Dirjen Kebudayaan Kemendikbud, Hilmar Farid berpose untuk Beritagar.id di ruangannya, Kantor Kemendikbud, Rabu (14/11/2018).
Dirjen Kebudayaan Kemendikbud, Hilmar Farid berpose untuk Beritagar.id di ruangannya, Kantor Kemendikbud, Rabu (14/11/2018). Beritagar.id / Wisnu Agung Prasetyo

Hilmar Farid: Kebudayaan harus diperbincangkan pada Pilpres 2019

Ia bicara tentang Kongres Kebudayaan Indonesia 2018. Kongres, kata dia, merupakan momen untuk memancang 'kuda-kuda kultural'.

Pertemuan pertama kami dengan Hilmar "Fay" Farid (50) terjadi tiga tahun lalu, 6 Januari 2016, sepekan setelah dirinya duduk di kursi Direktur Jenderal (Dirjen) Kebudayaan Kementerian Pendidikan Kebudayaan.

Kala itu, ia masih menyesuaikan diri dengan rutinitas barunya. Maklum ia orang 'swasta' (non-aparatur sipil negara) yang jadi pejabat eselon satu lewat proses lelang jabatan.

"Di sini kerjanya banyak tanda tangan," kelakar Fay, tiga tahun lalu.

Kesan itu hilang pada pertemuan kedua, Rabu (14/11/2018), di Kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Senayan, Jakarta. Setelah tiga tahun menjabat, ia bisa cerita banyak tentang birokrasi hingga Undang-Undang.

Hari-hari belakangan, tokoh yang mula-mula dikenal sebagai intelektual cum aktivis itu sibuk menyiapkan Kongres Kebudayaan Indonesia (KKI) 2018. Hajatan itu bakal berlangsung di Kompleks Kemendikbud, Senayan, pada 5-9 Desember 2018.

Konon KKI 2018 beda dengan yang lampau--kongres sudah berusia 100 tahun. Tak cuma pamer pidato dan makalah para budayawan, ajang ini mengakomodir pelbagai ekspresi budaya. Mulai dari pertunjukan tradisi sampai mural yang lekat kultur urban.

Fay juga bicara tentang penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) sebagai agenda jelang KKI 2018. PPKD memuat informasi seputar 11 objek pemajuan kebudayaan di daerah--tradisi lisan, manuskrip, ritus, bahasa, olahraga tradisional, dan sebagainya.

Setumpuk fail itu bakal jadi basis penyusun Strategi Kebudayaan dan akan diserahkan kepada presiden saat KKI 2018--amanat Undang-Undang No.5/2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

"PPKD itu mengidentifikasi kekuatan budaya kita," kata Fay. "Ini saatnya kita punya patokan atas 'berkepribadian dalam kebudayaan'. Tidak berangan-angan yang acuannya selalu luar negeri."

Berikut kutipan perbincangan Fay dengan Fajar WH, Muammar Fikrie, dan fotografer Wisnu Agung Prasetyo.

Hilmar Farid, Direktur Jendral Kebudayaan Kemendikbud, saat megobrol dengan Beritagar.id di Kantornya, Gedung Kemendikbud, Rabu (14/11/2018).
Hilmar Farid, Direktur Jendral Kebudayaan Kemendikbud, saat megobrol dengan Beritagar.id di Kantornya, Gedung Kemendikbud, Rabu (14/11/2018). | Wisnu Agung Prasetyo /Beritagar.id

Apa perbedaan Kongres Kebudayaan Indonesia (KKI) 2018 dengan kongres yang lampau?
Kalau kongres yang lama, orang kumpul bawa dan baca makalah, lalu berakhir dengan rekomendasi. Kali ini, kongres justru diawali rekomendasi dari daerah.

Hasil akhirnya adalah Strategi Kebudayaan, yang diekspresikan dan dikomunikasikan saat KKI.

Bagaimana proses menampung rekomendasi itu?
Prosesnya diawali penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan (PPKD) sejak berbulan-bulan lalu. Ada 289 kabupaten/kota yang sudah merampungkan PPKD. Setelah selesai (dan disahkan) di kabupaten, rumusannya dibawa ke provinsi untuk disahkan.

Apa yang hendak dicapai lewat penyusunan PPKD?
PPKD bertujuan mengidentifikasi kekuatan kebudayaan kita. Lewat PPKD kita mengidentifikasi: Apa saja ekspresi budaya kita? Pelakunya? Berapa jumlahnya? Bagaimana sarana-prasarana? Bagaimana penganggarannya? dan-lain-lain.

Bukankah pencatatan seperti itu sudah dilakukan sejak dulu?
Iya. Dinas di daerah mencatat, tapi catatannya tidak pernah dipakai.

Zaman dulu, pencatatan dijadikan proyek, kita (pemerintah pusat) harus mendanai. Sekarang jadi perintah Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan dan dianggarkan pemerintah daerah.

Tumpukan dokumen PPKD itu akan jadi apa?
PPKD akan jadi basis penyusunan Strategi Kebudayaan.

Kami juga bikin forum pelaku budaya dalam 33 sektor--seni pertunjukan, musik, tradisi lisan, dan sebagainya. Mereka juga membuat rekomendasi untuk Strategi Kebudayaan.

Strategi Kebudayaan itu ditetapkan presiden. Isinya visi pemajuan kebudayaan selama 20 tahun, yang akan diturunkan menjadi Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan (RIPK)--peraturan pemerintah.

Tidakkah frasa ‘Strategi Kebudayaan’ itu terdengar abstrak?
Selama ini Strategi Kebudayaan memang dilihat sebagai gagasan besar. Kali ini ada PPKD yang disusun dari bawah, sehingga ketika diskusi Strategi Kebudayaan jelas basisnya: realita (PPKD).

Belakangan ada seruan melarang ekspresi budaya. Larangan melarung sesaji di Bantul, DIY dan Cilacap, Jawa Tengah, misalnya. Bagaimana Anda melihatnya?
Protes itu biasa. Yang bahaya kalau pemerintah daerahnya sudah memfilter, “Jangan ke sini, jangan ke situ”. Pemerintah kok takut sama bayangannya sendiri.

Itu salah satu temuan masalah dalam penyusunan PPKD: Banyak tradisi ditinggalkan karena khawatir bertentangan dengan agama. Tren itu terasa sekali.

Kenapa kekhawatiran seperti itu bisa muncul?
Karena kuda-kuda kulturalnya enggak dibangun. Jadinya kita selalu melihat keluar, dari Singapura sampai Arab. Itu warisan kolonial: Inferior ketika berhadapan dengan kekuatan yang lebih besar.

Frasa ‘Pemajuan Kebudayaan’ terdengar mirip ‘Memajukan Kebudayaan’ dalam visi-misi Jokowi-Ma’ruf. Agaknya petahana diuntungkan KKI 2018…
Kalau kita, yang mengurusi budaya, maunya: Kebudayaan harus diperbincangkan pada Pilpres 2019.

Saya lihat visi-misi Pak Jokowi memasukkan poin “Memajukan Kebudayaan”. Itu memang harus jadi agenda nasional--amanat UUD 1945.

Itu juga bukan agenda satu-dua pemerintahan. Strategi Kebudayaan akan mengikat sampai 20 tahun, sesuai Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan.

Kenapa strateginya mengikat sampai 20 tahun?
Kita bicara sampai pemanfaatan. Sekarang kita menanam. Hasilnya bisa dilihat nanti.

Contohnya, K-Pop dari Korea Selatan. Mereka baru merencanakan 20 tahun lalu, mulai menggerakkan resources-nya untuk mencapai level mereka sekarang.

Berarti siapa pun presidennya harus menjalankan Strategi Kebudayaan itu...
Pasti. Strategi Kebudayaan ditetapkan presiden. Dan RIPK jadi peraturan pemerintah. Itu tidak bisa dicoret begitu saja.

Dirjen Kebudayaan Kemendikbud, Hilmar Farid berpose untuk Beritagar.id di ruangannya, Kantor Kemendikbud, Rabu (14/11/2018).
Dirjen Kebudayaan Kemendikbud, Hilmar Farid berpose untuk Beritagar.id di ruangannya, Kantor Kemendikbud, Rabu (14/11/2018). | Wisnu Agung Prasetyo /Beritagar.id

Apa contoh pemanfaatan kebudayaan yang terasa langsung dampaknya bagi daerah?
Setelah novel dan film Laskar Pelangi (Andrea Hirata), orang berbondong-bondong ke Belitung. Antara 2010-2014 pendapatan Belitung dari sektor pariwisata naik 400%.

Kalau tidak ada cerita atau imajinasi, tidak mungkin orang datang cuma mau lihat bangunan kayu di atas bukit yang hampir roboh (Sekolah Laskar pelangi).

Contoh lain Banyuwangi. Mereka fokus pada pariwisata budaya. Dua puluh tahun lalu tidak ada yang membayangkan Banyuwangi akan menjadi pusat pariwisata di Jawa Timur.

Wisata agaknya jadi salah satu muara pemanfaatan itu...
Iya. Pariwisata berbasis kebudayaan. Faktanya lebih dari 60% orang luar negeri datang ke Indonesia alasannya karena kebudayaan.

Cuma investasi kita belum ke kebudayaan. Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan dan implementasinya--dari PPKD hingga strategi kebudayaan--ada untuk memperkuat basis (investasi) itu.

Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan disahkan saat Anda menjabat Dirjen Kebudayaan. Bisa ceritakan prosesnya...
Rancangannya sudah lebih 30 tahun dan banyak menghabiskan waktu dengan gagasan-gagasan besar. Dalam berbagai diskusi muncul masalah utama: tidak mungkin mengundang-undangkan kebudayaan--abstrak.

Saya masuk--jadi dirjen kebudayaan--Januari 2016. Saat komunikasi dengan DPR, kami berpikir harus ada 'sesuatu dari kebudayaan' yang diatur. Sejak akhir 2016, kami fokus pada hal-hal prinsip. Undang-undang disahkan pada 27 April 2017.

Hal prinsip seperti apa yang dimaksud?
Kami fokus pada dua hal. Pertama bagian apa yang akan diatur. Misal, tata kelola kebudayaan: Pemerintah harus buat apa; Peran swasta apa; Bagaimana metodenya; dan seterusnya.

Kedua, arahan. Ini tinggal buka UUD 1945. Misal, Pasal 32 ayat 1, “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya".

Jadi Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan ‘memaksa’ pemerintah mengurus kebudayaan?
Undang-Undang ini menugaskan pemerintah mengatur rangkaian untuk memajukan kebudayaan.

Kebudayaan itu yang jalanin masyarakat. Pemerintah membantu dengan menentukan arah. Langkahnya lewat penyusunan PPKD, Strategi Kebudayaan, hingga Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan (RIPK).

Langkah-langkah itu akan bermuara ke mana…
Dokumen seperti Strategi Kebudayaan atau RIPK akan bermuara pada penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKKL). Pada akhirnya, koneksi itu akan membuat proses pembangunan punya dimensi kultural--berbasis kebudayaan.

Artinya, sebelumnya tidak ada pembangunan berbasis kebudayaan...
Kebudayaan selalu disebut (dalam tiap pemerintahan) tapi tidak pernah clear.

Ada selentingan soal KKI 2018 yang dianggap pemborosan. Bukankah lebih baik dananya dipakai menghidupi pelaku budaya?
Duit kongres itu larinya ke pelaku budaya. Uang itu bukan untuk dibakar, tapi untuk menghidupi pelaku kebudayaan. Itu jawaban praktis.

Selain jawaban praktis, ada yang strategis?
Kalau tidak ada kebijakan, selamanya dukungan pemerintah terhadap seniman atau pelaku budaya itu berbasis belas kasih. Saya enggak mau begitu.

KKI 2018 memobilisasi keinginan dan dukungan untuk membuat kebijakan kebudayaan. Tanpa (kebijakan) itu, kebudayaan selamanya jadi nomor kesekian.

Hilmar Farid tentang Kongres Kebudayaan 2018 /Beritagar ID
BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR