PENCEGAHAN KORUPSI

Indeks persepsi korupsi Indonesia naik tipis, KPK minta maaf

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Rahardjo memberikan sambutan saat membuka diskusi bertajuk Korupsi dan Krisis Demokrasi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (29/1/2019). Diskusi kerjasama KPK dengan Transparency International Indonesia (TII) tersebut berbarengan dengan peluncuran Corruption Perception Index (CPI) atau Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia Tahun 2018.
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Rahardjo memberikan sambutan saat membuka diskusi bertajuk Korupsi dan Krisis Demokrasi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (29/1/2019). Diskusi kerjasama KPK dengan Transparency International Indonesia (TII) tersebut berbarengan dengan peluncuran Corruption Perception Index (CPI) atau Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia Tahun 2018. | Reno Esnir /Antara Foto

Indeks persepsi korupsi (IPK) di Indonesia pada 2018 naik tipis menjadi 38. Pada 2017 dan 2016, nilai IPK yang dilansir oleh kelompok Transparency International Indonesia (TII) itu adalah 37.

IPK merupakan penilaian rutin oleh TII setiap tahun. Pada 2018 ini, mereka bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan meluncurkan IPK 2018 pun di gedung KPK di Jakarta, Selasa (29/1/2019).

IPK menggunakan skala 1-100, jadi makin tinggi nilai IPK maka persepsi responden terhadap praktik atau alam korupsi akan makin baik karena korupsinya rendah.

Lantas apakah angka 38 itu berarti positif? Jika dibandingkan pada 2017 dan 2016 atau bahkan 2009 yang hanya 28, jawabannya iya.

Namun tidak bagi Ketua KPK Agus Rahardjo. Agus justru mempertanyakan bagaimana TII melakukan survei sehingga salah satu komponen, penegakan hukum, hanya punya nilai 20.

"Saya itu inginnya teman-teman TII membantu menjelaskan cara surveinya seperti apa, siapa yang melakukan survei, berapa banyak responden yang dikumpulkan, siapa saja yang melakukan supaya kita juga bisa melihat lebih fair," kata Agus dilansir Tribunnews.

Meski demikian, Agus tak menyangkal bahwa penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi belum cukup memuaskan dan bahkan memprihatinkan.

Sementara Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Laode M Syarif, minta maaf karena belum berhasil memenuhi target skor IPK. Dalam Viva, Laode mengatakan pihaknya menargetkan IPK 50 dan kini menurunkan sedikit menjadi 40 untuk 2019.

TII melakukan penilaian berdasarkan sejumlah faktor. Antara lain risiko politik, iklim demokrasi, daya saing, kemudahan berinvestasi dan perizinan, serta penegakan hukum. Adapun respondennya adalah para pengusaha.

Sedangkan patokannya memakai sembilan sumber data. Masing-masing data World Economic Forum, International Country Risk Guide, Global Insight Country Risks Ratings, IMD World Competitiveness Yearbook, Bertelsmann Foundation Transform Index, Economist Intelligence Unit Country Ratings, PERC Asia Risk Guide, Varieties of Democracy Project, dan World Justice Project.

Manager Riset Transparency International Indonesia Wawan Sujatmiko mengatakan skor Indonesia mengalami kenaikan pada sektor Global Insight dari 35 ke 37 dan PERC Asia Risk Guide dari 32 ke 33.

Namun ada penilaian yang stagnan atau turun. Contohnya, IMD World Competitiveness Yearbook dari 41 ke 38 dan Varieties of Democracy Project dari poin 30 ke 28.

Sedangkan yang stagnan adalah World Economic Forum, International Country Risk Guide, Bertelsmann Foundation Transform Index, Economist Intelligence Unit Country Ratings, dan World Justice Projects.

Laode menjelaskan bahwa risiko politik stagnan di angka 50 lantaran masih ada potensi risiko korupsi dalam sistem politik, termasuk relasi mencurigakan antara politisi dan pengusaha. Artinya, suap dan korupsi masih lazim dalam sistem politik Indonesia.

Menurut Laode, korupsi di sektor politik sulit diberantas lantaran komitmen dan kesadaran aktor politik yang cukup rendah. Misalnya dalam transparansi melaporkan harta kekayaannya.

"Seharusnya yang memberi contoh itu adalah aktor-aktor politik, tetapi mereka yang merusak itu," ujarnya.

Wawan mengatakan secara peringkat, Indonesia naik tujuh posisi dibanding 2017. Namun, skor Indonesia tetap di bawah rata-rata global -- 43.

TII mencatat Indonesia pun masuk dalam kelompok 120 negara yang nilai IPK-nya ada di bawah 50. Posisi Indonesia ini sama dengan Bosnia dan Herzegovina, Sri Lanka, serta Swaziland. Sedangkan di Asia Tenggara, Indonesia ada di bawah Singapura, Brunei Darussalam, dan Malaysia.

Secara umum Asia Pasifik nyaris tak ada kemajuan dalam hal korupsi. Menurut TI, selisihnya antara negara teratas dan terbawah masih cukup besar.

Misalnya Selandia Baru yang mendapat nilai IPK 87, lalu Singapura 85, dan Australia 77. Sedangkan di peringkat bawah terdapat Korea Utara (14), Afghanistan (16), dan Kamboja (20).

Sementara dari istana, Juru Bicara Presiden Joko "Jokowi" Widodo, Johan Budi, mengakui nilai IPK 38 bukan lompatan. Namun, itu sudah menunjukkan ada perbaikan, terutama dalam hal pelayanan publik.

Perbaikan yang dimaksud Johan adalah kenaikan dari 34 pada 2014 menjadi 38 pada 2018. Masa 2014 adalah periode awal rezim pemerintahan Jokowi.

"Sekali lagi kenaikan ini bukan lompatan tetapi menunjukkan perbaikan signifikan. Misalnya dalam hal deregulasi, memangkas aturan-aturan yang bisa menciptakan peluang terjadinya korupsi, pembentukan cyber-pungli, dirilisnya Perpres 54 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi dan lain-lain," ujarnya dikutip VOA.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR