PENINDAKAN KORUPSI

Hukuman Idrus Marham diperberat jadi 5 tahun

Idrus Marham usai diperiksa di gedung KPK, Jakarta, Rabu (19/9/2018). Pengadilan Tinggi Jakarta menambah hukuman buat Idrus dari 3 tahun menjadi 5 tahun.
Idrus Marham usai diperiksa di gedung KPK, Jakarta, Rabu (19/9/2018). Pengadilan Tinggi Jakarta menambah hukuman buat Idrus dari 3 tahun menjadi 5 tahun. | Rivan Awal Lingga /Antara Foto

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Jakarta menambah hukuman buat Idrus Marham menjadi 5 tahun penjara dan denda Rp200 juta.

Majelis hakim banding yang diisi oleh hakim I Nyoman Sutama, Mohammad Zubaidi Rahmat dan Achmad Yusak, menerima banding yang diajukan jaksa dan penasihat hukum Idrus Marham.

Namun ternyata, banding itu menjadi bumerang buat Idrus. Majelis hakim justru memberi hukuman lebih berat.

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Idrus Marham dengan pidana penjara selama 5 tahun dan denda sebesar Rp200 juta, apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan," seperti dinukil dari amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (18/6/2019).

Amar putusan tersebut juga membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam putusan di tingkat Pengadilan Negeri, hakim menghukumnya dengan penjara 3 tahun dan denda Rp150 juta.

Jaksa penuntut umum pada KPK Lie Putra Setiawan membenarkan sudah adanya putusan banding kasus Idrus Marham tersebut. Jaksa Lie menyebut putusan banding sesuai dengan tuntutan yang diajukan jaksa.

"Iya, diperberat. Pidana yang dijatuhkan sudah sesuai tuntutan kami, tapi kami belum cek pasal-nya. Semoga sama dengan tuntutan kami," kata Lie saat dihubungi, Kamis (18/7/2019).

Putusan hakim ini nyaris sesuai tuntutan jaksa. Dalam tuntutannya, jaksa meminta hakim menghukum Idrus dengan penjara 5 tahun dan denda Rp300 juta dengan penjara pengganti selama 4 bulan.

Pihak Idrus menyatakan tak terima atas putusan ini. Mereka akan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. "Kami pasti akan mengajukan kasasi atas vonis PT DKI tersebut," kata penasihat hukum Idrus Marham, Samsul Huda, di Jakarta pada Kamis (18/7/2019) seperti dipetik dari CNN Indonesia.

Menurut Samsul, putusan itu fatal. Sebab, pengadilan tingkat pertama telah menyidangkan perkara telah menguji dakwaan, tuntutan, keterangan saksi, bukti-bukti tertulis atau optik yang lain.

"Seharusnya lebih paham posisi kasusnya. Maka kami heran, bagaimana pengadilan banding yang tidak tahu fakta sidang bisa membatalkan putusan tingkat pertama tersebut," kata Samsul.

Latar belakang kasus

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadikan Idrus Marham sebagai tersangka dalam kasus suap PLTU-I Riau, pada Agustus tahun lalu. KPK menilai politisi Partai Golkar itu memiliki peran dalam kasus suap itu.

Idrus dinilai mengetahui dan berperan dalam penyerahan suap untuk Eni Maulani Saragih (sesama politisi Golkar) dari pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited Johannes Budisutrisno Kotjo sebesar Rp4 miliar. Imbalannya, agar perusahaan Johannes mendapatkan proyek PLTU-I Riau dari PLN. Dalam keputusan pengadilan, Idrus bersalah karena menerima suap sebesar Rp2,25 miliar.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR