Bila sebuah negara ingin menggaji pengangguran

Presiden Joko Widodo (kanan) menyampaikan wacana subsidi berbentuk Kartu Indonesia Pintar- Kuliah, Kartu Sembako, dan Kartu PraKerja di depan Relawan Pengusaha Muda Nasional (Repnas) Kendari, Sulawesi Tenggara, Jumat (1/3/2019).
Presiden Joko Widodo (kanan) menyampaikan wacana subsidi berbentuk Kartu Indonesia Pintar- Kuliah, Kartu Sembako, dan Kartu PraKerja di depan Relawan Pengusaha Muda Nasional (Repnas) Kendari, Sulawesi Tenggara, Jumat (1/3/2019). | Jojon /Antara Foto

Calon presiden petahana Joko "Jokowi" Widodo dituding tengah mewacanakan untuk menggaji para pengangguran. Wacana itu muncul melalui kartu subsidi bernama Kartu Pra-Kerja.

Kartu Pra-Kerja, satu dari tiga kartu yang disiapkan, dinilai bisa membebani keuangan negara. Sejumlah pihak memaknai, kartu tersebut untuk menggaji pengangguran atau istilah resminya subsidi finansial. Dengan begitu maka diasumsikan pemerintah harus siap menyediakan tunjangan untuk 7 juta pengangguran.

Namun, Jokowi menegaskan subsidi ini diperlukan. Kartu Pra-Kerja, kata Jokowi, berguna untuk membangun manusia Indonesia dalam lima tahun ke depan.

Dengan kartu itu, lanjut Jokowi, Indonesia bisa terhindar dari jebakan negara berpendapatan menengah dan naik kelas karena infrastruktur dan manusianya siap.

"Bagaimana kita mau bertarung di kompetisi dengan negara lain kalau SDM kita skill-nya kurang, kalau SDM premium kita tidak melimpah. Pelajaran itu harus kita ambil sebagai pengalaman," katanya dikutip Tempo.co, Senin (11/3/2019).

Namun, tudingan menggaji penganggur itu dibantah Jokowi. Konsep tunjangan melalui Kartu Pra-Kerja tidak berlaku dalam kurun lama.

Jokowi menjelaskan durasinya hanya maksimal satu tahun. "...bisa enam bulan, bisa satu tahun, agar yang pegang bisa segera dapat kerja, bukan untuk menggaji penganggur," tutur Jokowi saat berkampanye di hadapan ratusan pendukungnya di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (10/3).

Sementara Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin, Moeldoko, menjelaskan Kartu Pra-Kerja hanya diberikan kepada lulusan SMK selama menunggu pekerjaan. "...bukan seterusnya (terima gaji)," katanya dalam detikcom, Selasa (5/3).

Selain mendapat gaji, lanjut Moeldoko, para pemegang Kartu Pra-Kerja juga akan mendapat prioritas untuk mendapat pelatihan kerja. Siapa yang pantas mendapatkan kartu itu juga ada kriteria yang ditentukan tim penilai.

"...jadi setelah ada pelatihan terus mendapatkan pekerjaan. Sambil menunggu itulah, bukan jaminan seterusnya, karena negara juga memikirkan nasib (warganya)," katanya.

Andai kartu ini diberlakukan, apakah keuangan negara sanggup? Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan hal itu sedang dipertimbangkan untuk masuk ke dalam Rancangan Anggaran Penerimaan Belanja Negara (RAPBN) 2020.

Namun yang jelas, Sri Mulyani menegaskan bahwa dirinya akan tetap mengelola APBN secara hati-hati meski mengakomodasi program-program baru yang berpotensi membebani kas negara.

Negara-negara di kawasan Skandinavia menyediakan tunjangan untuk pengangguran secara penuh.
Negara-negara di kawasan Skandinavia menyediakan tunjangan untuk pengangguran secara penuh. | Lokadata /Beritagar.id

Memberi tunjangan kepada pengangguran atau subsidi atau bahkan gaji, memang bukan perkara mudah. Sekadar referensi, di dunia, para pengangguran di negara makmur dan menengah ke atas saja yang mendapatkan tunjangan atau subsidi atau jaminan sosial.

Menurut data Organisasi Tenaga Kerja PBB (ILO) 2019 yang dipelajari Lokadata Beritagar.id, 152 juta penganggur di dunia belum terlindungi jaminan sosial.

Bentuk jaminan sosial atau tunjangan itu sedikitnya ada empat. Pertama, tunjangan yang dibayarkan pemerintah untuk pengangguran di negara tersebut dalam bentuk gaji. Lima negara melakukannya, termasuk Australia dan Tunisia.

Kedua, tunjangan dan asuransi pengangguran bagi mereka yang terkena PHK. Khusus uang asuransi, dipotong dari gajinya selama bekerja. Skema ini dilakukan 22 negara yang mayoritas adalah punya pendapatan tinggi dan demokratis seperti di Eropa.

Ketiga, tunjangan dan asuransi pengangguran bersubsidi yang dibayarkan oleh pemerintah sebagai gaji bagi para pengangguran. Asuransi juga diberikan untuk pekerja saat terkena PHK atau keluar, tapi premi berasal dari kas negara --bukan si pekerja.

Negara yang menerapkan skema ini punya rasio pajak tinggi, kondisi politik stabil dan jumlah penduduk sedikit. Misal Swedia, Finlandia, dan Denmark di kawasan Skandinavia.

Keempat, asuransi pengangguran. Skema ini negara mengharuskan setiap pekerja membayar uang premi yang dipotong dari gaji. Uang ini akan dikembalikan jika si pegawai tidak lagi bekerja. Skema ini paling populer di dunia, 62 negara menerapkannya.

Kelima, rekening untuk uang pesangon. Jadi, setiap warga di negara yang menerapkan skema ini harus memiliki tabungan untuk uang jaminan hari tua saat sudah tidak bekerja atau mengundurkan diri. Skema ini antara lain diterapkan Honduras dan Ekuador.

Keenam, uang pesangon yang diterapkan untuk tiap pekerja guna mendapatkan uang jiwa jika sewaktu-waktu menganggur. Uang pesangon ini berasal dari gaji pekerja.

Indonesia menerapkan sistem ini melalui BPJS Ketenagakerjaan untuk pegawai swasta. Untuk PNS, bisa mendapatkan gaji pokok saat tidak lagi bekerja.

Ketujuh, uang pesangon dengan skema lumpsum. Karena lumpsum, uang pesangon hanya dibayarkan dalam sekali waktu. Misal oleh Nigeria dan Cile.

Kedelapan, tidak ada skema. Artinya, tidak ada kewajiban bagi negara atau perusahaan untuk membayar jaminan sosial kepada para penganggur. Ada 55 negara di seluruh dunia tidak menerapkan skema apa pun dalam aturan hukum mereka untuk melindungi pengangguran.

Mayoritas negara di Eropa dan Amerika Serikat (AS) menerapkan skema jaminan tunjangan dan asuransi pengangguran. Di Prancis, para pengangguran yang aktif mencari kerja, syarat utama untuk mendapatkan tunjangan, bisa memperoleh gaji bulanan maksimal hingga $7.888 AS per bulan sampai dua tahun atau hingga bekerja (lagi).

Jangan salah, angka itu hanya diperoleh kurang dari 1.000 pengangguran dari 2,6 juta orang yang mengajukan permohonan atau cuma maksimal 0,4 persen. Penerima tunjangan ini juga minimal berusia 50 tahun atau pernah menduduki jabatan yang tinggi.

Sedangkan bagi orang kebanyakan, hanya menerima gaji pengangguran $583 AS per bulan (lajang tanpa anak) dan $1.224 AS (pasangan punya anak). Ini pun tetap dengan syarat; harus terdaftar di pusat tenaga kerja dan diketahui aktif mencari kerja.

Hanya negara relatif kaya dan maju yang menggaji pengangguran.
Hanya negara relatif kaya dan maju yang menggaji pengangguran. | Lokadata /Beritagar.id

Jadi, selain negara dengan pendapatan per kapita yang tinggi seperti di Eropa dan AS, tunjangan bagi pengangguran hanya diberikan di negara dengan populasi penduduk relatif sedikit --di bawah 100 juta. Kecuali AS dan India.

Selain itu, syarat lain adalah punya rasio pajak terhadap penerimaan negara yang tinggi. AS dan India punya rasio pajak di atas Indonesia (11,6 persen per 2018).

Dengan dua syarat itu, India pun hanya menggaji 3 persen dari total pengangguran. Mereka menerima setengah gaji bulanan rata-rata bayaran para pekerja di sana dan hanya bisa mendapatkannya apabila pernah bekerja selama 3 tahun.

Syarat lain untuk menerapkan tunjangan bagi pengangguran adalah PDB per kapita yang tinggi dan ini khas negara-negara kaya nan maju. Pada syarat ini Indonesia belum pantas untuk menerapkan tunjangan bagi para penganggur.

PDB per kapita Indonesia pada 2018 hanya 0,345 kali angka dunia ($11.727). Bandingkan dengan Swedia (4,58 kali) atau AS (5,30 kali).

Catatan Redaksi:
  • Pada Rabu (20/3/2019), 21.23 WIB, artikel ini telah dikoreksi, agar tidak menimbulkan salah pengertian.
  • Judul artikel ini mengalami perubahan, lagi-lagi agar tidak salah dimengerti.
  • Paragraf ke-13 mengalami penyuntingan dengan maksud untuk membuka penjelasan soal gaji atau subsidi bagi para pengangguran di berbagai negara.
BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR