SAMPAH PLASTIK

Indonesia di tengah ancaman limbah plastik dunia

Pekerja memilah sampah plastik yang dapat didaur ulang di tempat penampungan, Desa Gampong Jawa, Banda Aceh, Aceh, Selasa (6/11/2018).
Pekerja memilah sampah plastik yang dapat didaur ulang di tempat penampungan, Desa Gampong Jawa, Banda Aceh, Aceh, Selasa (6/11/2018). | Irwansyah /ANTARA FOTO

Dahulu, Tiongkok mengimpor lebih dari 2.000 juta ton limbah plastik yang bisa didaur ulang dari penjuru dunia. Jumlah ini setara dengan 45 persen limbah plastik dunia.

Namun, pada 2017 negeri tirai bambu ini mulai menyetop impor. Kini, negara-negara di Asia Tenggara--termasuk Indonesia--tanpa kebijakan larangan impor limbah plastik terancam risiko jadi tempat pembuangan limbah plastik.

Hal ini diungkap Global Alliance for Incinerator Alternatives (GAIA) dalam laporan terbaru mereka yang dirilis Selasa (23/4). Laporan tersebut memperlihatkan bagaimana limbah plastik dari negara-negara industri maju dialihkan ke negara-negara berkembang setelah Tiongkok memberlakukan larangan impor dan pengolahan limbah plastik pada 2018.

"Limbah plastik dari negara-negara industri benar-benar menimbun masyarakat di Asia Tenggara, mengubah tempat yang dulunya bersih dan berkembang menjadi tempat pembuangan beracun," kata Von Hernandez, koordinator global gerakan Break Free from Plastic, dalam sebuah pernyataan.

"Adalah sebuah ketidakadilan jika negara-negara dan masyarakat dengan kapasitas dan sumber daya yang sedikit untuk menangani polusi plastik jadi sasaran pelarian untuk limbah plastik sekali pakai yang dihasilkan oleh negara-negara industri," tegas Von Hernandez.

Dalam laporan GAIA yang juga menggunakan data Greenpeace Asia Timur tentang perdagangan limbah global, Amerika Serikat, Inggris, Jerman, dan Jepang tercatat dalam daftar eksportir sampah plastik terbesar.

Sementara Indonesia, Malaysia, dan Thailand lah yang menanggung beban terbesar pengalihan pengiriman limbah plastik.

"Untuk negara dunia pertama, mereka senang limbah mereka didaur ulang tetapi pada kenyataannya itu berakhir di negara-negara yang tidak bisa menangani limbah," kata Beau Baconguis, seorang juru kampanye plastik di GAIA di Manila, Filipina.

"Jadi polusinya mengarah ke negara-negara yang tidak memiliki kapasitas itu," tegas Beau.

Malaysia dan Thailand sudah memberlakukan pembatasan masuknya limbah plastik asing pada pertengahan 2018. Vietnam juga menerima limbah plastik sebelum membatasi impor.

"Malaysia tidak akan menjadi tempat pembuangan sampah dunia. Kami akan mengirim kembali (limbah) ke negara asal," kata Menteri Energi Sains Teknologi Lingkungan dan Perubahan Iklim, Yeo Bee Yin.

Kata Yin, limbah plastik ini diselundupkan dalam sejumlah kontainer. Yin memperingatkan perusahaan dan siapapun yang terlibat harus berhadapan dengan pemerintah negeri Jiran, lisensi bisnis mereka pun akan dicabut.

Plastik sulit didaur ulang. Bisa, tapi membutuhkan waktu dan biaya.

Di Indonesia, salah satu tempat pembuangan limbah plastik ini terdapat di Desa Sumengko, Gresik, Jawa Timur. Para pemulung setempat memulungnya, menyingkirkan tumpukan sampah plastik kotor yang tidak bisa didaur ulang.

Sisanya begitu banyak. Plastik kemasan makanan, bubble wrap, adalah beberapa contoh yang jumlahnya banyak tapi tidak bisa didaur ulang.

Sampah plastik ini kemudian dimanfaatkan industri tahu setempat. Mereka menjadikannya bahan bakar untuk keperluan mengolah tahu.

GAIA mengungkap, masuknya limbah plastik di negara-negara Asia Tenggara ini mengganggu lingkungan dan kehidupan manusia.

Air jadi terkontaminasi, tanaman mati, penyakit pernapasan akibat menghirup asap beracun dari plastik terbakar. Belum lagi adanya bentuk kejahatan terorganisir terkait operasi daur ulang ilegal.

Sesuai Permendag No. 31/2016, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) berkewenangan memberi rekomendasi impor limbah plastik. KLHK belum memberi lampu hijau atas permohonan izin dari Kementerian Perindustrian soal izin impor limbah plastik.

Sejak 2018, kementerian memberhentikan pemberian rekomendasi impor sisa, reja, dan scrap plastik. "Jangan sampai, kita punya masalah sampah tapi tahu-tahu impor sampah" kata Menteri LHK, Siti Nurbaya.

Pada prinsipnya, KLHK ingin memastikan impor limbah plastik tidak menambah timbunan sampah. “Yang digariskan KLHK, bahwa yang masuk bukan sampah plastik dan hasilnya diekspor tanpa ada sisa menjadi sampah plastik,” tegas Siti.

Sementara, Kementerian Koordinator Kemaritiman menolak usulan impor limbah plastik dari industri.

“Sudah seharusnya semua ikut memberikan sumbangsihnya terhadap upaya pengurangan sampah plastik. Tidak hanya lembaga Pemerintah, namun juga lembaga swasta dan perseorangan harus bisa ikut terlibat,” ujar Asisten Deputi IV Bidang Iptek dan Maritim Kementerian Koordinator Kemaritiman Nani Hendiarti.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR