SAMPAH PLASTIK

Indonesia akan setop impor limbah plastik

Perahu nelayan terhambat tumpukan sampah plastik yang berserakan di Pantai Padang, Sumatra Barat, Selasa (22/1/2019).
Perahu nelayan terhambat tumpukan sampah plastik yang berserakan di Pantai Padang, Sumatra Barat, Selasa (22/1/2019). | Iggoy el Fitra /ANTARA FOTO

Untuk mengantisipasi krisis sampah plastik dunia, Indonesia turut dalam Konvensi Basel, bersepakat bahwa perdagangan limbah plastik harus dikendalikan. Ke depan, Indonesia akan menghentikan impor limbah plastik.

Dalam perundingan dua pekan di Jenewa, Swiss, pada 29 April-10 Mei 2019, Indonesia ambil bagian dalam sidang ke-14, Konferensi Para Pihak (COP) Konvensi Basel, Konvensi Stockholm, dan Konvensi Rotterdam

COP adalah pertemuan dua tahunan. Dala pertemuan kali ini, seluruh peserta meninjau dan memutuskan daftar bahan kimia yang akan diatur. Juga memutuskan pengaturan limbah yang termasuk limbah bahan berbahaya dan beracun, dan limbah non B3 dalam perpindahan lintas negara.

Bersama 186 negara lain, Indonesia sepakat, perdagangan global sampah plastik akan diatur secara lebih transparan dan lebih baik. Dengan demikian, pengelolaannya dapat dipastikan lebih aman untuk kesehatan manusia dan lingkungan.

Negara yang menandatangani traktat ini sepakat, untuk memperdagangkan limbah plastik tercemar dan / atau campuran, sekarang harus mendapatkan persetujuan dari negara penerima sebelum plastik dipindahkan.

Campuran polietilen polyethylene (PE), polypropylene (PP), dan polyethylene terephthalate (PET, nama kimia polyester) adalah pengecualian.

Rolph Payet dari Program Lingkungan PBB menyatakan, butuh waktu satu tahun sebelum aturan ini berlaku. Kesepakatan ini akan memengaruhi produk yang digunakan dalam berbagai industri. Mulai dari teknologi, perawatan kesehatan, kedirgantaraan, mode, makanan dan minuman.

Menyambut traktat tersebut, Indonesia akan menghentikan impor limbah plastik. Peraturan Menteri Perdagangan nomor 31 Tahun 2016 tentang Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun akan direvisi.

"Sudah dibahas dalam rakor ekonomi bahwa akan dilakukan revisi peraturan Mendag. Kita tidak akan impor limbah plastik," ujar Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya Bakar, dinukil Republika.

Jangankan limbah plastik dari luar negeri. Indonesia adalah negara penyumbang sampah plastik di laut terbesar kedua setelah Tiongkok.

Laporan penelitian Jambeck Research Group pada 2015 mengungkap, ada 1,3 juta ton sampah plastik per tahun di laut Indonesia. Sampah plastik yang tidak terkelola (mismanaged plastic waste) di Indonesia sebesar 3,22 juta ton per tahun, di bawah Tiongkok sebesar 8,82 juta ton per tahun. Pada tahun 2025, sampah plastik di Indonesia yang tidak terkelola diperkirakan mencapai 7,4 juta ton per tahun.

Kini Indonesia masih menghadapi impor limbah plastik campuran ilegal, lantaran Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Tata Cara Importasi Limbah Non B3 dalam pengelolaan limbah.

Semula izin masuk itu diberikan karena limbah sisa produksi bisa digunakan lagi untuk industri lain di dalam negeri. Namun, pada praktiknya ditemukan limbah plastik berbahaya.

"Kalau bocor arti ya illegal, tidak ada rekomendasinya dari KLHK," tandas Menteri Siti.

Ia mengimbau, Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan berhati-hati menyaring produk yang masuk. Katanya, Kementerian Perdagangan perlu mempertegas kode HS atas produk impor agar tidak ada kebocoran limbah plastik masuk ke Indonesia.

Greenpeace Indonesia menilai, pembatasan ekspor limbah plastik adalah permulaan yang baik di tengah krisis plastik. "Karena pada kenyataannya, sampah dan limbah plastik yang masuk sangat mungkin tercampur sehingga sulit untuk masuk ke industri daur ulang," tutur juru kampanye Urban Greenpeace Indonesia, Muharram Atha Rasyadi.

Sebelumnya, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mengingatkan, risiko bahaya pergerakan limbah B3 di lintas batas negara. Negara-negara berkembang, seperti Indonesia lah yang jadi korban.

“Jaringan perdagangan global yang mengekspor limbah berbahaya dan beracun ke negara-negara berkembang ironisnya justru menjadi bisnis yang menguntungkan,” tulis Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Teknik LIPI Agus Haryono dalam keterangan resmi.

Hal senada juga pernah diungkap Global Alliance for Incinerator Alternatives (GAIA) dalam laporan terbaru mereka.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR