HUBUNGAN BILATERAL

Indonesia berharap peningkatan dagang dengan Tiongkok

Pekerja melakukan aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Bongkar Muat Tanjung Priok milik Pelindo 2, Jakarta, Senin (16/9/2019).
Pekerja melakukan aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Bongkar Muat Tanjung Priok milik Pelindo 2, Jakarta, Senin (16/9/2019). | Muhammad Adimaja /AntaraFoto

Indonesia dan Tiongkok kembali menjajaki hubungan perdagangan antardua negara.

Dalam kunjungan Penasihat Hubungan Luar Negeri Presiden Tiongkok Song Tao ke Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (20/9/2019), tiga kerangka investasi menjadi topik pembahasan utama yang dibahas bersama Presiden Joko “Jokowi”.

Pertama, dalam sektor perdagangan, Indonesia mengajukan permohonan peningkatan ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) ke Tiongkok.

Bersamaan dengan CPO, Indonesia turut berharap Tiongkok membuka ruang lebih banyak untuk impor buah-buahan dan produk-produk akuatik dari Indonesia.

Kedua, Indonesia berharap Tiongkok mau meningkatkan kerja sama investasi untuk menggenjot produksi yang berorientasi pada ekspor, bukan hanya ke Tiongkok, melainkan hingga Afrika, Timur Tengah, dan juga Amerika Serikat.

Terakhir, pada sektor infrastruktur, Indonesia berharap sinergi skema Belt and Road Initiative (BRI) Tiongkok dengan poros maritim Indonesia terus berlanjut.

“Secara khusus presiden berharap kerja sama bidang perdagangan ini bisa mengurangi dampak dari defisit Indonesia dengan Tiongkok,” kata Wakil Menteri Luar Negeri Abdurrahman Mohammad Fachir, di teras Istana Bogor, Jawa Barat.

Pada saat bersamaan, Kementerian Perdagangan juga tengah mengebut pembahasan pokok-pokok perjanjian dagang multilateral Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) dengan 16 negara, salah satunya Tiongkok.

Perjanjian ini diproyeksi bakal jadi kerja sama dagang terbesar yang ada di dunia, setelah Trans-Pacific Partnership (TPP) gagal mendapat dukungan dari Amerika Serikat (AS).

Kerja sama ini bakal meliputi 3,5 miliar penduduk dunia dengan total produk domestik bruto (PDB) gabungannya mencapai AS$49,5 triliun atau setara dengan 40 persen dari PDB dunia.

Jika disetarakan lagi, maka perjanjian yang melingkupi 32,2 persen ekonomi dunia ini bakal menguasai 29 persen arus perdagangan dan investasi global.

Apabila perundingan ini berhasil dirampungkan pada tahun ini, maka dampak positifnya diharapkan bisa menghalau perlambatan ekonomi, proteksionisme, dan sentimen antiperdagangan yang menerpa banyak negara, termasuk Indonesia.

Di sisi lain, perjanjian perdagangan bebas (free trade agreement/FTA) menjadi salah satu jawaban untuk mengundang investor masuk ke suatu negara.

Keterlibatan Tiongkok dalam proyek-proyek infrastruktur di Indonesia bukanlah hal anyar. Megaproyek terakhir yang sudah disepakati kedua belah pihak adalah pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung.

Ketika Jokowi bertemu dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping—dalam KTT One Belt, One Road (OBOR) di Beijing, 2017—kedua negara sempat menandatangani dokumen kerja sama kemitraan strategis Indonesia-Tiongkok 2017-2021.

Beberapa kemitraan itu adalah kerja sama ekonomi dan teknik dengan nilai komitmen mencapai AS$4,49 miliar (sekitar Rp60 triliun).

Berdasarkan data Kementerian Perdagangan neraca perdagangan Indonesia terhadap Tiongkok Mei 2019 defisit sebesar AS$7,8 juta dengan nilai impor dan ekspor sebesar AS$18,17 juta dan AS$10,35 juta.

Pertumbuhan neraca perdagangan pun meningkat 6,34 persen dibandingkan tahun sebelumnya pada periode yang sama (minus AS$7,35 juta).

Sejak tahun 2013, neraca perdagangan Indonesia terhadap Tiongkok selalu mengalami defisit. Artinya Indonesia lebih banyak melakukan impor dibandingkan ekspor.

Total perdagangan Indonesia terhadap Tiongkok hingga Mei 2019 yakni AS$28,51 juta. Sementara, total perdagangan tahun 2018 sebesar AS$72,6. Nilai ini meningkat sebesar 23,48 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Sekilas tentang BRI

Seperti "Jalur Sutera", belt (sabuk) adalah serangkaian jalur darat dari Tiongkok ke Eropa melalui Asia Tengah dan Timur Tengah. Untuk jalur ini, Tiongkok akan mengembangkan jalur kereta api yang beroperasi 24 jam setiap hari demi bisa memindahkan barang-barang produksi Tiongkok ke Asia, Rusia, dan Eropa.

Sementara road (jalan) adalah rute laut yang menghubungkan laut bagian selatan Tiongkok ke perairan di sebelah timur Afrika dan Mediterania.

Untuk mewujudkan beragam proyek infrastruktur di sepanjang koridor tadi, Tiongkok akan menanamkan modal hingga AS$124 miliar melalui Asia Infrastructure Investment Bank.

Nilai tersebut tidak akan sebanding dengan proyeksi perputaran uang pada proyek ini yang bisa mencapai AS$1,3 triliun. Angka tadi adalah tujuh kali lebih besar dari rencana Amerika membangun ulang jalur perdagangan Eropa setelah Perang Dunia II--atau yang lebih dikenal dengan proyek "Marshall Plan".

Targetnya, Tiongkok bisa meningkatkan angka perdagangannya menjadi US$2,5 triliun dalam satu dekade, melalui pendistribusian produk-produknya yang jauh lebih murah dibandingkan produk negara lain, khususnya Amerika Serikat.

Akan ada 65 negara yang akan bergabung dengan inisiatif ini, termasuk Indonesia, dengan keseluruhan populasi mencapai 4,4 miliar penduduk dan menyumbangkan sebanyak 30 persen dari perekonomian global.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR