IMPOR GARAM

Impor garam harus dibarengi stabilisasi harga pasar

Seorang petani memanen garam di rumah produksi garam di kawasan penggaraman Talise, Palu, Sulawesi Tengah, Jumat (23/3/2018).
Seorang petani memanen garam di rumah produksi garam di kawasan penggaraman Talise, Palu, Sulawesi Tengah, Jumat (23/3/2018). | Mohamad Hamzah /ANTARAFOTO

Keputusan pemerintah untuk membuka keran impor garam membuat petani di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, ketakutan.

Dalam beberapa pekan terakhir, mereka beramai-ramai menjual garamnya hingga habis. Mereka khawatir harga garam akan anjlok saat impor terealisasi, sehingga satu-satunya jalan agar tak merugi adalah menjual semua yang dimiliki mereka saat ini juga.

"Kabarnya akan ada impor garam dari Australia, petani di kelompok saya sudah menjual garam krosok (garam batu/kristal) sekitar 5 ton garam, bahkan garam milik saya sudah terjual habis pekan lalu," tutur Nasution, salah satu petani garam Desa Kebonagung, Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, dalam ANTARA, 26 Maret 2018.

Nasution mematok harga Rp2.500 untuk tiap kilogram garam yang dimilikinya. Harga tersebut menurutnya adalah nilai terbaik yang bisa didapatkan petani garam saat ini.

Meski pemerintah meminta petani untuk tidak khawatir lantaran wacana impor hanya akan menyasar jenis garam industri dengan kadar NaCl 97 persen--sementara garam konsumsi yang diproduksi petani berkadar 94 persen--tetap saja keputusan impor garam ini dianggap tidak berpihak kepada keberlanjutan dan kesejahteraan petambak garam di seluruh Nusantara.

Sekretaris Aliansi Nelayan Sumatra Utara (ANSU), Leonardo Marbun, mengatakan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 dikhawatirkan dapat melemahkan nelayan dan petani garam lokal serta menyuburkan mafia impor garam.

Persoalannya, jelas Leonardo, terletak pada ketidakpercayaan pemerintah terhadap perhitungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang memperkirakan hasil panen pada April ini bisa menghasilkan sebanyak 1,5 juta ton garam.

Alih-alih pemerintah mengembalikan rekomendasi impor garam kepada Kementerian Perindustrian yang yakin akan kebutuhan tambahan 3,7 juta ton garam--tanpa dikurangi kemampuan produksi petani lokal--bisa dipenuhi melalui impor.

"Apakah situasi ini mau dibiarkan saja, pemerintah membiarkan agar kartel garam terus menguasai impor garam, tidak peduli kualitas garam kita tidak dinaikkan tapi yang jelas kartel ini bisa terus impor garam," ucapnya dalam KONTAN.

Jika terus membiarkan ini, pemerintah berpotensi melangkahi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Penambak Garam.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Viva Yoga Mauladi, menekankan PP yang dikeluarkan mendekati masa panen ini bisa mematahkan semangat petani garam yang sudah bekerja keras dan menunggu lama agar bisa panen dan menjaring untung dari biaya produksi yang sudah dikeluarkan.

Pemerintah pun dituntut untuk bisa melakukan stabilisasi harga garam di pasaran nasional ketika impor masuk dan musim panen tiba.

Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan, memastikan impor garam industri ini hanya akan dilakukan hingga 2021 saja. Hal tersebut seiring dengan mulai beroperasinya sejumlah pabrik garam di Nusa Tenggara Timur yang pembangunannya tengah digenjot saat ini.

"Setelah itu, mestinya tidak akan ada impor lagi karena sekarang sedang pembangunan industri garam," sebut Luhut, dalam ANTARA.

Dalam pembelaannya, penerbitan PP ini juga sesuai dengan UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang perindustrian yang menjamin adanya ketersediaan bahan baku untuk keberlangsungan industri.

Lagipula, sambung Luhut, Indonesia tidak pernah kekuarangan pasokan garam konsumsi yang lazim diproduksi petani lokal, sehingga wacana impor garam konsumsi tidak mungkin ada.

Sementara, pemerintah juga tidak bisa menggantungkan semua harapan pada asumsi produksi garam lokal, seperti yang diprediksikan KKP.

Direktur Jenderal Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka (IKTA) Kementerian Perindustrian, Achmad Sigit Dwiwahjono dalam Katadata mengatakan, industri tidak bisa menunggu produksi lokal terealisasi sebab akan membuat industri kesulitan beroperasi.

"Kalau barangnya enggak ada repot juga, harus dipenuhi karena industri enggak bisa berhenti," kata Sigit.

Ketua Asosiasi Petani Garam Rakyat Indonesia (APGRI), Jakfar Sodikin, mengatakan petani di Indramayu sebenarnya mampu menghasilkan garam dengan kualitas premium berkadar NaCl sebesar 99,88 persen.

Teknik yang dipakai para petani ini adalah dengan menyekat lahan garam dengan plastik hitam pekat lalu dialirkan air laut melalui pipa penyaring dan kemudian dibiarkan mengendap selama beberapa jam.

Air laut gang mengendap itu secara bertahap akan menjalani proses kristalisasi dengan panas matahari dan akhirnya menjadi garam. Seluruh rangkaian prosesnya memakan waktu sekitar 21-30 hari.

"Sebenarnya kita bisa buat, jadi enggak usah jauh-jauh impor, buat apa? Kita bisa, (persoalannya) tinggal mau apa enggak," tegas Jakfar dalam Kumparan.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR