REHABILITASI PASCA-BENCANA

Huntara layak tinggal untuk korban bencana

Warga berada di hunian sementara (huntara) bantuan pemerintah yang akan mereka tempati seusai diresmikan, di Kelurahan Silae, Palu, Sulawesi Tengah, Senin (17/12/2018).
Warga berada di hunian sementara (huntara) bantuan pemerintah yang akan mereka tempati seusai diresmikan, di Kelurahan Silae, Palu, Sulawesi Tengah, Senin (17/12/2018). | Mohamad Hamzah /AntaraFoto

Proses rehabilitasi dan rekonstruksi hunian sementara (huntara) bagi korban bencana baik di Lombok (Nusa Tenggara Barat), Palu dan Donggala (Sulawesi Tengah), Banten dan Lampung masih terus berlangsung.

Di tengah proses pembangunan, ribuan korban gempa bumi dan likuifaksi di Kelurahan Balaroa, Palu Barat, Palu, menolak untuk direlokasi ke huntara karena dianggap tidak layak.

Ketua Forum Korban Likuifaksi Kelurahan Balaroa Abdurrahman M Kasim mengatakan, sejumlah korban menilai sebaiknya anggaran pembangunan huntara diberikan secara tunai, termasuk memberikan ganti rugi atas hak keperdataan warga yang hilang seluas 47,5 hektare.

Tidak dijelaskan lebih detail apa yang menjadi ketaklayakan dari huntara yang dibangun pemerintah tersebut. Namun, mengutip Republika, warga yang tidak puas itu mengancam akan melakukan unjuk rasa besar-besaran jika tuntutan mereka tidak ditindaklanjuti dalam dua pekan ke depan.

Merespons laporan ini, Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan pemerintah akan terus melakukan negosiasi dan pengarahan kepada warga. Sebab, hunian ini hanya bersifat sementara, setidaknya untuk dua tahun ke depan, sampai pembangunan hunian tetap (huntap) selesai dilakukan.

Selain itu, pemerintah menjamin bahwa pembangunan huntara dilakukan di lokasi yang aman dan jauh dari patahan yang memiliki potensi kerusakan bencana tinggi.

“Negosiasi tetap berjalan, ini demi kebaikan mereka tinggal di lokasi yang relatif aman. Soal lokasi lahan, kami serahkan ke Pemda,” sebut Agus saat ditemui di Kompleks Istana, Jakarta, Senin (14/1/2019).

Soal desain, Agus memastikan pembangunan hunian sudah mengukur semua aspek bangunan tahan bencana. Sehingga masyarakat tak perlu khawatir soal keamanannya.

“Tak mungkin negara membangun perumahan dalam konteks rekonstruksi dalam bencana tsunami dan lainnya di lokasi yang rentan bencana. Ini bukan sebuah pilihan,” sambung Agus.

Untuk diketahui, hingga awal Januari 2019, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) baru menyelesaikan 190 dari total 699 unit huntara tahap pertama di Sulawesi Tengah.

Total, akan ada 1.200 huntara yang bakal dibangun untuk 14.400 kepala keluarga di Palu dan Donggala. Sisa pembangunan akan dilakukan menyusul kesiapan lahan dari Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota.

Salah satu kawasan huntara yang telah selesai dibangun berlokasi di Kelurahan Silae, Kecamatan Ulujadi, sebanyak 10 unit dengan jumlah 120 bilik. Huntara lainnya di Kelurahan Duyu, Kecamatan Tatanga, juga sudah rampung dan tengah proses pemasangan meteran dan instalasi listrik oleh pihak PLN setempat.

Target penyelesaian pembangunan huntara sebenarnya dijadwalkan pada 26 Desember 2018. Kepala Satuan Tugas Bidang Infrastruktur Kementerian PUPR untuk penanganan korban bencana Pasigala, Arie Setiadi, keterlambatan itu disebabkan kelangkaan material bangunan karena bahan yang dipakai banyak pabrikan.

Untuk anggaran pembangunan, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengaku saat ini pihaknya masih menggunakan anggaran pribadi untuk membangun hunian sementara di Palu dan Donggala. Setelah seluruhnya rampung, maka akan dilaporkan kepada Kementerian Keuangan.

Dalam rapat terbatas pekan lalu, Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan untuk saat ini pemerintah belum akan mengambil tawaran pinjaman dari pihak asing untuk proses rehabilitasi di Sulawesi. "Belum diambil, karena kita masih sanggup menangani," ujar JK, Rabu (9/1/2019).

Sementara di Lombok, Nusa Tenggara Barat, pemerintah pusat telah menyalurkan Rp3,5 triliun melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk pembangunan dan rehabilitasi rumah terdampak gempa.

Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Dody Ruswandi menyebut alokasi anggaran tersebut akan diutamakan untuk rehabilitasi bangunan rusak sedang dan ringan. Sementara, untuk alokasi anggaran untuk bangunan rusak berat bakal dilunasi pada akhir bulan ini.

Dari total Rp3,5 triliun, sekitar Rp2,96 triliun di antaranya sudah disalurkan untuk 139.957 kepala keluarga.

“Sekarang persoalannya bagaimana menyelesaikan bangunan fisiknya. Mekanismenya ada di pemerintah daerah bersama-sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum,” sebut Dody.

Bantuan serupa juga akan disalurkan kepada korban tsunami di Banten dan Lampung. Khusus untuk korban yang rumahnya masih bisa diperbaiki, pemerintah bakal menyalurkan anggaran stimulus renovasi bangunan.

Besaran stimulus yakni Rp50 juta untuk rumah rusak berat, Rp25 juta untuk rusak sedang, dan rusak ringan Rp10 juta.

Sementara, untuk warga yang rumahnya habis diterjang bencana, pemerintah bakal membangun hunian tetap di lokasi yang lebih aman. Dengan kata lain, warga akan direlokasi.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR