PENINDAKAN KORUPSI

Idrus Marham dituntut lima tahun penjara

Terdakwa kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1 Idrus Marham mendengarkan pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (21/3/2019). Mantan Menteri Sosial tersebut dituntut lima tahun penjara dengan denda Rp300 juta subsider empat bulan kurungan.
Terdakwa kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1 Idrus Marham mendengarkan pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (21/3/2019). Mantan Menteri Sosial tersebut dituntut lima tahun penjara dengan denda Rp300 juta subsider empat bulan kurungan. | Sigid Kurniawan /Antara Foto

Mantan Sekretaris Jenderal Partai Golongan Karya (Golkar), Idrus Marham, dituntut lima tahun penjara oleh jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tuntutan juga berupa pembayaran denda Rp300 juta subsider 4 bulan kurungan.

"Kami menuntut supaya majelis hakim menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi," ujar jaksa KPK, Lie Putra Setiawan, saat membacakan tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Kamis (21/3/2019) seperti dikutip Kompas.com.

Dalam pertimbangan, jaksa menilai perbuatan Idrus tidak mendukung pemerintah dalam memberantas korupsi. Namun Idrus bersikap sopan selama persidangan, juga belum pernah dipidana, serta tidak menikmati hasil pidana yang dilakukan.

Uniknya, Jaksa dalam berkas tuntutannya menyebut Idrus terbukti menerima suap Rp2,250 miliar. Uang tersebut diberikan oleh pengusaha sekaligus pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited, Johannes Budisutrisno Kotjo.

Kasus ini membuat Idrus didakwa bersama mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR, Eni Maulani Saragih yang juga anggota Fraksi Partai Golkar. Menurut jaksa, pemberian uang tersebut diduga agar Eni membantu Kotjo mendapatkan proyek Independent Power Producer (IPP) Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang (PLTU) Riau 1.

Rencananya proyek tersebut akan dikerjakan PT Pembangkitan Jawa Bali Investasi (PT PJBI), Blackgold Natural Resources dan China Huadian Engineering Company Ltd yang dibawa oleh Kotjo. Awalnya, Kotjo melalui Rudy Herlambang selaku Direktur PT Samantaka Batubara mengajukan permohonan dalam bentuk IPP kepada PT PLN Persero terkait rencana pembangunan PLTU.

Namun, karena tidak ada kelanjutan dari PLN, Kotjo menemui Ketua DPR sekaligus Ketua Umum Partai Golkar saat itu, Setya Novanto. Dia diiminta Kotjo agar dapat mempertemukan dengan pihak PLN.

Novanto kemudian mempertemukan Kotjo dengan Eni yang saat itu menjadi anggota Fraksi Golkar di Komisi VII DPR, membidangi energi. Selanjutnya, menurut jaksa, Eni beberapa kali mengadakan pertemuan antara Kotjo dan pihak-pihak terkait, termasuk Direktur Utama PLN Sofyan Basir.

Eni melakukan itu untuk membantu Kotjo mendapatkan proyek PLTU. Menurut jaksa, penyerahan uang dari Kotjo kepada Eni atas sepengetahuan Idrus Marham. Saat itu Idrus mengisi jabatan ketua umum Golkar, karena Setya Novanto tersangkut kasus korupsi pengadaan e-KTP.

Jaksa menyebutkan, Idrus diduga berperan atas pemberian uang dari Kotjo yang diduga digunakan untuk membiayai musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) Partai Golkar. Mantan Menteri Sosial itu juga disebut meminta agar Kotjo membantu keperluan pendanaan suami Eni saat mengikuti pemilihan kepala daerah.

Idrus dinilai melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Jaksa meyakini Idrus bersalah lantaran menerima suap Rp2,25 miliar dari Kotjo. "Menuntut supaya majelis hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini, menyatakan terdakwa Idrus Marham terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi," imbuh jaksa Lie.

Menyoal fakta persidangan

Usai menjalani persidangan dengan agenda penuntutan, terdakwa Idrus menyoal fakta persidangan yang diabaikan jaksa KPK. Dalam fakta tersebut, Idrus mengklaim tidak menerima uang dari Eni.

"Kalau memperhatikan fakta-fakta tadi, sangat jauh, contohnya saya bersama-sama menerima (uang), malah uang saya dipinjam Eni kok, ha-ha-ha.... Ya sudahlah Eni sudah mengakui, Eni pinjam uang," ujar Idrus.

Mantan Menteri Sosial ini menyebut surat tuntutan yang dibacakan jaksa KPK hanya menyalin dari berkas dakwaan perkara kasus suap proyek PLTU Riau-1. Padahal, menurutnya, dakwaan seharusnya diuji kebenarannya dalam persidangan.

"Saya sampaikan diawal bahwa dakwaan itu prinsip-prinsip dasar dengan dugaan kepada saya dalam perkara dan ini diuji di persidangan, jadi fungsi persidangan menguji dakwaan itu. Apakah dakwaan itu benar atau tidak, diuji di persidangan ini," ujarnya.

Tuntutan jaksa pada Idrus sebetulnya lebih rendah dari tuntutan kepada Eni. Ia dalam sidang terdahulu dituntut 8 tahun dan denda Rp300 juta. Padahal, dalam kasus suap dan gratifikasi proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Riau-1 ini, Eni selalu menyebut dirinya menjalankan tugas dari partainya.

Merujuk dakwaan jaksa KPK, Idrus pernah memerintahkan Eni meminta uang kepada Johanes Kotjo untuk keperluan penyelenggaraan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar.

Jumlah uang yang diminta sebesar 2,5 juta dolar AS. Atas permintaan itu, Johanes di Kotjo di kantornya memberikan uang Rp2 miliar kepada Idrus dan Eni.

Eni kini sudah divonis 6 tahun penjara. Eni juga dituntut untuk pidana tambahan.

Pertama membayar uang pengganti sebesar Rp10,35 miliar dan 40 ribu dolar Singapura dikurangi dengan jumlah uang yang disetorkan sebesar Rp4,05 miliar serta uang yang disita dari rekening penampungan sebesar Rp500 juta. Sehingga total uang yang harus dibayar Eni sebesar Rp5,8 miliar dan 40 ribu dolar Singapura.

Sementara Johannes Kotjo dihukum pidana penjara selama 2 tahun 8 bulan dan denda Rp150 juta subsider 3 bulan kurungan. Vonis ini lebih ringan daripada tuntutan jaksa KPK yakni 4 tahun penjara dan denda Rp250 juta subsider 6 bulan kurungan.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR