PENINDAKAN KORUPSI

Hukuman buat Fredrich ditambah 6 bulan

Fredrich Yunadi saat sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (29/3/2018). Mahkamah Agung menambah hukuman Fredrich menjadi 7,5 tahun.
Fredrich Yunadi saat sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (29/3/2018). Mahkamah Agung menambah hukuman Fredrich menjadi 7,5 tahun. | Muhammad Adimaja /Antara Foto

Mahkamah Agung menambah hukuman buat tersangka perintangan penyidikan Fredrich Yunadi 6 bulan. Sehingga total hukumannya menjadi 7,5 tahun. MA juga menghukum Fredrich dengan hukuman denda Rp500 juta subsider 8 bulan penjara.

Majelis hakim kasasi yang dipimpin Salman Luthan, berkeyakinan Fredrich dengan sengaja berusaha mencegah, merintangi, dan menggagalkan penyidikan yang sedang dilaksanakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Setya Novanto dalam kasus korupsi E-KTP.

"Vonis diperberat 6 bulan penjara karena adanya kesengajaan dengan tujuan (menghalangi penyidikan KPK) atau opzet als oogmerk. Itu sesuai permintaan jaksa penuntut umum, " kata anggota majelis hakim Krisna Haraphap, seperti dipetik dari Antaranews.com, Jumat (22/3/2019).

KPK, sebagai penuntut dalam kasus ini menghormati putusan hakim. Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, pihaknya menghormati putusan tersebut. KPK berharap putusan-putusan pada kasus penghalangan penyidikan (obstruction of justice) dapat menjadi pelajaran bagi pihak lain.

"Kami harap juga menjadi pesan yang kuat dari peradilan kita pada pihak lain agar tidak berupaya melakukan hal-hal yang menghambat penegak hukum dalam menangani kasus korupsi," ujarnya, seperti dinukil dari Kompas.com, Jumat (22/3/2019).

Putusan vonis ini masih jauh dari tuntutan KPK. Awalnya KPK menginginkan Fredrich dihukum 12 tahun penjara dan denda Rp600 juta.

Namun dalam sidang di Pengadilan Negeri, hakim hanya menghukum Fredrich dengan penjara 7 tahun. "Menyatakan terdakwa Fredrich Yunadi terbukti bersalah dengan sengaja menghalangi penyidikan perkara korupsi," kata Ketua Majelis Hakim Syaifuddin Zuhri saat membacakan amar putusan, seperti dikutip dari CNN Indonesia, Kamis (28/6/2018).

Saat sidang itu, hakim menyebutkan Fredrich merencanakan agar Setya Novanto dirawat di rumah sakit supaya tidak bisa diperiksa. Fredrich juga menghubungi dokter Bimanesh Sutarjo karena kliennya ingin dirawat di RS Medika Permata Hijau. "Unsur mencegah-merintangi penyidikan telah terpenuhi," tutur hakim.

Selain itu, hakim menilai Fredrich meminta dr. Bimanesh mengubah diagnosis hipertensi menjadi kecelakaan, sehingga memunculkan benjolan sebesar 'bakpao'. Fredrich juga sengaja menyuruh Novanto tidak memenuhi panggilan KPK dan harus ada izin presiden.

Baik KPK maupun Fredrich sama-sama tak puas dengan hukuman ini dan melayangkan banding ke Pengadilan Tinggi. Hasilnya tetap sama, Fredrich dihukum 7 tahun penjara dan denda Rp500 juta.

Keduanya sama-sama tak terima dan mengajukan kasasi pada Oktober 2018. "Kami kan sudah pernah sampaikan, satu hari pun dipenjara akan mengajukan kasasi," kata pengacara Fredrich, Mujahidin, Jumat (12/10/2018) seperti dipetik dari Tempo.co.

Sama dengan kasus Lucas

KPK menilai, vonis ini seperti halnya hukuman bagi pengacara Lucas yang terbukti menghalangi penyidikan. Pengadilan juga menghukumnya dengan penjara 7 tahun dan denda Rp600 juta subsider 6 bulan kurungan, Rabu (20/3/2019) kemarin. Sebab, Lucas membantu pelarian mantan Presiden Komisaris Lippo Group Eddy Sindoro dan merintangi penyidikan KPK terhadap Eddy Sindoro.

Hukumonline mencatat ada 8 kesamaan dalam kasus dua pengacara ini. Tiga di antaranya adalah, baik Fredrich maupun Lucas didakwa melanggar Pasal 21 UU Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Kedua, dua pengacara itu sama-sama dituntut hukuman 12 tahun penjara, ancaman hukuman maksimal pada Pasal 21 UU Pemberantasan Tipikor. Ketiga, penuntut umum pada kedua perkara tidak memberikan pertimbangan meringankan.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR