Ibu kota dipastikan pindah ke luar Jawa

Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro saat menjadi pembicara kunci pada peringatan HUT Ke-60 Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), di Semarang, Jawa Tengah, Jumat (15/12/2017).  Bambang menyebut biaya memindahkan ibu kota lebih dari Rp1 triliun.
Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro saat menjadi pembicara kunci pada peringatan HUT Ke-60 Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), di Semarang, Jawa Tengah, Jumat (15/12/2017). Bambang menyebut biaya memindahkan ibu kota lebih dari Rp1 triliun. | R. Rekotomo /Antara Foto

Kajian tentang pemindahan ibu kota sudah tuntas dan telah diserahkan kepada Presiden Joko "Jokowi" Widodo, Rabu (3/1/2018). Menurut Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Bambang Brodjonegoro, Presiden mengarahkan kajian itu akan dibahas lebih dalam.

Bambang menyebutkan, tahap kajian yang akan dilakukan oleh Bappenas lebih kepada detail, mulai dari kondisi lahan, hingga tingkat risiko bencana.

"Nanti biar bapak presiden yang memutuskan, kami tugasnya menyiapkan kajian," kata Bambang di kantor Bappenas, Jakarta, Kamis (4/1/2018) seperti dipetik dari DetikFinance.

Isi dari kajian awal yang telah disampaikan ke Jokowi ini terkait data teknis masing-masing daerah kandidat, seperti kelebihan dan kekurangan, ketersediaan lahan yang dimiliki pemerintah, dan ketersediaan infrastruktur.

Bambang menolak menyebut kandidat-kandidat kota yang diajukan menjadi calon Ibu Kota baru. Tapi ia memastikan kota tersebut berada di luar Jawa. "Di luar Jawa itu pasti," ujarnya seperti dikutip Republika.

Untuk biaya, kebutuhan yang diperlukan untuk memindahkan ibu kota melebihi Rp1 triliun. Tapi kebutuhan itu tak akan ditutup dengan APBN saja.

Pemerintah juga akan melibatkan swasta. "Kami dalam diskusi penyiapan kajian, kami juga sudah berinteraksi dengan pengusaha untuk melihat sejauh mana minat mereka jika dilibatkan kerja sama pemerintah swasta dalam pemindahan ibu kota," katanya.

Saat ini, kota yang paling banyak disebut sebagai kandidat ibu kota baru adalah Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

Pilihan Palangkaraya sebenarnya gagasan lawas. Presiden RI Pertama, Soekarno mencetuskan ide pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Palangkaraya pada periode 1957-1958.

Kota-kota lain yang juga turut disebut adalah Maja, Banten atau Jonggol, Jawa Barat. Wakil Presiden Jusuf Kalla pun pernah menyebut, cocok dengan Mamuju, Sulawesi Barat sebagai bakal pengganti Jakarta.

Menurut Bambang, komitmen pemerintah dan dukungan politik juga sangat penting agar rencana pemindahan ibu kota dapat terealisasi lebih cepat.

"Macam-macam, ada satu negara butuh sampai 10 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang 2-3 tahun. Jadi, ya, bergantung bagaimana kecepatan dan komitmen dalam konteks tersebut," ujarnya.

Tahun lalu, anggota DPR juga mulai mendukung rencana pemindahan ibu kota ini. Anggota Komisi II DPR Achmad Baidowi menilai, jika ibu kota dipindah, maka bagus untuk mengatasi keruwetan lalu lintas Jakarta.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini menyatakan, pemindahan pusat pemerintahan juga akan menghasilkan pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

"Sehingga tidak hanya terkonsentrasi di pulau Jawa saja," katanya seperti dinukil dari Jawapos.com. Menurutnya, Jakarta menjadi pusat perdagangan dan jasa saja. Sehingga, masalah kemacetan di Jakarta bisa teratasi.

Wakil Ketua DPR, Taufik Kurniawan, tak masalah dengan pemindahan ibu kota. Namun yang mengganjal baginya adalah pelibatan pihak swasta dalam rencana ini, yang dinilainya berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.

Politisi PAN ini justru menyarankan agar pemindahan menggunakan dana dari APBN.

"Lebih enak, lebih afdol lagi kalau terkait kepentingan rakyat, kepentingan bangsa jangan sampai ada vested interest dari pihak mana pun," ujar Taufik, Kamis (6/7/2017) dalam laporan Kompas.com.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR