PERDAGANGAN INTERNASIONAL

Hemat devisa, Indonesia kaji ulang proyek jet tempur dengan Korsel

Presiden Korea Selatan Moon Jae-in (tengah kiri) dan Presiden Indonesia Joko Widodo (tengah kanan) menginspeksi penjaga kehormatan saat upacara penyambutan di istana Changdeokgung di Seoul, Korea Selatan, Senin (10/9).
Presiden Korea Selatan Moon Jae-in (tengah kiri) dan Presiden Indonesia Joko Widodo (tengah kanan) menginspeksi penjaga kehormatan saat upacara penyambutan di istana Changdeokgung di Seoul, Korea Selatan, Senin (10/9). | Jeon Heon-kyun Pool via Reuters /Antara Foto

Keberlanjutan kerja sama pembuatan pesawat tempur antara Indonesia dengan Korea Selatan (Korsel) menemui ketidakpastian. Pasalnya, Presiden Joko Widodo memerintahkan jajarannya untuk menegosiasi ulang perjanjian kerja sama yang diinisiasi oleh Susilo Bambang Yudhoyono saat masih menjabat sebagai presiden.

Proyek jet tempur Korean Fighter Xperiment/Indonesia Fighter Xperiment (KF-X/IF-X) akan dirundingkan ulang setelah melihat kondisi negara yang tengah kesulitan dengan pembiayaan akibat depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS).

"Dengan kondisi nasional maka Presiden putuskan untuk bukan membatalkan, tapi renegosiasi bagaimana posisi Indonesia bisa lebih ringan menyangkut masalah pembiayaan," kata Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Wiranto dalam Kompas.com (19/10/2018).

Wiranto pun menyatakan renegosiasi telah disepakati oleh kedua belah pihak dan ditargetkan selesai dalam kurun waktu satu tahun.

Sementara itu, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Thomas Lembong, menyatakan langkah renegosiasi diperlukan buat menghemat devisa negara guna menjaga stabilitas rupiah. Ia mengatakan semua pembiayaan pemerintah Indonesia ke Korsel dalam proyek itu harus dibayar dalam bentuk devisa.

Namun, permasalahan yang dihadapi adalah nilai tukar rupiah yang merosot terhadap dolar AS pada posisi terparah sejak 20 tahun terakhir. Oleh sebab itu, Indonesia berupaya mengurangi penggunaan cadangan devisa.

"Kita ketahui mata uang negara berkembang, termasuk Rupiah mengalami tekanan luar biasa, kami sangat apresiasi pemerintah Korsel atas penertiannya untuk menyetujui renegosiasi," kata dia dalam CNNIndonesia.com, dikutip Senin (22/10).

Thomas menambahkan, upaya renegosiasi itu turut bertujuan menjaga kepercayaan investor Korsel yang ada di Indonesia. Sebab, menurut dia, Korsel menjadi salah satu negara penanam modal terbesar di Indonesia.

Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan, impor komponen pesawat dinyatakan sebagai salah satu dari sekian banyak komoditas impor yang turut berkontribusi terhadap defisit neraca perdagangan.

Per September 2018, menurut data BPS, nilai impor mesin-mesing atau pesawat mekanik mencapai 2,18 miliar dolar (Rp 33 triliun) dengan volume impor mencapai 277 ribu ton.

Indonesia sebelumnya melakukan kerja sama dengan Korea Selatan dalam mengembangkan jet tempur KFX/IFX, pesawat semi-siluman generasi 4.5.

Kerja sama tersebut sebatas pada pengembangan pesawat hingga purwarupanya terwujud. Dari enam prototipe yang akan dihasilkan, nantinya satu prototipe akan diserahkan kepada Indonesia.

Penandatanganan kerja sama tersebut dilakukan saat Presiden Korea Selatan, Roh Moo-hyun, berkunjung ke Indonesia pada 4 Desember 2006. Deklarasi yang diteken Roh dan Susilo Bambang Yudhoyono itu menyatakan bahwa kedua negara akan saling melengkapi dalam mewujudkan proyek itu.

Tahun 2008, Korea Selatan menawarkan kerja sama ke Indonesia untuk mengembangkan jet tempur. Tahun berikutnya, 2009, kedua negara meneken Letter of Intent yang menegaskan kesepakatan bersama kedua negara.

Kesepakatan kerja sama startegis (strategic cooperation agreement) program ini dilakukan pada 4 Desember 2015. Sedangkan kesepakatan cost sharing dan kesepakatan penugasan kerja (work assignment agreement) dilakukan pada Januari 2016.

Dalam kesepakatan tersebut, Indonesia akan menanggung biaya program pengembangan sebesar 20 persen, sementara Korea Selatan 80 persen. Dalam 10 tahun pengembangan yang akan dilakukan hingga 2026, total biaya yang ditanggung Indonesia mencapai 1,5 miliar dolar atau setara Rp21,6 triliun.

Ilustrasi protipe pesawat tempur Korea Selatan, KF-X, yang telah disepakati pengembangannya bersama Indonesia.
Ilustrasi protipe pesawat tempur Korea Selatan, KF-X, yang telah disepakati pengembangannya bersama Indonesia. | Yonhap News Agency /EPA

Kesepakatan pembelian 11 jet Sukhoi dari Rusia

Sementara itu, jalinan kesepakatan pembelian 11 jet Sukhoi SU-35 antara Rusia-Indonesia masih terus berlangsung, bahkan sudah mencapai tahap penandatanganan kesepakatan.

Namun pembelian itu dibayangi oleh kemungkinan dijatuhkannya sanksi kepada Indonesia oleh Amerika Serikat.

Pada Agustus 2017, Presiden AS Donald Trump menandatangani peraturan mengenai sanksi terhadap ekspor perlengkapan militer dari Rusia ke negara lain. Sanksi itu dijatuhkan sebagai hukuman atas keterlibatan pemerintahan Presiden Vladimir Putin pada aneksasi Krimea (2014), perang Suriah, dan pemilihan presiden AS 2016.

Berdasarkan hukum yang disebut Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act (CAASTA), AS juga akan menjatuhkan sanksi kepada negara-negara yang membeli peralatan militer Rusia.

Pada September lalu, Tiongkok dijatuhi sanksi oleh AS berdasarkan CAASTA karena membeli Sukhoi SU-35 dan misil S-400 dari Rusia pada 2017.

Sanksinya berupa pembekuan aset di AS yang dimiliki orang-orang yang terlibat dalam kesepakatan pembelian tersebut dan warga AS dilarang berhubungan bisnis dengan mereka.

Walau sanksi membayang, Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Lyudmila Georgievna Vorobieva dalam CNNIndonesia.com menyatakan proses pembelian pesawat Sukhoi oleh pemerintah Indonesia tetap berjalan.

Jet tempur berteknologi canggih tersebut, menurutnya, kemungkinan baru diterima Indonesia tahun depan, setidaknya sebelum akhir 2019.

"Kontrak (pembelian) memang sudah ditandatangani. Tapi pesawat-pesawatnya masih harus diproduksi sehingga butuh waktu untuk selesai," papar Vorobieva.

Sementara Wiranto, dikutip detikcom menyatakan bahwa sanksi tersebut bersifat general dan ada kemungkinan pengecualian kepada tiga negara, yaitu Indonesia, India, dan Vietnam.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR