PENINDAKAN KORUPSI

Imam Nahrawi terserap pusaran suap KONI-Kemepora

Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi usai wawancara di Kementerian Pemuda dan Olahraga, Rabu sore (10/7/2018).
Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi usai wawancara di Kementerian Pemuda dan Olahraga, Rabu sore (10/7/2018). | Bismo Agung /Beritagar.id

Imam Nahrawi harus menghadapi kenyataan pahit jelang berakhir masa kepemimpinannya di Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora). Sebab, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menabalkan Imam dengan status tersangka.

Hal ini diketahui setelah komisi antirasuah tersebut mengadakan konferensi pers pada Rabu (18/9/2019). Alexander Marwata, satu-satunya komisioner KPK yang hadir dalam acara, mengatakan Imam diduga menerima uang haram hingga Rp26,5 miliar.

Uang tersebut berasal dari penyaluran dana hibah dari Kemenpora ke Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) untuk Tahun Anggaran 2018.

"Uang tersebut diduga digunakan untuk kepentingan pribadi dan kepentingan lainnya," kata Alexander dalam konferensi pers.

Dalam kesempatan itu, bukan hanya Imam saja yang ditetapkan sebagai tersangka. Pun demikian dengan asisten pribadinya, Miftahul Ulum, yang diduga menjadi perantara uang untuk Imam.

Uang puluhan miliar tersebut diterima Imam secara periodik. Alexander menjelaskan, selama periode 2014-2018 Imam, melalui asistennya, Ulum, telah menerima Rp14,7 miliar. Selain itu, Imam juga diduga menerima Rp11,8 miliar selama 2016-2018.

Kasus ini merupakan pengembangan dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK di kantor KONI pada akhir 2018 lalu. Kala itu, KPK mencurigai ada anggaran yang bocor saat Kemenpora memberikan dana hibah ke KONI.

Dalam OTT itu, KPK mengamankan uang sebesar Rp7,4 miliar. Bukan hanya itu, tak lama berselang, KPK pun menetapkan lima tersangka dalam kasus ini.

Mereka adalah Ending Fuad Hamidy (Sekretaris Jenderal KONI), Johnny E Awuy (Bendahara Umum Koni), Mulyana (Deputi IV Kemenpora), Adhi Purnomo (Pejabat Pembuat Komitmen), dan Eko Triyanto (staf Kemenpora).

Baik Ending maupun Johnny telah divonis bersalah dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Ending menerima hukuman 2 tahun 8 bulan penjara sedangkan Jonny 1 tahun 8 bulan.

Tiga tersangka lainnya--Mulyana, Adhi Purnomo, dan Eko Triyanto--masih menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Imam dan Miftahul disangka melanggar pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Atas penetapan dirinya sebagai status tersangka ini, Imam mengatakan akan patuh menjalani semua proses hukum yang ada. Hanya saja, ia berharap penetapannya sebagai tersangka ini bukan sesuatu yang bersifat politis.

"Saya berharap, penetapan ini tidak bersifat politis dan unsur-unsur di luar hukum," ucap Imam dalam jumpa pers di rumah dinasnya di Jalan Widya Chandra, Jakarta Pusat. Sayangnya, ia tak ingin menjabarkan lebih jauh soal dugaan "unsur politis" yang dimaksud.

Sementara itu, menurut istana, setelah ditetapkan sebagai tersangka, Imam otomatis mundur sebagai Menpora. "Iya ada yurisprudensi-nya, paling tidak itu secara otomatis (mundur)," ujar Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Kantor Staf Presiden, Ali Mochtar Ngabalin.

Sudah lama terendus

Sebenarnya, nama Imam sudah cukup lama terendus bermain dalam kasus ini. Buktinya, ia sudah bolak-balik mendatangi persidangan untuk kelima tersangka yang disebut di atas.

Salah satunya pada 4 Juli lalu. Saat itu Imam menjadi saksi untuk terdakwa Mulyana, Adhi Purnomo, dan Eko Triyanto. Dia dicecar Jaksa Penuntut Umum pada KPK soal segala hal pengurusan hibah di Kemenpora.

Dugaan suap yang diterima Mulyana serta dua terdakwa lainnya itu memang diduga berkaitan dengan pengucuran dana hibah untuk KONI. Imam hanya menjawab bahwa ia tak tahu atas perubahan-perubahan yang terjadi.

"Tidak, saya tidak dilapori pergantian karena itu sesuatu yang tidak semestinya menteri tahu. Tugas menteri begitu luas. Ini murni soal teknis saja," jawab Imam kala itu.

Bukan hanya itu, dalam proses penyidikan kasus ini sejak 25 Juni 2019, KPK setidaknya sudah tiga kali telah memanggil Imam sebagai saksi. Yakni, pada 31 Juli, 2 Agustus, dan 21 Agustus.

Namun, dari ketiga panggilan tersebut, Imam tak pernah hadir. Salah satu alasannya kala itu adalah sedang menunaikan ibadah umroh. Kini, Imam kudu menerima nasibnya, menjadi tersangka dan akan bolak-balik duduk di kursi pesakitan pengadilan.

Imam menjadi menpora kedua yang menjadi tersangka kasus korupsi. Sebelumnya ada Andi Mallarangeng, menpora era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Andi divonis 4 tahun penjara pada Juli 2014 karena kasus korupsi pada proyek Hambalang.

Imam juga menjadi menteri kedua dalam kabinet Presiden Joko "Jokowi" Widodo yang dijadikan tersangka oleh KPK. Sebelumnya ada Idrus Marham, saat ia menjabat sebagai menteri sosial.

Idrus ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan suap PLTU Riau-1 oleh KPK pada Agustus 2018 dan dinyatakan bersalah pada April 2019. Ia divonis 3 tahun penjara dan diperberat menjadi 5 tahun prodeo pada tingkat banding.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR