GEGER HOAKS

Hoaks politik serang capres dan cawapres

Warga melintas di depan mural bertema Anti Hoax di desa Madegondo, Grogol, Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis (18/10/2018). Mural tersebut dibuat warga setempat untuk mengkampanyekan gerakan anti hoax serta sebagai media edukasi masyarakat perlunya menanggulangi penyebaran berita bohong, hasutan dan ujaran yang dapat menimbulkan kebencian.
Warga melintas di depan mural bertema Anti Hoax di desa Madegondo, Grogol, Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis (18/10/2018). Mural tersebut dibuat warga setempat untuk mengkampanyekan gerakan anti hoax serta sebagai media edukasi masyarakat perlunya menanggulangi penyebaran berita bohong, hasutan dan ujaran yang dapat menimbulkan kebencian. | Mohammad Ayudha /Antara Foto

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) menemukan 453 hoaks (kabar bohong/berita palsu) yang teridentifikasi selama Maret 2019. Total jumlah hoaks yang ditemukan menjadi 1.224 buah sejak Agustus 2018 hingga Maret 2019.

Dari 453 hoaks tersebut, Plt. Kepala Biro Humas Kemkominfo, Ferdinandus Setu, menyatakan terdapat 130 hoaks politik. Total hoaks politik yang diidentifikasi dan diverifikasi menjadi 311 hoaks. Hoaks politik juga menyerang para calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).

"Hoaks politik antara lain berupa kabar bohong yang menyerang pasangan calon presiden dan wakil presiden, partai politik peserta pemilu maupun penyelenggara pemilu," terang Ferdinandus dalam keterangan tertulisnya yang dikutip Beritagar.id, Jumat (5/4/2019).

Jumlah konten hoaks yang beredar di tengah masyarakat, tambahnya, cenderung meningkat dari bulan ke bulan. "Jumlah hoaks, kabar bohong, berita palsu dan ujaran kebencian terus meningkat menjelang hari pencoblosan 17 April 2019," sebutnya.

Menilik data Kemkominfo yang diolah tim Lokadata Beritagar.id, pada Agustus 2018 hanya 25 informasi hoaks yang diidentifikasi oleh Tim AIS Subdit Pengendalian Konten Ditjen Aplikasi Informatika. Bulan berikutnya, September 2018, naik menjadi 27 hoaks, Oktober dan November 2018 masing-masing di angka 53 dan 63 hoaks.

Memasuki Desember 2018, jumlah info hoaks terus naik di angka 75 konten. Peningkatan jumlah konten hoaks sangat signifikan terjadi pada bulan Januari dan Februari 2019.

Sebanyak 175 konten hoaks yang berhasil diverifikasi. Angka itu naik dua kali lipat pada Februari 2019 menjadi 353 konten hoaks. Bahkan menjadi 453 konten hoaks selama Maret 2019.

Para elite politik diimbau tidak ikut-ikutan menebar disinformasi, hoaks, dan ujaran kebencian terkait penyelenggaraan pemilu saat berkampanye karena akan membuat masyarakat mendapatkan informasi sepotong-sepotong dan tak tepat.

Penulis sekaligus pegiat literasi, Maman Suherman mengimbau, elite politik jangan ikut sebarkan hoaks. Kemkominfo juga pernah merilis rentetan hoaks paling berdampak sepanjang 2018.

Aduan terbanyak dari Twitter

Menteri Kominfo, Rudiantara, tak menampik tren pertumbuhan hoaks sepanjang tahun politik. Ia bahkan memprediksi puncak panen konten politik berbalut hoaks bakal terjadi pada Maret dan April ini.

"Makin ke sini, kecenderungannya makin meningkat. Itu bisa kita analisis berdasarkan laporan masyarakat maupun penyisiran tim (AIS Subdit Pengendalian Konten Ditjen Aplikasi Informatika)," kata Rudiantara kepada Beritagar.id di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (5/3).

Dari penelusuran timnya, Rudiantara menyebut platform WhatsApp sebagai wadah penyebaran hoaks tertinggi, meski dalam di dalamnya turut melibatkan media sosial lain seperti Facebook dan Twitter. Kemkominfo mesti kerja ekstra di tahun politik ini.

Hasil pantauan Kemkominfo, akun Twitter paling banyak dilaporkan warganet melalui saluran pengaduan konten @aduankonten, aduankonten.id dan nomor WA 08119224545.

Bahkan Twitter menjadi platform media sosial yang paling banyak dilaporkan mengandung konten negatif. Dari data Kemkominfo yang diolah tim Lokadata Beritagar.id yakni 531.304 pelaporan hingga Desember tahun 2018.

Sedangkan Facebook dan Instagram dilaporan sebanyak 11.740 kali lantaran dinilai mengandung konten negatif. Adapun Youtube dan Google dilaporkan sebanyak 3.287 kali. Yang paling sedikit laporan untuk Line dan BBM masing-masing sebanyak 19 dan 10 pelaporan.

Konten Berdasar Kategori

Sesuai dengan Undang-undang No 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, terdapat 12 kelompok konten yang dikategorikan sebagai konten negatif.

Kategori konten negatif itu antara lain: pornografi/pornografi anak; perjudian; pemerasan; penipuan; kekerasan/kekerasan anak; fitnah/pencemaran nama baik; pelanggaran kekayaan intelektual; produk dengan aturan khusus; provokasi sara; berita bohong; terorisme/radikalisme; serta informasi/dokumen elektronik melanggar undang-undang lainnya.

Hingga akhir tahun 2018, penanganan konten negatif mencapai 984.441 konten. Angka itu termasuk yang dilaporkan dalam bentuk website. Berdasarkan kategori konten tiga terbanyak konten yang paling banyak ditangani adalah pornografi, perjudian dan penipuan.

Konten pornografi mencapai 898.108, sementara perjudian sebanyak 78.698 dan konten penipuan 5.889.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR