KASUS E-KTP

Hukuman Bimanesh diperberat dan perbuatan menodai dunia kedokteran

 Terdakwa kasus dugaan perintangan penyidikan kasus KTP elektronik Bimanesh Sutarjo bergegas seusai menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Jumat (6/7/2018).
Terdakwa kasus dugaan perintangan penyidikan kasus KTP elektronik Bimanesh Sutarjo bergegas seusai menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Jumat (6/7/2018). | Dhemas Reviyanto Atmodjo /Antara Foto

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperberat vonis dokter spesialis penyakit dalam di RS Medika Permata Hijau, Bimanesh Sutardjo menjadi 4 tahun penjara. Bimanesh dianggap telah menyalahgunakan kewenangan untuk menghalangi penyidik KPK dalam menangani kasus korupsi e-KTP yang melibatkan eks Ketua DPR Setya Novanto.

Majelis hakim pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta telah menjatuhkan vonis terhadap Bimanesh Sutardjo selama 3 tahun penjara ditambah denda Rp150 juta subsider 1 bulan kurungan pada pada 16 Juli 2018.

Vonis Bimanesh hanya setengah dari tuntutan jaksa yang meminta Bimanesh dihukum 6 tahun dan denda Rp300 juta subsider 3 bulan kurungan.

Hakim di pengadilan tinggi pun sejalan dengan jaksa yang menyatakan hukuman terhadap Bimanesh terlalu rendah. Bagi hakim, perbuatan menghalangi penyidikan KPK merupakan perbuatan sangat tercela.

"Menodai citra dan wibawa dunia kedokteran yang berperilaku jujur dan menjunjung integritas," demikian cuplikan putusan itu dilansir Antaranews.

Vonis tingkat banding itu diputuskan oleh Ketua Majelis Ester Siregar dengan anggota I Nyoman Sutama, James Butarbutar, Anthon R Saragih dan Jeldi Ramadhan pada 25 Oktober 2018.

Bimanesh merupakan dokter spesialis penyakit dalam. Gelar sarjananya diraih dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Lulus 1980, ia bergabung dengan kepolisian pada tahun yang sama. Bimanesh kemudian mengambil spesialisasi penyakit dalam di Fakultas Kedokteran UI pada 1987, dan lulus 1991.

Sebagai dokter polisi, Binamesh juga bergelut dengan tugas kepolisian. Namanya sempat tersorot media pada 2004 ketika Polri mengusut kasus gula ilegal, Bimanesh ditugaskan menangani kesehatan politikus Golkar Nurdin Halid yang menjadi tersangka.

Penyidikan saat itu sempat terhambat, karena kondisi kesehatan Nurdin Halid yang menurun. Bimanesh sempat muncul di publik mendampingi juru bicara Mabes Polri kala itu, Brigjen Soenarko DA dan Direktur Ekonomi Khusus Brigjen Samuel Ismoko.

Bimanesh yang mewakili Rumah Sakit Polri, saat itu memberi keterangan soal kesehatan Nurdin Halid. Politikus Partai Golkar itu didiagnosis mengalami radang lambung. Bimanesh pensiun dari dinas kepolisian pada 2013.

Namanya kembali melambung ketika terjadi kecelakaan tunggal yang dialami Setya Novanto, pada Kamis malam, 16 November 2017.

Fredrich meminta bantuan Bimanesh agar Setya Novanto dapat dirawat inap di RS Medika Permata Hijau dengan diagnosis menderita beberapa penyakit salah satunya hipertensi. Bimanesh menyanggupi untuk memenuhi permintaan Fredrich meski tahu bahwa Setnov memiliki masalah hukum dalam kasus korupsi proyek KTP-E.

Fredrich merencanakan agar Setya Novanto dirawat di rumah sakit agar tidak bisa diperiksa dalam kasus korupsi e-KTP. Fredrich juga sengaja menyuruh Novanto tidak memenuhi panggilan KPK dan harus ada izin presiden. Di sinilah drama tabrakan tiang listrik dan benjol segede bakpao muncul.

Majelis Hakim Pengadilan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta telah menghukum Fredrich penjara 7 tahun dan denda Rp500 juta subsider hukuman kurungan 5 bulan penjara pada Kamis (28/6/2018).

Vonis terhadap Fredrich lebih ringan dari tuntutan jaksa yang menginginkan Fredrich dihukum penjara selama 12 tahun dan denda Rp600 juta.

Hukuman terhadap Fredrich masih sama 7 tahun melalui putusan banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Jaksa mengajukan kasasi sehingga masih ada peluang hukuman Fredrich diperberat, sama seperti Bimanesh.

Kasus korupsi e-KTP telah melibatkan banyak orang, termasuk kelompok orang yang berusaha perintangan penyidikan KPK. Perintangan penyidikan ini dijerat pasal pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Setiap orang yang mencegah, merintangi, atau menggagalkan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dipidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama 12 tahun dan atau denda paling sedikit Rp150 juta dan paling banyak Rp600 juta.

Bimanesh dan Fredrich Yunadi termasuk orang yang kena jerat merintangi proses penyidikan kasus e-KTP terhadap Novanto. Ada pula eks anggota DPR dari Fraksi Hanura, Miryam S. Haryani yang divonis 5 tahun penjara karena memberikan kesaksian palsu dalam sidang e-KTP.

Adapun Setya Novanto telah dihukum 15 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider 3 bulan kurungan pada Selasa (24/4/2018). Novanto pun harus membayar uang pengganti sebesar $7,3 juta AS dikurangi Rp5 miliar yang telah dikembalikannya. Hakim juga mencabut hak politik mantan Ketua DPR dan Ketua Umum Partai Golkar ini.

BACA JUGA