Ihwal vonis 4 tahun pejabat Bakamla Eko Susilo Hadi

Terdakwa kasus suap pengadaan alat monitoring satelit di Badan Keamanan Laut (Bakamla) Eko Susilo Hadi (kanan) divonis 4 tahun 3 bulan penjara di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (17/7/22017).
Terdakwa kasus suap pengadaan alat monitoring satelit di Badan Keamanan Laut (Bakamla) Eko Susilo Hadi (kanan) divonis 4 tahun 3 bulan penjara di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (17/7/22017).
© Wahyu Putro A /Antara Foto

Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan vonis 4 tahun dan 3 bulan penjara terhadap Mantan Deputi Informasi, Hukum dan Kerja Sama Badan Keamanan Laut (Bakamla) Eko Susilo Hadi. Dalam sidang putusan Senin (17/7/2017) ini, Eko juga diwajibkan membayar denda Rp200 juta subsider 2 bulan kurungan.

Putusan itu lebih ringan dari tuntutan jaksa KPK, yakni hukuman 5 tahun penjara dan denda Rp250 juta subsider 3 bulan kurungan. Meski lebih ringan dari tuntutan jaksa, majelis hakim menolak permohonan Eko menjadi saksi pelaku yang bekerja sama atau justice collaborator .

Dalam sidang putusan, anggota majelis hakim Sofialdi mengatakan, permohonan Eko untuk menjadi saksi pelaku yang bekerja sama itu tidak dipertimbangkan oleh jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam surat tuntutan jaksa KPK tidak mencantumkan pertimbangan tentang permohonanjustice collaborator.

"Maka majelis tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut, sehingga permohonan tidak dapat diterima," ujar Sofialdi.

Dalam pertimbangannya, dikutip Kompas.com, majelis hakim menilai, perbuatan Eko tidak mendukung pemerintah dalam memberantas korupsi. Perbuatannya juga bertentangan dengan cita-cita reformasi yang ingin menghapus praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.

Menurut hakim, Eko terbukti menerima suap dari PT Melati Technofo Indonesia. Suap tersebut terkait pengadaan monitoring satelit di Bakamla.

Eko terbukti menerima 10.000 dollar AS, 10.000 Euro, 100.000 dollar Singapura, dan 78.500 dollar AS. Eko merupakan Sekretaris Utama Bakamla dan kuasa pengguna anggaran (KPA) Satuan Kerja Bakamla Tahun Anggaran 2016.

Menurut hakim, pemberian uang dilakukan untuk memenangkan PT Melati Technofo Indonesia yang dimiliki Fahmi Darmawansyah dalam pengadaan monitoring satelit.

Anggaran proyek tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara perubahan (APBN-P) Tahun 2016.

Selain Eko, ada tiga pejabat Bakamla lainnya yang menerima uang terkait pengadaan monitoring satelit.

Ketiganya adalah Bambang Udoyo, selaku Direktur Data dan Informasi pada Deputi Bidang Informasi, Hukum dan Kerjasama Bakamla sebesar 105.000 dollar Singapura.

Selanjutnya, Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Bakamla Nofel Hasan sebesar 104.500 dollar Singapura, dan Tri Nanda Wicaksono selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha Sestama Bakamla sebesar Rp120 juta.

Suap diberikan melalui dua pegawai Fahmi, yaitu Hardy Stefanus dan M Adami Okta. Keduanya telah divonis masing-masing 1 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp100 juta subsider 6 bulan kurungan.

Aroma kongkalikong di Bakamla menyeruak ketika KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada 14 Desember 2016 di kantor Bakamla.

PT Melati Technofo Indonesia merupakan pemenang tender pengadaan monitoring satelit di Bakamla senilai Rp400 miliar. Keikutsertaan perusahaan milik Fahmi diawali kedatangan politisi PDI Perjuangan Ali Fahmi alias Fahmi Habsyi ke Kantor PT Merial Esa di Jalan Imam Bonjol, Jakarta. Ali Fahmi juga merupakan staf ahli Kepala Bakamla Arie Soedewo,

Dalam pertemuan itu, Ali menawarkan Fahmi untuk bermain proyek di Bakamla dengan syarat memberikan fee sebesar 15 persen dari nilai pengadaan. Ali mengatakan kepada Fahmi bahwa anggaran telah disetujui sebesar Rp400 miliar.

Ali meminta pembayaran fee di muka sebesar 6 persen dari nilai anggaran. Fahmi pun menyanggupinya dan menyerahkan uang Rp24 miliar kepada Ali melalui Adami Okta.

Selanjutnya, Fahmi mengikuti proses lelang pengadaan monitoring satelit dan drone di Bakamla. Fahmi diberi tahu oleh Ali bahwa pengadaan monitoring satelit akan dilaksanakan oleh PT Melati Technofo, sementara pengadaan drone akan dilakukan PT Merial Esa.

Eko meminta pelaku lain dalam perkara yang dihadapinya ikut diproses secara hukum, di antaranya Ali Fahmi. "Ya itu urusan KPK, tapi saya berharap dia (Ali Fahmi) ditangkap dan disidangkan, itu saja ya," ujar Eko.

MUAT LAGI
x
BERLANGGANAN SUREL DARI KAMI

Daftarkan surel Anda untuk berlangganan sekarang.