PENINDAKAN KORUPSI

Idrus Marham dan jajaran mantan menteri berompi oranye

Tersangka yang juga Mantan Menteri Sosial Idrus Marham dengan rompi oranye memasuki mobil tahanan seusai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (31/8/2018).
Tersangka yang juga Mantan Menteri Sosial Idrus Marham dengan rompi oranye memasuki mobil tahanan seusai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (31/8/2018). | Rivan Awal Lingga /Antara Foto

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan mantan Menteri Sosial dan Sekjen Partai Golkar Idrus Marham dalam kasus suap kesepakatan kerja sama pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Riau-1. Rompi oranye buat Idrus itu pun menambah deretan menteri yang terjerat kasus korupsi.

KPK menahan Idrus setelah melakukan pemeriksaan selama empat jam pada Jumat (31/8/2018). "Ditahan 20 hari pertama di Rutan Cabang KPK di K4 (di belakang gedung Merah Putih KPK)," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah dilansir Antaranews.

Kasus yang menyeret Idrus itu berawal dari operasi tangkap tangan terhadap Tahta Maharaya, keponakan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eni Maulani Saragih di Gedung Graha BIP, Jakarta.

Tahta menerima uang dari Audrey Ratna Justianty, sekretaris pemilik Blackgold Natural Resources Limited, Johannes Budisutrisno Kotjo sebesar Rp4 miliar sekitar November-Desember 2017.

KPK menyita uang tersebut berjumlah Rp500 juta dalam pecahan Rp100 ribu dan dikemas dalam amplop berwarna cokelat. KPK kemudian menangkap Johannes bersama seorang staf dan sopirnya, di ruang kerjanya di graha BIP.

Tim KPK bergerak ke rumah dinas Menteri Sosial Idrus Marham untuk menangkap Eni yang sedang menghadiri undangan acara syukuran ulang tahun putri bungsu Idrus. Eni dan Idrus merupakan politikus dari Partai Golkar.

Pada Sabtu (14/7/2018), KPK menetapkan Eni Maulani dan Johannes sebagai tersangka. KPK menduga Eni menerima suap sebesar dengan total Rp4,8 miliar yang diberikan dalam empat tahap. Suap yang diterima Eni diduga untuk memuluskan proses penandantanganan kerja sama terkait pembangunan PLTU Riau-1.

Hasil pemeriksaan kasus suap itu pun merembet ke Idrus. KPK beberapa kali memeriksa Idrus sampai akhirnya menetapkannya sebagai tersangka pada Jumat (24/8/2018).

Sebelum dinyatakan sebagai tersangka, Idrus menyampaikan surat pengunduran dirinya sebagai Menteri Sosial kepada Presiden Joko Widodo. Idrus juga mundur dari kepengurusan partai Golkar sebagai Ketua Koordinator Bidang Kelembagaan.

Idrus diduga berperan mendorong proses penandatanganan purchase power agreement (PPA) jual-beli dalam proyek pembangunan PLTU Riau-1. Dengan peran itu, ia diduga menerima janji pemberian uang sebesar 1,5 juta dolar AS. Idrus bisa ikut berperan karena posisinya dalam Partai Golkar.

Seusai menjalani pemeriksaan, Idrus menyatakan akan menghormati proses penyidikan terhadap dirinya di KPK.

"Saya dari awal menyatakan siap mengikuti seluruh proses-proses dan tahapan-tahapan yang ada," kata Idrus yang telah mengenakan rompi oranye.

Rompi oranye merupakan tanda KPK menahan tersangka sebelum masuk masa persidangan. Idrus pun menambah deretan mantan menteri yang telah lebih dahulu mengenakan rompi oranye gara-gara kasus korupsi.

Berikut menteri-menteri yang pernah terseret kasus korupsi:

1. Andi Mallarangeng

Andi Alifian Mallarangeng pernah menjabat Menteri Pemuda dan Olahraga pada 22 Oktober 2009 sampai 7 Desember 2012.

Andi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai menteri pada 7 Desember 2012, setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkannya sebagai tersangka korupsi proyek pusat olahraga Hambalang Bogor, Jawa Barat.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta memutuskan Andi terbukti korupsi dalam proyek pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan, Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang.

Hakim menyatakan, Andi terbukti memperkaya diri sebesar Rp2 miliar dan 550.000 dollar Amerika Serikat. Pengadilan memvonis Andi dengan hukuman penjara selama empat tahun ditambah denda Rp200 juta subsider dua bulan kurungan pada 15 Oktober 2014.

Pengadilan Tinggi Jakarta lalu memperkuat putusan tingkat pertama Andi pada 15 Oktober 2014. Hukuman untuk Andi di tingkat kasasi pun tak berubah.

2. Dahlan Iskan

Dahlan Iskan menjabat Menteri Badan Usaha Milik Negara pada 19 Oktober 2011 sampai 20 Oktober 2014. Sebelum menjadi menteri, dia juga menjabat Direktur Utama PLN sejak 23 Desember 2009.

Dahlan menjadi terdakwa perkara pelanggaran pidana korupsi pada penjualan aset PT Panca Wira Usaha (PWU), Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Penjualan terjadi pada tahun 2003 semasa Dahlan menjabat Direktur Utama PT PWU. Dahlan didakwa melanggar Pasal 2 dan 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dahlan dinyatakan bersalah dan divonis dua tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya pada 21 April 2017. Dahlan mengajukan banding dan diputuskan bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada 31 Agustus 2017.

3. Jero Wacik

Jero Wacik menjabat dua posisi menteri yaitu Menteri Kebudayaan dan Pariwisata pada 21 Oktober 2004 sampai 1 Oktober 2011 dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral pada 19 Oktober 2011 sampai 11 September 2014.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Jero Wacik sebagai tersangka korupsi pengadaan proyek dan Dana Operasional Menteri di Kementerian ESDM tahun 2011-2013 pada 3 September 2014.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta memvonis Jero Wacik dengan hukuman pidana penjara selama empat tahun pada 9 Februari 2016. Tindakan korupsi Jero Wacik dianggap merugikan negara sebesar Rp5 miliar.

Jero didakwa menggunakan anggaran negara untuk kepentingan pribadi ketika menjabat Menteri Kebudayaan dan Pariwisata (2004-2011) dan Menteri ESDM (2011-2014).

Mahkamah Agung memperberat hukuman untuk Jero menjadi delapan tahun penjara dan denda Rp300 juta subsider enam bulan kurungan pada 27 Oktober 2016. Jero juga dijatuhi hukuman tambahan membayar kerugian negara sebesar Rp5,07 miliar.

4. Suryadharma Ali

Suryadharma merupakan Menteri Negara Koperasional dan Usaha Kecil Menengah pada Oktober 2004 hingga Oktober 2009 dan Menteri Agama pada masa jabatan 22 Oktober 2009.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta memvonis Suryadharma Ali dengan pidana penjara selama enam tahun dan denda Rp300 juta pada 11 Januari 2015. Dia dinyatakan bersalah dalam kasus korupsi penyelengaraan haji di Kementerian Agama tahun 2010-2011.

Dia mengajukan banding kepada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Namun Pengadilan malah memperberat hukuman bagi Suryadharma, yakni pidana penjara selama sepuluh tahun.

Pengadilan Tinggi menambah hukuman berupa pencabutan hak politik Suryadharma selama lima tahun setelah pidana penjara selesai dijalani. Denda sebesar Rp300 juta subsider tiga bulan kurungan kepada Suryadharma Ali tidak berubah.

5. Siti Fadilah Supari

Siti Fadilah Supari menjabat Menteri Kesehatan pada 21 Oktober 2004 sampai 20 Oktober 2009. Dia terjerat kasus korupsi pengadaan alat kesehatan untuk kebutuhan Pusat Penanggulangan Krisis Departemen Kesehatan dari Dana DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran).

Siti dihukum vonis penjara selama empat tahun dan wajib mengembalikan uang senilai Rp1,4 miliar.

6. Patrialis Akbar

Patrialis Akbar menjabat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada 22 Oktober 2009 sampai 19 Oktober 2011. Dia kemudian terpilih sebagai hakim konstitusi periode 2013–2017.

Patrialis Akbar ditangkap KPK dalam operasi tangkap tangan pada 25 Januari 2017. Mantan Menteri Hukum dan HAM itu terbukti menerima suap dari pengusaha impor daging untuk membantu memenangkan terkait perkara uji materi tentang peternakan dan kesehatan hewan saat menjabat sebagai Mahkamah Konstitusi.

Atas perbuatannya Patrialis divonis delapan tahun penjara serta diwajibkan membayar denda sebesar Rp300 juta subsider 3 bulan kurungan.

7. Bachtiar Chamsyah

Bachtiar Chamsyah pernah menjabat Menteri Sosial Indonesia periode 2001-2009. KPK menetapkan Bachtiar sebagai tersangka dugaan korupsi pengadaan mesin jahit dan impor sapi di Departemen Sosial pada 2010.

Bachtiar diadili karena penunjukan langsung proyek mesin jahit, sapi potong, dan sarung pada 2006-2008. Akibat kebijakan tersebut negara dirugikan senilai Rp33,7 miliar.

Bachtiar divonis 20 bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi, Jakarta pada 22 Maret 2011, dan diwajibkan membayar denda Rp50 juta.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR