MEDIA DAN JURNALISME

HPN 2019 di antara isu kebebasan pers

Ringkasan tantangan kebebasan pers di Indonesia
Ringkasan tantangan kebebasan pers di Indonesia | Sandy Nurdiansyah /Beritagar.id

Hari Pers Nasional (HPN) ditetapkan pada tanggal 9 Februari pada masa Orde Baru, berdasarkan Keputusan Presiden No. 5/1985. Hingga kini, masih diperingati secara rutin meski landasan hukumnya dinilai cacat.

Lahirnya Undang-Undang Pers pasca-reformasi, telah menyatakan bahwa UU sebelumnya yang mengatur tentang pers di Indonesia tak lagi berlaku. Kontroversi HPN pun kembali berlanjut--selain karena sejumlah alasan lain.

Tahun lalu, isu ini kembali menghangat sehingga Dewan Pers sempat menggelar pertemuan terbatas di antara para pihak. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) mengajukan usulan perubahan tanggal Hari Pers Nasional, disertai kajian sejarah yang melatarinya.

Tahun ini Hari Pers Nasional tetap digelar di Surabaya, Jawa Timur. Puncak perayaan HPN akan digelar di Grand City Surabaya, pada 9 Februari 2019. Puncak acara ini rencananya dihadiri oleh Presiden Joko "Jokowi" Widodo.

Tema yang dipilih, “Pers Menguatkan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Digital”. Tema itu dianggap sejalan dengan program pemerintah dalam menunjang ekonomi.

Menteri Komunikasi dan Informasi, Rudiantara, menyatakan fokusnya pada pengentasan sektor UKM, sektor kerakyatan, dengan memanfaatkan teknologi digital. Sementara Ketua Dewan Pers, Yosep Stanley Adi Prasetyo, menyatakan HPN 2019 bisa menjadi momentum untuk meningkatkan pembenahan media massa.

"Jangan sampai pula kita hanya memanfaatkan kue iklan yang ada, terutama dari pemerintahan, sehingga kita lalu lupa untuk memberikan kritik yang membangun ke pemerintah,” demikian jelasnya dalam rilis Kemenkominfo, tahun lalu.

Di sisi lain, isu kebebasan pers di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan. Kekerasan masih terjadi terhadap awak media--beberapa di antaranya bahkan meninggal dunia dalam tugas dan kasusnya tak jelas.

Indonesia ada di ranking 124 dari 180 negara, dalam indeks kebebasan pers versi Reporters Without Borders pada 2018. Isu pembatasan liputan di Papua dan ancaman UU ITE yang bisa menyasar jurnalis, jadi sorotan utama.

Persoalan kebebasan pers belakangan dihangatkan oleh protes terhadap perubahan hukuman dan remisi untuk I Nyoman Susrama, terpidana kasus pembunuhan jurnalis Radar Bali, AA Gde Bagus Narendra Prabangsa.

Ketua AJI Surabaya, Miftah Faridl, menyatakan pemberian remisi itu mencederai rasa keadilan publik. Menurutnya, pemerintah seharusnya menjadikan penegakan hukum terhadap Susrama sebagai monumen bagi kebebasan pers Indonesia.

Pasalnya, dari sejumlah kasus pembunuhan jurnalis yang terekam sejak 1996, baru kasus Prabangsa saja yang terselesaikan hingga ke ranah hukum.

Seputar tantangan kebebasan pers di Indonesia, terangkum dalam infografik di atas.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR