MITIGASI BENCANA

Indeks Risiko Bencana di 34 Ibu Kota Provinsi se-Indonesia

Warga beraktivitas dengan latar belakang Gunung Sinabung, di Karo, Sumatera Utara, Jumat (29/9/2017), yang hingga kini berstatus Awas (level IV)
Warga beraktivitas dengan latar belakang Gunung Sinabung, di Karo, Sumatera Utara, Jumat (29/9/2017), yang hingga kini berstatus Awas (level IV) | Irsan Mulyadi /Antara Foto

Keindahan alam, keragaman flora dan fauna, dan keunikan bentang alam Indonesia jarang diimbangi dengan informasi risiko bencana yang dimiliki. Padahal posisi negara di atas tiga lempeng aktif dan cincin api, Indonesia termasuk negara rentan bencana.

Awal November 2016, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) meluncurkan sistem identifikasi risiko bencana Indonesia berbasis internet atau disebut inaRISK. Portal itu memuat proyeksi potensi bencana dan nilai kerugian, dan dampaknya untuk masing-masing wilayah di Indonesia.

"Data risiko bencana harus diketahui oleh semua pihak, baik pemerintah, pemerintah daerah, private sector dan juga masyarakat. Semua pihak bisa melakukan upaya antisipasi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing," kata Kepala BNPB Willem Rampangilei saat itu seperti dikutip dari situs BNPB (10/11/2016).

Secara garis besar BNPB mengategorikan sepuluh ancaman bencana di Indonesia yaitu, gempa bumi, tsunami, erupsi gunung api, banjir, banjir bandang, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, cuaca ekstrem, dan gelombang ekstrem.

BNPB berharap, identifikasi risiko bencana itu bisa digunakan pemerintah, baik pusat dan daerah untuk menyesuaikan perencanaan pembangunan wilayahnya masing-masing. Termasuk dalam memetakan jenis risiko bencana di tingkat kabupaten/kota dalam mengantisipasi dan menanggulanginya.

Reputasi Indonesia sebagai negara rawan bencana, juga tercatat dalam laporan The Atlas of the Human Planet 2017. Laporan itu merekap ancaman di berbagai penjuru dunia dari enam jenis bencana alam: gempa bumi, gunung api, tsunami, banjir, angin badai tropis, dan kenaikan permukaan air laut.

Datanya menunjukkan, ancaman bencana alam telah meningkat dua kali lipat dalam 40 tahun terakhir seturut meningkatnya jumlah populasi. Gempa bumi sejauh ini menjadi bencana paling mengancam populasi manusia di Bumi. Banjir, menjadi bencana paling sering, paling mengancam di kawasan Asia, atau 76,9 persen populasi dunia.

Topografi dan risiko bencana

Dalam Laporan (berkas PDF) Indeks Risiko Bencana Indonesia 2013, BNPB menuliskan, peringkat risiko bencana Indonesia tidak dapat dihindari. Lokasi geologi dan geografi Indonesia berada dalam pertemuan tiga lempeng raksasa Eurasia, Indo-Australia, Lempeng Pasifik, dan berada dalam wilayah cincin api (Ring of fire).

Dalam laporan yang sama bertahun 2016 (berkas PDF), BNPB menjelaskan, hampir seluruh wilayah Indonesia memiliki risiko bencana. Baik yang berada di wilayah perbukitan, dataran rendah, hingga kawasan pesisir.

Indeks yang disusun BNPB itu menghitung risiko bencana di seluruh wilayah Indonesia. Banyak aspek yang digunakan, seperti dampak posisi geologi, lingkungan, geografi dan kependudukan, ekonomi, dan profil bencana yang sudah terjadi, serta dilengkapi dengan perkiraan nilai kerugian yang timbulkan.

Lokadata Beritagar.id mengekstraksi data risiko bencana yang disusun BNPB itu, khususnya bagian topografi 34 wilayah Ibu Kota Provinsi di Indonesia. Topografi diolah dari data kontur setiap wilayah bersumber dari Badan Informasi Geospasial, disesuaikan dengan potensi risiko bencana yang disusun BNPB.

Dari seluruh catatan Indeks Resiko Bencana yang disusun BNPB, 34 Ibu Kota Provinsi memiliki risiko bencana gempa bumi. Sebanyak 55,88 persen (19 kota/kab.) memiliki risiko tinggi gempa bumi, dan 44,12 persen (15 kota/kab.) risikonya tingkat sedang.

Dari 34 Ibu Kota Provinsi, terdapat tiga Ibu Kota Provinsi yang memiliki tingkat risiko tinggi terbanyak, empat jenis bencana sekaligus. Kota Ternate dan Manokwari di timur, dan Kota Padang di barat Indonesia.

Kota Ternate rawan erupsi Gunung Api Gamalama, dan rentan terhadap longsor, gempa bumi, dan tsunami. Sedangkan Kota Manokwari rentan dari banjir, tsunami, gempa bumi, dan longsor. Statusnya sama dengan Kota Padang. Ketiganya, berada di ketinggian rata-rata 2.000 meter di atas permukaan laut.

Sedangkan Kota Tanjung Pinang dan Kota Pangkal Pinang merupakan dua Ibu Kota Provinsi yang relatif lebih aman dibanding 32 Ibu Kota Provinsi lainnya. Memiliki tingkat risiko sedang pada bencana gempa bumi dan tanah longsor, dan tak memiliki risiko tinggi terhadap bencana. Keduanya, tak berada di dataran tinggi.

Secara topografi, ada 10 Ibu Kota Provinsi yang memiliki karakteristik lengkap seperti pesisir, dataran rendah, dan dataran tinggi. Wilayah itu adalah Kota Padang. Kabupaten Mamuju, Kabupaten Bulungan, Kota Manado, Kota Palu, Kota Gorontalo, Kota Ambon, Kota Ternate, Manokwari, dan Kota Jayapura.

Indeks Risiko bencana BNPT menyebutkan, 81,8 persen wilayah tersebut memiliki risiko bencana tanah longsor, dan 18,2 persen tingkat risiko tanah longsor rendah.

Berada di tengah pulau tak berarti kalis dari risiko bencana. Termasuk 7 Ibu Kota Provinsi yang tidak memiliki garis pantai atau tak berada di kawasan pesisir, yaitu Kota Pekanbaru, Kota Jambi, Kota Palembang, Kota Bandung, Kota Yogyakarta, Kota Palangkaraya, dan Kota Banjarmasin.

BNPT menyebutkan, semuanya memiliki tingkat risiko bencana banjir yang tinggi, karena ketujuh Ibu Kota Provinsi itu dilewati sungai-sungai dan berada dalam cekungan.

Dari ketujuh Ibu Kota Provinsi yang tidak memiliki garis pantai itu, hanya Kota Banjarmasin, Ibu Kota Kalimantan Selatan, yang berisiko tsunami dengan tingkat risiko sedang. Sedangkan 6 kota lainnya relatif aman dari bencana tsunami.

Catatan redaksi: Artikel telah dikoreksi, sebelumnya Manokwari tertulis Kabupaten, yang dimaksud adalah Kota Manokwari. (15/10/2017)
BACA JUGA