INVESTASI ASING

Indonesia dalam bayang perang dagang dan resesi global

Suasana aktivitas bongkar muat peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Rabu (14/8/2019).
Suasana aktivitas bongkar muat peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Rabu (14/8/2019). | Aditya Pradana Putra /AntaraFoto

Perang tarif tak berkesudahan antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok membawa sinyal negatif atas kondisi ekonomi global untuk jangka waktu yang tidak bisa diprediksi.

Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia, Rodrigo A Chaves, menyebut kondisi ekonomi global saat ini dalam posisi yang lemah ditambah lantaran peningkatan risiko resesi. Selain hal itu, situasi geopolitik yang semakin riskan juga tetap penting diwaspadai.

“Pemerintah perlu terus memonitor dan menyiapkan langkah mitigasinya,” kata Chaves, usai bertemu Presiden Joko “Jokowi” Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (2/9/2019).

Chaves menilai Indonesia sebenarnya memiliki fondasi yang cukup kuat untuk bertahan dari gempuran global, selama pemerintah tetap konsisten melakukan reformasi struktural pada sektor-sektor penting seperti sumber daya manusia (SDM), infrastruktur, instrumen investasi, dan penerimaan negara melalui pajak.

Terkait dengan investasi, pemerintah disarankan Chaves untuk memperbaiki regulasi sehingga foreign direct investment (FDI) yang masuk lebih banyak. “Cara itu (FDI) adalah yang paling baik untuk menambah modal juga memperbaiki portfolio flows,” ujarnya.

Bank Dunia sependapat dengan estimasi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun ini kemungkinannya bergerak stagnan pada posisi 5,08 persen.

Dirinya enggan memprediksi apakah pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun depan akan membaik pun bahkan memburuk.

Berbicara tentang tantangan ke depan, Chaves mengingatkan bahwa dampak ketidakpastian global bakal menghantam keras harga komoditas, baik untuk ekspor dan impor.

Sejalan dengan fokus pemerintah untuk berinvestasi lebih pada SDM, Bank Dunia mengaku selalu siap untuk mendukung Indonesia tak hanya dari segi pendanaan namun juga pendampingan teknis.

Namun untuk saat ini, pihaknya mengaku tidak akan mencairkan pinjaman kepada Indonesia. Usulan program-program pengembangan kapasitas nasional baru akan ditawarkan ketika Jokowi sudah menunjuk kabinet barunya, pada Oktober 2019.

“Kami sedang dalam pembicaraan (program baru), sambil menantikan pengumuman kabinet baru. Tapi kami berkomitmen untuk selalu mendukung pengembangan SDM di Indonesia,” tukas Chaves.

Awal Juli 2019, Bank Dunia memangkas proyeksi pertumbuhan Indonesia dari 5,2 persen menjadi 5,1 persen. Pertumbuhan investasi Indonesia pada tahun ini juga diperkirakan melemah menjadi 5 persen, turun dari kuartal IV/2018 yang mencapai 6 persen.

Kendati turun, Bank Dunia optimistis konsumsi publik masih akan berlanjut lantaran infalsi yang tetap rendah serta pasar tenaga kerja yang cukup solid.

Posisi fiskal bisa membaik, seiring dengan potensi investasi dari proyek-proyek infrastruktur yang masih berjalan dalam lima tahun ke depan.

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat posisi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) semester I/2019 mencapai Rp395,6 triliun, naik 9,4 persen dibandingkan semester I/2018 yang sebesar Rp361,6 triliun.

Realisasi semester I ini memenuhi 50 persen dari target Rp792 triliun.
Realisasi PMDN semester I/2019 meningkat 16,4 persen menjadi Rp182,8 triliun dibandingkan semester I/2018.

Realisasi PMA juga meningkat sebesar 4 persen menjadi Rp212,8 triliun dibandingkan semester I/2018. Realisasi investasi tahun 2019 ini didominasi oleh sektor infrastruktur yakni telekomunikasi, transportasi, pembangkit listrik dan konstruksi.

Tantangan SDM Indonesia

Peneliti INDEF Ahmad Heri Firdaus menyebut empat tantangan yang dihadapi Indonesia terkait pembangunan SDM. Pertama, produktivitas yang masih relatif rendah dan sulit meningkat.

Kedua, institusi pendidikan/pelatihan belum mampu menjawab tantangan untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas tenaga kerja. Dari catatannya, jumlah pekerja Indonesia dengan sertifikat pendidikan rendah—di bawah perguruan tinggi—mencapai 58,78 persen.

Ketiga, gap antara kebutuhan dan penyediaan tenaga kerja masih lebar. Keempat, era baru ekonomi dan disrupsi teknologi mengubah karakteristik penerimaan tenaga kerja.

“Dengan mayoritas tenaga kerja yang memiliki keterbatasan skill, maka akan sulit untuk bersaing. Perlu ada terobosan untuk mengatasi hal ini,” kata Ahmad.

Sementara, profil ketenagakerjaan dan permasalahan SDM yang ada saat ini menjadi pertimbangan bagi investor dalam merealisasikan investasi mereka khususnya pada industri padat karya.

“Daya tarik investasi di sektor padat karya dan industri yang berdaya saing tentunya perlu didukung oleh kualitas SDM yang memadai, selain juga perlu keterlibatan semua sektor, lembaga, dan kementerian terkait,” tukasnya.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR