Kamis (18/4).

Ia berujar, isu situs dan server KPU sempat down akibat diretas sehingga mengubah data dan memengaruhi hasil akhir pemilu adalah hoaks. KPU telah mengonfirmasi Jumat (19/4), kesalahan input data penghitungan suara murni disebabkan kelalaian petugas, bukan diretas.

Lebih lanjut, Sigit Widodo dari Internet Development Institute (ID Institute) menerangkan Situng menggunakan jaringan tertutup. Seandainya data dari situng yang disajikan ke publik diretas atau IT KPU sampai tidak bisa diakses, maka data di situng tetap tidak akan berubah.

"Tidak akan mengganggu atau mengubah hasil pemilu karena dia sifatnya hanya menampilkan hasil,” jelas M. Salahuddien atau akrab disapa Didin Pataka, Ketua Pengawas ID Institute yang juga relawan tim IT KPU.

Kecuali, “Jika secara fisik si peretas datang dan menggunakan komputer yang ada di KPU atau KPUD,” catat Sigit.

Viryan menambahkan hasil pemilu akhir akan dilakukan berdasarkan rapat pleno berjenjang yang sudah berjalan dimulai dari kantor kecamatan. Itu sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang telah mengatur agar proses penghitungan suara dilakukan secara manual, bukan digital.

Terkait keluhan masyarakat soal kesulitan mengakses situs resmi maupun situs pemilu KPU, "Bisa terjadi di dua sisi baik server maupun pengakses. Selain itu ada banyak faktor lain yang di luar kendali KPU,” terang Didin.

Salah satunya, upaya peretasan ke situs KPU dengan besaran skala yang relatif terukur. Baik dari luar maupun dalam negeri.

Meskipun sejauh ini masih bisa ditangani dan telah diantisipasi, diskusi tim ID institute mengemukakan adanya serangan cukup besar menggunakan distributed denial of services (DdoS) yang bertujuan menjatuhkan server.

Dedy Permadi, Direktur Center for Digital Society (CfDS) Fisipil Universitas Gadjah Mada, berdasarkan risetnya membenarkan upaya peretasan merupakan salah satu dari tiga ancaman siber yang terjadi sebelum, saat, dan setelah pemilu 2019.

"Yaitu operasi siber, operasi informasi dan campuran antara siber dan informasi," Ujarnya dalam keterangan resmi (18/4).

Operasi siber, jelas Dedy, merupakan ancaman berupa perusakan atau gangguan terhadap sistem IT dalam penyelenggaraan pemilu. Misalnya DdoS, pengendalian sistem secara ilegal, serta intercept dan pencurian data pribadi.

Sementara operasi informasi merupakan upaya menyebarluaskan informasi tidak sehat berupa misinformasi, disinformasi, serta malinformasi untuk menganggu aktivitas dan proses dalam pemilu. Misalnya hoaks, ujaran kebencian, delegitimasi hasil, hingga pemelintiran kebencian oleh aktor dalam pemilu seperti menciptakan kemarahan yang dibuat-buat.

Serangan siber memang tercatat kerap meningkat selama musim pemilihan dengan sasaran utama KPU. Selain peretasan situs KPU pada pemilu 2004 oleh seorang konsultan teknologi asal Indonesia, musim pilkada tahun 2017 dan Pilkada serentak 2018 juga diwarnai serangan peretas.

Data yang dirilis Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) memperlihatkan lonjakan cukup tinggi dari 143,4 juta serangan pada enam bulan pertama 2018, menjadi 207,9 juta serangan memasuki periode Oktober 2018.

Sepanjang 2018, BSSN juga mendeteksi 12,9 juta kali serangan siber dari luar negeri ke Indonesia. Terbanyak dari Rusia, Tiongkok, dan Amerika Serikat.

Tak mengherankan Per April-Juni 2018, Kaspersky Lab menempatkan Indonesia di posisi ke-27 negara paling banyak mendapat serangan siber.

Sayang, statistik yang dikemukakan laman Comparitech terhadap 60 negara di dunia menunjukkan Indonesia menduduki peringkat kedua setelah Algeria sebagai negara dengan keamanan siber paling rendah. Negara kita memegang skor tinggi untuk malicious software (malware) yang menyusup ke komputer dan seluler, tapi kurang persiapan untuk serangan siber.

Indeks keamanan siber global (GCI) tahun 2017 pun menempatkan Indonesia di peringkat ke-16 Asia Pasifik dan peringkat ke-70 dari 164 negara di seluruh dunia.

Padahal, kata Dedi, saat ini kita dilingkupi fenomena eco chamber yang membuat pikiran sangat mudah terisolasi pada satu perspektif, pun hidup dalam era Post Truth saat hoaks yang terasa dekat bisa dianggap benar.

Data Kemkominfo mencatat selama Agustus 2018 hingga Maret 2019 ada 1.224 hoaks yang 311 di antaranya teridentifikasi berkaitan dengan isu politik. Sepanjang periode tersebut, jumlah hoaks, kabar bohong, berita palsu dan ujaran kebencian terus meningkat.

Menurut Dedi, ancaman hoaks paling berpotensi mengancam kualitas demokrasi. Perkataannya sesuai dengan tren hoaks saat ini yang terbukti telah bergeser menyerang kredibilitas KPU semisal memengaruhi orang menganggap KPU melakukan kecurangan.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR