Indeks Pembangunan Manusia Indonesia naik pesat

Foto ilustrasi. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia meningkat tajam, tapi kesenjangan gender pun dipandang masih tinggi.
Foto ilustrasi. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia meningkat tajam, tapi kesenjangan gender pun dipandang masih tinggi. | Dita Alangkara /AP Photo

Badan Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) mencatat bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia dalam 25 tahun terakhir beranjak pesat.

Dalam laporan IPM 2016 yang disusun UNDP, terlihat negeri yang telah lebih dari 70 tahun merdeka ini sanggup meningkatkan nilai IPM dari 0,528 pada 1990 menjadi 0,680 pada 2015.

Capaian itu menempatkan Indonesia pada peringkat 113 dari 188 negara yang menjadi objek survei UNDP.

Dengan peringkat tersebut, "Indonesia merupakan salah satu negara dengan peningkatan IPM terbaik di kawasan Asia Pasifik," ujar Direktur UNDP Indonesia, Christophe Bahuet dikutip Antara, Rabu (22/3).

Antara 1990 hingga 2015, angka harapan hidup warga Indonesia ketika lahir naik 5,8 tahun.

Dalam urusan pendidikan, rata-rata lama bersekolah tumbuh 4,6 tahun, dan masa harapan bersekolah bertambah 2,8 tahun.

Selain itu, pendapatan nasional bruto (GNI) per kapita melonjak sekitar 135,4 persen dalam 25 tahun hingga 2015.

Meski IPM mengalami kenaikan, UNDP memandang terdapat beberapa indikator kesenjangan yang bertolak belakang sebagaimana disampaikan Penasehat Teknis Bidang Demokrasi Pemerintahan dan Satuan Penanggulangan Kemiskinan UNDP Indonesia, Juliaty Ansye Sopacua.

Dilansir CNNIndonesia.com, Ansye mengatakan bahwa penanda pertama adalah tingkat kemiskinan dan kelaparan. Menurutnya, 140 juta warga hidup dengan biaya kurang dari IDR20 ribu per hari, di samping 19,4 juta lainnya yang menderita kekurangan gizi.

Kedua, dalam hal tingkat kesehatan dan kematian, masih terdapat dua juta anak di bawah usia satu tahun belum menerima imunisasi lengkap. Selain itu, angka kematian ibu mencapai 305 per 100 ribu kelahiran hidup.

Parameter berikutnya berkaitan dengan akses ke layanan dasar. Menurut Ansye, hampir lima juta anak tidak bersekolah, dan anak-anak di Papua memiliki tingkat dikeluarkan dari sekolah yang tinggi.

"Ketertinggalan ini multi dinamis, misalnya dari sisi gender. Perempuan akses ke sekolahnya minim, informasinya minim, risikonya semakin besar, dan ini cenderung diteruskan ke generasi selanjutnya," katanya, Rabu (22/3).

Kesenjangan IPM antara laki-laki dan perempuan sebagaimana disiratkan Ansye dapat diperbandingkan dengan Tiongkok dan Filipina.

IPM tahun 2015 untuk laki-laki Indonesia 0,712, sedangkan perempuan 0,660. Akan hal Tiongkok, IPM bagi kaum pria 0,753 dan perempuan 0,718. Sementara Filipina, kelompok laki-laki memiliki IPM 0,681 dan perempuan 0,682.

UNDP pun melaporkan bahwa peningkatan partisipasi perempuan dalam dunia politik--dalam hubungannya dengan keberadaan kelompok gender tersebut di badan-badan legislatif--dapat menjadi kunci bagi upaya mempersempit kesenjangan gender.

Ditulis The Jakarta Post, partisipasi perempuan di badan-badan legislatif hanya 17 persen atau lebih dari separuh kuota perempuan di kursi legislatif yang mencapai 30 persen. Sementara Filipina, sebagai pembanding, mencatatkan 27,1 persen partisipasi perempuan di parlemen.

"Jika kita bisa menyiasati kesenjangan gender, IPM kita akan lebih tinggi," ujar Ansye dikutip The Jakarta Post.

UNDP mulai menetapkan IPM sejak 1990 untuk memberikan penekanan pada manusia dan pelbagai kecakapannya--bukan hanya berpatokan pada pertumbuhan ekonomi--dalam menentukan perkembangan suatu negara.

Pada situs resminya, UNDP pun menyatakan bahwa IPM dapat dimanfaatkan untuk mempertanyakan kembali berbagai pilihan kebijakan nasional. Pasalnya, negara dengan tingkat GNI yang sama dapat memiliki IPM berbeda.

Secara umum, IPM berfungsi sebagai ikhtisar mengenai pencapaian rata-rata faset penting pembangunan manusia: angka harapan hidup, pendidikan, dan tingkat kemakmuran.

BACA JUGA