PENINDAKAN KORUPSI

Idrus Marham mundur sebagai Menteri Sosial

Mensos Idrus Marham memberikan keterangan kepada wartawan seusai menyerahkan surat pengunduran dirinya selaku Mensos kepada Presiden Jokowi di Kompleks Istana, Jakarta, Jumat (24/8/2018).
Mensos Idrus Marham memberikan keterangan kepada wartawan seusai menyerahkan surat pengunduran dirinya selaku Mensos kepada Presiden Jokowi di Kompleks Istana, Jakarta, Jumat (24/8/2018). | Hafidz Mubarak A /Antara Foto

Idrus Marham menyampaikan surat pengunduran dirinya sebagai Menteri Sosial kepada Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (24/8/2018). Idrus juga mundur dari kepengurusan partai Golkar sebagai Ketua Koordinator Bidang Kelembagaan.

Idrus menyatakan mengajukan permohonan mundur sebagai Mensos sebagai bentuk pertanggungjawaban moral. "Tadi saya menghadap Presiden jam 10.30 WIB, saya lakukan setelah kemarin saya mendapat surat pemberitahuan tentang penyidikan saya," kata Idrus melalui Antaranews.

Surat pemberitahuan tentang penyidikan dari KPK biasanya menandakan status tersangka. KPK telah tiga kali memeriksa Idrus dalam kasus dugaan suap PLTU Riau-1.

Idrus menjelaskan pertimbangannya mundur untuk menjaga kehormatan Presiden yang selama ini dikenal sebagai pemimpin yang memiliki reputasi dan komitmen tinggi dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

Pertimbangan lainnya, kata Idrus, agar penyidikan tidak menjadi beban bagi Presiden dan mengganggu konsentrasinya dalam tugas sehari-hari. "Jadi kalau misal saya tersangka dan masih ini-itu kan tidak etis dan secara moral tidak bisa diterima," kata Idrus.

Idrus mengatakan sebagai warga negara yang taat hukum, dia sepenuhnya menghormati proses hukum yang dijalankan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Ia menambahkan ingin berkonsentrasi mengikuti proses hukum di KPK sesuai aturan yang berlaku.

Idrus dilantik pada 17 Januari 2018 lalu menggantikan Khofifah Indar Parawansa yang menjadi calon gubernur Jawa Timur dalam Pilkada 2018. Kehadiran Idrus di jajaran kabinet kerja itu sekaligus menambah kursi buat Golkar sebagai partai paling awal menyatakan dukungan terhadap Joko Widodo pada Pilpres 2019.

Idrus termasuk loyalis mantan Ketua Umum Partai Golkar, Setya Novanto. Idus selalu hadir memberikan dukungan dalam sidang sampai Novanto divonis 15 tahun penjara pada April 2018.

Tiga bulan setelah vonis Novanto, KPK menangkap tangan Tahta Maharaya, keponakan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eni Maulani Saragih di Gedung Graha BIP, Jakarta. Tahta menerima uang dari Audrey Ratna Justianty, sekretaris pemilik Blackgold Natural Resources Limited, Johannes Budisutrisno Kotjo.

KPK menyita uang tersebut berjumlah Rp500 juta dalam pecahan Rp100 ribu dan dikemas dalam amplop berwarna cokelat. KPK kemudian Johannes bersama seorang staf dan sopirnya, di ruang kerjanya di graha BIP.

Tim KPK bergerak ke rumah dinas Menteri Sosial Idrus Marham untuk mengamankan Eni yang sedang menghadiri undangan acara syukuran ulang tahun putri bungsu Idrus. Eni dan Idrus merupakan politikus dari Partai Golkar.

Pada Sabtu (14/7/2018), KPK menetapkan Eni Maulani dan Johannes sebagai tersangka. KPK menduga Eni menerima suap sebesar dengan total Rp4,8 miliar yang diberikan dalam empat tahap. Suap yang diterima Eni diduga untuk memuluskan proses penandantanganan kerja sama terkait pembangunan PLTU Riau-1.

Proyek pembangkit berbahan bakar batu bara ini digarap perusahaan konsorsium yang terdiri dari China Huadian Enginerring Co, Ltd (CHEC), PT Samantaka Batu Bara, PJB, dan PT PLN Batu Bara (PLN BB).

PJB dan PLN BB merupakan anak usaha PLN. Sedangkan Samantaka Batubara adalah anak usaha BlackGold Natural Resources Limited.

Kasus PLTU itu merembet ke Idrus. KPK beberapa memeriksa Idrus sebagai saksi untuk kasus dugaan suap kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1.

Idrus mundur dari jajaran Kabinet Kerja Jokowi-Jusuf Kalla yang dijabatnya selama 7 bulan. Presiden Jokowi menyepakati nama pengganti Idrus adalah Agus Gumiwang Kartasasmita. "Ya confirmed, barusan saya telepon ketum," kata politikus Golkar Bambang Soesatyo melalui Detikcom.

Agus merupakan Ketua Bidang Pengabdian Masyarakat Golkar. Putra Ginandjar Kartasasmita ini pernah dipecat Golkar karena mendukung Jokowi di Pilpres 2014, sedangkan partainya saat itu mengusung Prabowo.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR