GEGER HOAKS

Hoaks pemilu berpotensi makin besar tahun depan

Generasi Muda Nahdlatul Ulama (GMNU) menunjukkan stiker menolak hoaks di Alun-alun Tegal, Jawa Tengah, Rabu (10/10/2018). Hoaks menjamur selama Pemilu 2019 dan turun seiring berakhirnya Pemilu.
Generasi Muda Nahdlatul Ulama (GMNU) menunjukkan stiker menolak hoaks di Alun-alun Tegal, Jawa Tengah, Rabu (10/10/2018). Hoaks menjamur selama Pemilu 2019 dan turun seiring berakhirnya Pemilu. | Oky Lukmansyah /A

Hoaks alias kabar bohong bakal makin menjamur tahun depan. Bahkan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) memprediksi hoaks terkait pemilihan umum ini akan membesar.

Menurut KPU, sepanjang 15 tahun, tren hoaks pemilu dari tahun ke tahun terus meningkat. Berita bohong soal pemilu sudah terjadi sejak 2004. Pada saat itu, hoaks baru menyerang institusi penyelenggara pemilu. Seiring berjalannya waktu, hoaks mulai menyerang peserta pemilu, hingga pribadi komisioner KPU.

"Tahun 2019 itu lebih melebar lagi. Spektrumnya jauh lebih luas, jauh lebih beragam dan persebarannya meningkat sangat cepat dibanding pemilu sebelumnya," kata Ketua KPU Arief Budiman dalam diskusi di kantor KPU, Jakarta, Selasa, (20/8/2019) seperti dikutip dari Medcom.id.

Hoaks terbesar yang pernah terjadi terkait tujuh kontainer surat suara tercoblos. Hoaks itu muncul pada awal Januari 2019. Meski sudah diklarifikasi, hoaks ini tetap akan menempel di ingatan masyarakat.

Penyidik Cyber Crime, Bareskrim, Polri Kompol Ronald Sipayung menjelaskan pada 2015 hingga 2019 terjadi lonjakan kasus kejahatan siber. Selama 2019, Polri menangani 2.800 perkara siber.

Sebanyak 35 persen atau 1.005 perkara di antaranya merupakan kasus hoaks dan ujaran kebencian yang mayoritas berkaitan dengan pemilu. Ronald menjelaskan, sejak masa kampanye dimulai September 2018, hoaks dan ujaran kebencian melonjak. Hoaks ini berlanjut hingga putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Juni 2019.

Kabar hoaks itu menyebar melalui sejumlah platform. Medium yang paling sering digunakan untuk menyebarkan hoaks yakni Facebook, Twitter, dan Instagram. Ronald mengatakan, seiring dengan selesainya tahapan pemilu, frekuensi hoaks dan ujaran kebencian juga menurun. "Satu dua bulan ini terjadi penurunan signifikan," ujar dia seperti dinukil dari Kompas.com.

Viryan Aziz, anggota KPU lainnya menyatakan, salah satu imbas hoaks politik adalah, banyak masyarakat yang masih mempersoalkan hasil Pemilu 2019. Akibatnya, muncul konflik di masyarakat hingga wacana presiden kembali dipilih MPR.

Jika hoaks masih terpelihara di masyarakat, bukan tidak mungkin, hoaks juga akan muncul pada Pilkada 2020. "Apabila ini tidak bisa kita sikapi secara serius dan baik, dimungkinkan, kualitas Pilkada Serentak 2020 akan penuh dengan hal-hal demikian di tingkat lokal," ujarnya seperti dinukil dari detikcom.

Tahun depan, pada 23 September 2020, sebanyak 270 daerah akan memilih pemimpinnya.

Untuk pemilihan gubernur akan digelar di 9 provinsi. Yakni di Sumatra Barat, Jambi, Bengkulu, Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tengah.

Sisanya, pemilihan Bupati di 224 kabupaten, dan Wali Kota di 37 kota.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR