PERANG DAGANG

Imbas perang dagang, susu lokal terancam

Ilustrasi pemerahan susu sapi.
Ilustrasi pemerahan susu sapi. | Ronaldo Almeida /Shutterstock

Menteri Pertanian Amran Sulaiman menerbitkan Peraturan Menteri (Permentan) nomor 30 tahun 2018 yang tak mewajibkan importir susu menyerap susu lokal.

Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) nomor 30 tahun 2018 adalah perubahan dari regulasi sebelumnya, yakni Permentan nomor 26 tahun 2017 tentang Penyediaan dan Peredaran Susu.

Seperti dikutip dari Metrotvnews.com, dalam aturan yang diundangkan pada 20 Juli 2018 itu, ada enam pasal yang diubah. Yakni pasal 23, pasal 24, pasal 28, pasal 30, pasal 34, dan pasal 44.

Dalam pasal 23 menghilangkan kewajiban kemitraan dengan peternak lokal .Sedangkan pasal 24 ayat 1 kewajiban kemitraan memproduksi susu olahan dihapus.

Pasal 24 ayat 2 kewajiban menggunakan layanan pengolahan susu milik peternak lokal juga dihapus.

Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan, Kementerian Pertanian (Kementan) Fini Murfiani membenarkan perubahan aturan ini. "Iya memang benar sudah berlaku. Saat ini, ada 118 perusahaan yang mengajukan proposal kemitraan dari sebelumnya hanya sekitar 24 perusahaan,” ujarnya saat dihubungi kumparan, Rabu (15/8).

Ketua Asosiasi Peternak Sapi Perah Indonesia (APSPI) Agus Warsito menyayangkan revisi aturan ini. "Kami terkejut dan merasa terpukul sekali," kata Agus dalam pernyataannya, Senin (13/8/2018/2018), seperti dikutip dari Kompas.com.

Padahal menurut Agus, setahun terakhir Kementan cukup gencar melakukan sosialisasi pelaksanaan kemitraan yang mulai diwajibkan bagi Industri Pengolahan Susu (IPS) dan importir.

Dengan hilangnya kewajiban menyerap susu lokal, maka peternak sapi perah lokal bakal makin terdesak. "Jika tidak ada kewajiban menyerap SSDN (Susu Segar Dalam Negeri), tentu peternak akan semakin terpinggirkan dan harga juga akan terus turun karena tidak ada dukungan menjaga kualitas dan produktivitas susu," sebut Agus. Apalagi, serapan susu lokal baru sebesar 18 persen dan harganya rendah.

Agus menjelaskan, setelah ada kewajiban menggandeng peternak lokal, harga susu sempat naik dari Rp4 ribu menjadi Rp5 ribu per liter.

"Dengan berlakunya Permentan 30 tahun 2018 saya perkirakan harga mungkin bisa turun hingga 10 persen dalam kurun waktu empat bulan, kalau pemerintah tidak ada segera memperbaiki Permentan ini," imbuhnya.

Agus menuding, perubahan aturan ini karena Indonesia ancaman Donald Trump, Presiden Amerika Serikat. Dengan adanya kewajiban kemitraan dengan peternak lokal, maka susu dari Paman Sam itu tak mudah masuk pasar Indonesia.

"Jadi neraca perdagangan AS jomplang karena impor dibatasi jadi defisit luar biasa. Nah itu dipakai untuk nekan Indonesia (untuk ubah permentan)," ujar Agus Warsito kepada detikFinance, Selasa (14/8/2018).

Kementerian Pertanian menyatakan, perubahan peraturan itu bukan karena ancaman dari Trump.

“(Revisi Permentan)Dalam rangka merespons regulasi dunia terkait dengan WTO (World Trade Organization),” kata Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Syamsul Ma’arif, melalui pesan singkat kepada Tirto, Selasa (14/8/2018).

Sementara itu, Ketua Dewan Persusuan Nasional Teguh Boediyana meminta pemerintah segera merevisi aturan Permentan 30 Tahun 2018. Dia menilai aturan ini bisa menjepit nasib peternak sapi perah di Indonesia.

Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengungkapkan akan mengkaji ulang aturan ini. Dia sepakat prioritas utama pemerintah adalah mendukung peternak dan menggenjot produksi susu nasional. "Kami akan panggil semua yang terkait, mulai dari Dirjennya. Jangan sampai peternak kita rugi. Kita harus melindungi peternak,” ujarnya.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR