PERANG DAGANG

Indonesia harus intervensi perang dagang Tiongkok-AS


Warga berjalan di depan truk kontainer berisi ikan di Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Puspa Agro Kelas I Surabaya II di Jemundo, Sidoarjo, Jawa Timur, Selasa (3/4/2018).
Warga berjalan di depan truk kontainer berisi ikan di Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Puspa Agro Kelas I Surabaya II di Jemundo, Sidoarjo, Jawa Timur, Selasa (3/4/2018). | Umarul Faruq /ANTARAFOTO

Pemerintah Amerika (AS) Serikat pada Selasa (3/4/2018), merilis daftar 1.300 komoditas ekspor dari Tiongkok yang berpotensi mengalami kenaikan bea masuk hingga 25 persen.

Total nilai perdagangan dari seluruh daftar diperkirakan mencapai US $50 miliar (sekitar Rp650 triliun). Beberapa industri yang masuk dalam daftar tersebut antara lain kedirgantaraan, teknologi, permesinan, kesehatan, dan pendidikan.

Bagi Presiden AS, Donald Trump, jumlah itu pantas direnggut dari Tiongkok karena telah melakukan kecurangan dalam perjanjian perdagangan yang berujung pada defisit neraca keuangan negaranya.

Daftar ini adalah amunisi kedua yang diluncurkan Trump dalam taktik perang dagangnya. Sekitar dua pekan sebelumnya, presiden yang juga pebisnis dunia hiburan itu menandatangani tarif baru untuk baja dan alumunium yang dikirim dari Tiongkok.

Tiongkok tak mungkin tinggal diam. Saat Trump mengumumkan kenaikan tarif untuk baja dan alumunium, mereka membalas dengan mengajukan kenaikan bea masuk untuk 128 produk AS.

Mengutip rilis resmi Kementerian Perdagangan Tiongkok, beberapa produk seperti buah segar, buah kering, kacang-kacangan, dan ginseng akan dikenakan kenaikan tarif hingga 15 persen. Sementara produk yang dikenakan kenaikan tarif hingga 25 persen di antaranya adalah daging babi dan alumunium olahan.

Saling balas dua negara maju ini berbahaya. Entah mereka sadari atau tidak, negara-negara yang memiliki kerja sama dagang dengan salah satu atau dua negara ini akan turut terseret imbasnya. Meski tak selalu negatif, imbasnya perlu diwaspadai semua negara, termasuk Indonesia.

Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution, mengatakan konsumen di Indonesia bisa diuntungkan. Sebab ada kemungkinan impor barang konsumsi Tiongkok, yang dikenakan tarif tinggi di AS, akan menyerbu Indonesia. Sehingga harga barang menjadi lebih cukup murah.

Tapi bagi produsen, arus barang impor bisa membuat tak nyaman karena khawatir kondisi ini bisa membuat neraca perdagangan Indonesia dengan Tiongkok semakin defisit akibat ruang impor yang terbuka lebih luas ketimbang ekspor.

Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) yang diolah Lokadata Beritagar.id, perdagangan Indonesia dengan Tiongkok selalu mengalami defisit sejak 2008 hingga 2017. Padahal, Tiongkok adalah mitra dagang terbesar Indonesia.

Gambaran berbeda terjadi pada hubungan dagang Indonesia dengan AS. Sejak 2012, Indonesia selalu mencatatkan surplus perdagangan dengan negara pengekspor barang konsumen terbesar itu. AS hanya berbeda satu posisi di bawah Jepang ketika berbicara tentang surplus dagang Indonesia.

Begitu juga jika melihat kerja sama dagang Indonesia di tingkat regional. Hubungan dagang Indonesia dengan Uni Eropa juga terbilang manis. Meski nilainya turun, namun perdagangan Indonesia dengan Uni Eropa tercatat tak pernah defisit.

Pada 2011, Indonesia mencatatkan surplus perdagangan dengan Uni Eropa hingga US $8,01 miliar, sementara 2016 nilai surplus itu turun ke posisi US $3,71 miliar.

Penurunan surplus yang drastis justru terjadi pada perdagangan Indonesia dengan negara-negara Asia di luar ASEAN. Pada 2011, nilai surplus Indonesia dengan Asia lainnya melonjak hingga US $24,59 miliar. Sayangnya, setengah dekade kemudian angka itu merosot hingga ke posisi US $0,61 miliar.

Sementara sejak 2005, harapan Indonesia untuk mencapai surplus melalui kerja sama dagang dengan ASEAN semakin suram. Tahun 2008, posisi defisit dagang Indonesia-ASEAN bahkan sempat mencapai posisi terdalamnya, yakni US $13,8 miliar.

Neraca perdagangan Indonesia di regional tahun 2000-2016
Neraca perdagangan Indonesia di regional tahun 2000-2016 | Lokadata /Beritagar.id

Indonesia harus intervensi

Mau defisit atau surplus, Indonesia nyatanya memiliki ketergantungan dagang yang sangat besar terhadap AS dan Tiongkok. Sehingga besar kecilnya dampak dari perang tarif yang dilakukan dua negara itu, pada akhirnya berimplikasi serius pada neraca dagang Indonesia.

Kepala Departemen Ekonomi Center for Strategic and International Studies (CSIS), Yose Rizal Damuri, menilai Indonesia harus mengambil inisiatif untuk mengintervensi polah dua negara besar ini.

Intervensi yang dimaksud Yose adalah menegaskan di forum-forum internasional tentang kepentingan Indonesia di balik perang dagang itu. Intervensi tentu saja akan lebih baik jika dilakukan bersama dukungan negara-negara di kawasan ASEAN lainnya.

"Mengalihkan perdagangan (ke Jepang, misalnya) bukan solusi. Indonesia bagai pelanduk di tengah-tengah gajah," sebut Yose kepada Beritagar.id, Rabu (4/4/2018).

Nilai ekspor Indonesia
Nilai ekspor Indonesia | Lokadata /Beritagar.id

Jika tidak, Indonesia bisa mengalami kerugian yang sangat besar. Padahal sejak 2013 hingga 2017, neraca perdagangan Indonesia selalu mencatatkan surplus.

Yose memaparkan tiga dampak tak langsung (indirect impact) dari perang dagang Tiongkok-AS sehingga Indonesia perlu mengintervensi.

Pertama, adanya global value chain. Pengenaan tarif tinggi untuk komoditas seperti baja dan alumunium sejatinya akan berdampak kepada komoditas pendukung lainnya.

"Sebuah barang jadi itu merupakan hasil produksi dari gabungan beberapa negara. Jadi, ketika produk manufacture dikenakan bea masuk tinggi, maka komponen lain yang kemungkinan datang dari Indonesia juga akan terpengaruh juga," jelas Yose.

Kedua, adanya trade diversion. Kondisi ini sebenarnya sudah terjadi manakala Tiongkok membalas perlakuan AS dalam memberikan kenaikan tarif untuk beberapa produknya. Tapi persoalannya, pembalasan serupa juga mungkin dilakukan oleh pasar lain.

Sebagai contoh, ketika produk dari Tiongkok membanjiri Indonesia, lama kelamaan neraca keuangan kita akan semakin bobrok, mau tak mau Indonesia akan melakukan strategi anti-dumping ke Tiongkok dengan menaikkan tarif.

Ketiga, perang dagang AS-Tiongkok juga akan menciptakan perang dagang di negara lain. "Ini sebenarnya dampak yang paling mengerikan," tegasnya.

Perang dagang muncul karena sejumlah negara tidak mematuhi lagi aturan perdagangan internasional. Ketidakpatuhan itu terakhir kali terjadi pada 1930, hingga menyebabkan depresi besar (great depression) di AS dan Uni Eropa.

"Ujung-ujungnya, pada 1939 perang dagang berubah menjadi Perang Dunia II", tukasnya.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR