PENCEGAHAN KORUPSI

Indonesia butuh lembaga antikorupsi yang lebih kuat

Mantan Menteri Lingkungan Hidup Sarwono Kusumaatmadja (kiri) dan mantan Panglima TNI Jenderal TNI (Purn) Endriartono Sutarto (tengah) menjadi pembicara dalam diskusi bedah buku KPK Berdiri untuk Negeri di gedung KPK, Jakarta, Senin. (29/4/2019).
Mantan Menteri Lingkungan Hidup Sarwono Kusumaatmadja (kiri) dan mantan Panglima TNI Jenderal TNI (Purn) Endriartono Sutarto (tengah) menjadi pembicara dalam diskusi bedah buku KPK Berdiri untuk Negeri di gedung KPK, Jakarta, Senin. (29/4/2019). | Hafidz Mubarak A /Antara Foto

Perlu langkah terobosan untuk memberantas korupsi yang terus menggerogoti negeri ini. Agar korupsi tak terus merajalela, diperlukan lembaga antirasuah, dalam hal ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang lebih kuat.

Langkah itu, kata Ketua KPK, Agus Rahardjo, memerlukan dukungan banyak pihak. Bahkan perlu ada komitmen perbaikan, terutama pada aspek tingkah laku dalam kehidupan sehari-hari.

Selain itu, untuk mendukungnya, dapat dilakukan dengan memperbarui Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sehingga penindakan KPK bisa lebih luas.

"Banyak kejadian korupsi yang kecil-kecil tetapi tak ada yang menangani. Namanya korupsi tak hanya di birokrat, tetapi tingkah laku korupsi juga dilakukan banyak di antara kita yang swasta dan perorangan. Ini kebiasaan yang seperti pembiaran berlarut-larut," ujar Agus di sela peluncuran buku "KPK Berdiri untuk Negeri" di Jakarta, seperti dinukil Kompas.id, Senin (29/4/2019).

Data Anti Corruption Clearing House (ACCH) KPK yang diolah tim Lokadata Beritagar.id, sepanjang tahun 2004 hingga 31 Desember 2018 terdapat 998 orang pejabat negara atau swasta yang melakukan tindak pidana korupsi.

Profesi yang paling banyak melakukan tindak pidana korupsi yakni anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), 247 orang. Kemudian, pelaku terbanyak selanjutnya yakni pegawai swasta, 238 orang.

Dari data tersebut tampak bahwa bukan orang-orang lemah yang harus dihadapi oleh KPK. Para pelaku tersebut memiliki kekuatan dan amunisi untuk melawan.

Agus membenarkan perlawanan para koruptor itu dan ia mengaku kecewa lantaran belakangan ini KPK terus diserang agar kekuatannya semakin berkurang. Sebagian penyidiknya menerima ancaman dan teror.

Semua itu diceritakan secara detil dalam buku "KPK Berdiri untuk Negeri" yang ditulis oleh Arin Swandari, Cisya Satwika, dan Lilyani Harsulistyati.

"KPK sangat berharap supaya terus diperkuat dengan UU yang mencakup banyak hal, bukan malah pembatasan," tandasnya.

Peluncuran buku tersebut dihadiri Wakil Ketua KPK Laode M Syarif, mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Endriartono Sutarto, dan mantan Menteri Negara Lingkungan Hidup Sarwono Kusumaatmadja.

Anti corruption Clearing House (ACCH) KPK mencatat, per 31 Desember 2018, KPK menangani sebanyak 3.929 perkara yang terdiri dari penuntutan, penyidikan, penyelidikan, eksekusi, dan inkracht.

Penindakan paling banyak sepanjang tahun 2018 yakni penyidikan 199 perkara. Jumlah ini meningkat 64,5 persen dari tahun sebelumnya yakni 121 perkara.

Selama 14 tahun terakhir, jumlah penindakan perkara yang dilakukan KPK fluktuatif dan cenderung meningkat.

Namun, Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengaku kecewa jika KPK selalu dinilai tidak independen. Menurutnya, tak ada satu partai pun yang bebas dari kasus korupsi. "Semua parpol yang ada di Indonesia, semua terwakili," sebut Laode.

KPK, lanjut Laode, tak bisa bekerja sendiri dalam upaya memberantas korupsi. Seluruh elemen bangsa tambahnya, mesti ikut ambil bagian dalam upaya tersebut.

"Keberhasilan Indonesia dalam memberantas korupsi bukan hanya dilihat dari sisi penindakan, tetapi bagaimana korupsi itu secara signifikan berkurang di Indonesia lewat berbagai upaya pencegahan-pencegahannya. Dan itu butuh kerja kolektif," imbuhnya.

Utamakan pencegahan

Dalam forum yang sama, mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Endriartono Sutarto meminta masyarakat tak hanya mengandalkan KPK dalam memerangi korupsi. Menurutnya, pencegahan lebih utama dibandingkan penindakan.

Mantan jenderal bintang empat ini bahkan menyoroti keberadaan inspektorat di kalangan birokrasi. Dia menandaskan, selama ini peran inspektorat dalam upaya mencegah kasus korupsi di kalangan birokrasi tak terlihat.

Itu terbukti dengan maraknya kasus korupsi di tingkat daerah, maupun kementerian. Mestinya, lanjut dia, jika terjadi korupsi, KPK harus mampu mempertanyakan peran inspektorat itu sendiri.

"Yang diperiksa bukan hanya pelaku tetapi inspektur jenderalnya juga harus dimintai pertanggungjawaban, sampai sejauh mana sudah melakukan tugas sehingga hal itu masih terjadi," imbuhnya.

Jika inspektorat itu terbukti tak melakukan pencegahan, tegas Endriartono, maka mereka bisa didakwa telah melakukan pembiaran terhadap praktik korupsi.

Dari catatan KPK terkait jumlah tindak pidana korupsi berdasarkan jenis perkara dari tahun 2004 hingga 2018, perkara paling banyak yakni penyuapan, 474 perkara.

Perkara lainnya seperti pengadaan barang atau jasa sebanyak 180 perkara, penyalahgunaan anggaran sebanyak 46 perkara, dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sebanyak 29 perkara.

Endriartono menegaskan, upaya mencegah korupsi juga bisa dilakukan dengan menerapkan tuntutan hukuman setinggi-tingginya terhadap pelaku korupsi, juga sanksi sosial.

"Hukuman-hukuman itu harus bisa mencegah orang lain untuk tidak korupsi lagi, harus menjadi salah satu upaya agar mereka menjadi jera," tegasnya.

Sementara itu, Sarwono Kusumaatmadja menambahkan bahwa tantangan pemberantasan korupsi semakin besar di era revolusi industri 4.0.

Manusia sebut Sarwono, diharapkan tak hanya cerdas dalam memanfaatkan teknologi, tetapi juga harus berakhlak. "Kehadiran teknologi ini bisa jadi bomerang bagi kita yang tidak siap secara etik dan akhlak karena korupsi bisa saja makin merajalela," tukasnya.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR