KARHUTLA

Indonesia akan kirim surat protes ke Malaysia

Warga beraktivitas dengan mengenakan masker di dekat menara kembar Petronas, Kuala Lumpur, Malaysia, Selasa (10/9/2019).
Warga beraktivitas dengan mengenakan masker di dekat menara kembar Petronas, Kuala Lumpur, Malaysia, Selasa (10/9/2019). | Rafiuddin Abdul Rahman /AntaraFoto

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya tak terima Indonesia dituding sebagai negara pengekspor asap oleh Malaysia.

Pihaknya mengaku bakal mengirimkan surat protes ke Malaysia terkait masalah asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Surat akan diserahkan kepada Duta Besar Malaysia di Indonesia untuk kemudian diteruskan kepada kementerian terkait. Siti mengatakan, dalam surat itu dirinya bakal meminta Malaysia menyajikan data yang tepat tentang keberadaan asap yang menyelimuti wilayahnya.

“Ada informasi yang Malaysia tidak buka. Karena sebetulnya asap yang masuk ke Kuala Lumpur itu dari Serawak kemudian Semenanjung Malaya. Oleh karena itu, seharusnya obyektif menjelaskannya,” kata Siti di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/9/2019).

Dari data citra satelit yang dimilikinya, Siti memastikan selama rentang 2 September 2019 hingga 7 September 2019 tidak terjadi polusi asap lintas batas (transboundary haze) dari wilayah Indonesia ke Malaysia, pun Singapura.

Meski, pihaknya mengakui adanya peningkatan titik panas (hotspots) di Kalimantan Barat pada periode 4 September hingga 5 September 2019.

“Oke, Kalbar memang naik, fluktuasinya cukup lumayan. Pertanda masyarakat sedang buka lahan. Tapi kemudian dia berhenti dan gak ada apa-apa lagi,” ucap Siti.

Jika pun terjadi polusi asap lintas batas, Siti menduga hal itu terjadi pada 8 September 2019. Akan tetapi, polusi asap yang bergerak ke Malaysia dan Singapura dipastikannya hanya terjadi selama satu jam, sekitar pukul 10.00 WIB, sebagai akibat pergerakan angin ke arah barat laut.

Pemerintah, jamin Siti, juga selalu memantau perkembangan jumlah titik panas di wilayah-wilayah krusial seperti Riau, Sulawesi Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah.

“Tanggal 9 (September) ada 3.000-4.000 titik, tadi (10 September 2019, siang) tinggal 2.000an. Istilah saya selalu fluktuatif. Mudah-mudahan makin baik,” tuturnya.

Selain itu, pemerintah juga telah menjalankan upaya pemadaman karhutla dengan sistematis dan terus berupaya agar persoalan asap ini segera selesai. Sehingga, tak pantas bagi Malaysia untuk mendesak Indonesia segera menyelesaikan persoalan karhutla.

“Jadi gak bisa kalau Malaysia bilang urge Indonesia untuk berbuat sesuatu, apaan itu?” tukasnya.

Seperti diketahui, Malaysia dikabarkan telah mengirimkan nota diplomatik yang berisi keluhan atas asap karhutla dari Indonesia yang masuk ke wilayahnya.

Surat itu dilayangkan Kementerian Sains, Teknologi, dan Inovasi Malaysia. Dalam laporan Reuters, Malaysia berharap surat tersebut bisa menjadi pendorong bagi pemerintah Indonesia untuk melakukan pemadaman serta pencegahan kejadian serupa terulang lagi pada kemudian hari.

Namun hingga kini, Kementerian Luar Negeri RI mengaku belum pernah menerima surat tersebut. Pasalnya, nota diplomatik seharusnya hanya bisa dikeluarkan Kementerian Luar Negeri, bukan pihak lain.

Malaysia mengklaim asap yang masuk ke wilayahnya telah mencapai tingkat yang tidak sehat atau melebihi angka 200 dalam Indeks Polutan Udara (API). Akibatnya, seluruh sekolah di Negara Bagian Serawak terpaksa diliburkan.

Seorang pejabat di Kementerian Lingkungan Hidup Malaysia, Gary Theseira, mengatakan negara itu sedang bersiap-siap melakukan penyemaian awan untuk mendorong hujan buatan demi mengatasi asap yang meluas.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR