PEMINDAHAN IBU KOTA

Ibu kota baru RI mulai dibangun 2021, biayanya Rp466 triliun

Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi sejumlah pejabat terkait melihat peta kawasan salah satu lokasi calon ibu kota negara saat peninjauan di Gunung Mas, Kalimantan Tengah, Rabu (8/5/2019).
Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi sejumlah pejabat terkait melihat peta kawasan salah satu lokasi calon ibu kota negara saat peninjauan di Gunung Mas, Kalimantan Tengah, Rabu (8/5/2019). | Akbar Nugroho Gumay /Antara Foto

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Ketua Bappenas) Bambang Brodjonegoro, di Jakarta, Selasa (18/6/2019), memastikan bahwa pemindahan ibu kota Indonesia ke luar Pulau Jawa bukan sekadar wacana.

Proses konstruksi ibu kota baru tersebut akan dimulai pada tahun 2021, anggarannya Rp466 triliun. Sementara proses pemindahan ibu kota direncanakan bakal dimulai tiga tahun setelah pembangunan dimulai, atau pada 2024.

"Ini tentu bukan wacana. Kalau sudah ada plan-nya, artinya bukan wacana dong," jelas Bambang di Gedung BPPN, Jakarta, dikutip CNN Indonesia.

Pemindahan ibu kota, menurutnya, sudah lama dikaji dan pemerintah telah menyiapkan perencanaan yang rinci dan mumpuni. Kajian lokasi tersebut mencakup model bisnis pembangunan yang bakal diterapkan sekaligus studi kelayakan terhadap kota yang menjadi kandidat calon ibu kota baru.

Perkembangan studi terhadap kota-kota yang menjadi calon ibu kota, sambungnya, sudah mencapai lebih dari 90 persen dan Presiden Joko "Jokowi" Widodo akan mengumumkan kota yang terpilih.

"Jadi nanti presiden sendiri yang akan mengumumkan lokasinya. Tahun ini pengumumannya,” ujar Bambang di, dinukil RM.co.id. Ia tak menyatakan kapan pengumuman akan dilakukan, hanya menyebutkan "pada waktu yang tepat".

Walau belum mau menyebut nama, Bambang menyatakan calon terkuat adalah kota di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah.

Sesuai kajian Bappenas, Kalimantan Timur memiliki ketersediaan air bersih cukup tinggi, infrastruktur yang memadai, serta bebas gempa bumi dan kebakaran hutan. Apalagi, struktur masyarakatnya cukup heterogen, sehingga potensi konflik sosial terbilang minim. Hanya saja, Kalimantan Timur disebutnya masih rawan banjir.

Sementara itu, wilayah Kalimantan Tengah memang terbebas dari banjir dan gempa bumi. Namun, ketersediaan tanah airnya cukup terbatas dan struktur lahannya masih didominasi lahan gambut yang rawan kebakaran. Hal yang paling terpenting, potensi konflik sosial di Kalimantan Tengah cenderung tinggi karena tipe masyarakat yang homogen.

Saat ini, kota yang paling banyak disebut sebagai kandidat ibu kota baru adalah Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

Soal anggaran, Bambang mengatakan Bappenas akan mengalokasikan untuk tahap perencanaan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020.

Republika.co.id mengabarkan, Bappenas telah mengusulkan pagu indikatif untuk tahun anggaran 2020 sebesar Rp1,812 triliun. Anggaran tersebut terdiri dari perencanaan pembangunan nasional sebesar Rp931,98 miliar, dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya Rp870,25 miliar, serta pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Rp10 miliar.

Angka pada usulan tersebut naik sekitar 1,7 persen dibanding pagu definitif anggaran Bappenas tahun 2019 sebesar Rp1,78 triliun. Dalam Rapat Kerja (Raker) Bappenas bersama Komisi XI DPR RI, Selasa (18/6), usulan tersebut disetujui.

Anggaran dalam jumlah signifikan baru akan dimasukkan pada APBN 2021 karena, jelas Bambang, kegiatan konstruksi pembangunan kota akan dimulai.

Berdasarkan data yang dimiliki Bappenas, proses pembangunan dan pemindahan ibu kota tersebut akan menghabiskan dana sekitar Rp466 triliun. Dari jumlah tersebut, APBN rencananya hanya akan mengambil porsi Rp30,6 triliun, atau 6,56 persen dari kebutuhan anggaran.

Sisanya, Rp435,4 triliun, diharapkan bisa didapat dari pendanaan swasta. Rinciannya, Rp340,4 triliun dari Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan Rp95 triliun dari swasta murni.

Menurut perencanaan Bappenas, ibu kota baru akan berdiri di atas lahan seluas 200.000 hektare (ha). Kota tersebut akan dibagi menjadi tiga zona, yaitu kawasan inti, kawasan Ibu Kota Negara (IKN), dan perluasan IKN.

Bambang menyatakan pembangunan ibu kota bakal dilakukan berdasarkan konsep future city, kota masa depan yang hijau dan pintar, sesuai yang termaktub dalam strategi pembangunan berkelanjutan (sustainable development goals/SDGs) Indonesia.

Sementara itu, pengamat tata kota, Yayat Supriatna, mendesak pemerintah untuk segera mewujudkan rencana pemindahan ibu kota negara tersebut, jika tak ingin disebut sebagai "wacana pengalihan isu".

Yayat, kepada detikcom (18/6), menyatakan keyakinannya perpindahan ibu kota bakal cepat terwujud karena Presiden Jokowi sudah "tak punya beban lagi" pada periode terakhir pemerintahannya. Selain itu, lanjutnya, dominannya PDIP--partai pengusung Jokowi--di parlemen akan mempermulus perwujudan ibu kota baru tersebut.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR