KEBIJAKAN PEMERINTAH

Indonesia merdeka dari ponsel BM pada 17 Agustus 2019

Rudiantara:  #StopPonselBM, Indonesia merdeka dari ponsel black market.
Rudiantara: #StopPonselBM, Indonesia merdeka dari ponsel black market. | Bismo Agung /Beritagar.id

Telepon seluler black market (BM), menjadi persoalan serius di Indonesia. Kehadirannya sudah merusak ekosistem perdagangan ponsel.

Asosiasi Ponsel Seluruh Indonesia (APSI) memprediksi peredaran ponsel BM memiliki potensi mengurangi pendapatan negara hingga triliunan rupiah per tahun.

Perhitungannya begini. Jumlah ponsel pintar baru setiap tahun sebanyak 45 juta unit. Dari jumlah itu, sekitar 20 – 30 persen atau setara dengan 9 juta unit ponsel merupakan ponsel BM.

Bila rata-rata harga per ponsel dalam kisaran harga Rp2,2 juta, maka nilai ponsel BM yang beredar mencapai Rp1,98 triliun. Belum lagi bila dihitung dengan potensi kerugian negara dari hilangnya pendapatan 10 % PPN dan 2,5% PPh. Total jenderal kerugian negara akibat ponsel BM ditaksir mencapai sekitar Rp2,8 triliun.

Untuk menyehatkan ekosistem perdagangan ponsel, Pemerintah tengah menggodok peraturan mengenai validasi International Mobile Equipment Identity (IMEI) dengan Mobile Subscriber Integrated Services Digital Network Number (MSISDN) atau nomor ponsel.

Regulasi itu berbentuk Peraturan Menteri dari tiga kementerian. Yaitu Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Permen tersebut rencananya akan ditandatangani pertengahan Agustus 2019.

“Bertepatan dengan Peringatan Ulang Tahun Proklamasi ke-74 Republik Indonesia, Pemerintah menargetkan Indonesia merdeka dari ponsel black market ,” ujar Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara dalam Talkshow, gerakan #StopPonselBM, di Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta, Jumat (2/8/2019).

Rudiantara mengatakan, regulasi ini tidak hanya akan menyehatkan ekosistem industri dan perdagangan ponsel tapi juga untuk mendongkrak pendapatan pajak. "Yang lebih penting lagi, konsumen pun akan terlindungi,” kata Rudiantara kepada Beritagar.id.

Menurut dia, sebenarnya Indonesia sudah terlambat menerapkan regulasi validasi IMEI – MSISDN ini, sebab beberapa negara sudah melakukan sejak beberapa tahun lalu.

Contohnya Pakistan. Negara di Asia Selatan itu, sudah berhasil melaksanakan regulasi sejenis. Hasilnya negara mendapatkan tambahan pajak, ekosistem industri ponselnya sehat dan konsumennya pun terlindungi.

Masih butuh 3 fase

Benarkah pada 17 Agustus nanti Indonesia akan merdeka dari ponsel BM? Nanti dulu. Diperkirakan regulasi baru akan efektif dalam 6 bulan ke depan. Menurut Dirjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI) Kementerian Kominfo, Ismail, dalam rilis yang diterima Beritagar.id, implementasi regulasi ini butuh tiga fase.

Fase pertama, disebut inisiasi. Inilah yang akan dilakukan pada 17 Agustus 2019, penandatanganan tiga peraturan menteri.

Selanjutnya, masuk fase kedua, yaitu persiapan. Di sini, tiga kementerian berbagi tugas. Kementerian Perindustrian bertugas menyiapkan database dan SIBINA sekaligus prosedur verifikasi dan validasi IMEI.

Kementerian Kominfo mendapat tugas meminta operator menyediakan layanan lost and stolen dan sistem penghubung antara SIBINA ((Sistem Informasi Basis data IMEI Nasional) dan Equipment Identity Register (EIR).

Sedang Kementerian perdagangan dapat job membina pedagang ponsel, untuk mendaftarkan stok IMEI perangkat yang dijualnya ke dalam SIBINA.

Fase ketiga disebut fase operasional. Yaitu mengeksekusi beleid yang sudah dibuat tiga kementerian. Operator telekomunikasi akan membuka layanan lost and stolen dan sosialisasi lanjutan.

Di sini, operator akan aktif mengirim notifikasi kepada pengguna ponsel, khususnya pemegang IMEI duplikat. Pengguna diminta untuk membuktikan keaslian perangkat.

Lalu bagaimana nasib ponsel BM? Di tahap awal operator akan melakukan pemblokiran. Artinya ponsel masih bisa digunakan memakai koneksi WiFi, tapi tidak bisa menggunakan SIM card lokal.

Namun menurut Ismail, pemerintah tengah menyiapkan tahapan berikutnya yaitu: pencegahan. Entah dengan tehnologi yang seperti apa, tapi pada tahap ini ponsel BM pun tidak bisa mengakses WiFi.

“Jadi ponsel BM kelak tidak ada artinya, kecuali hanya untuk kamera,” ujar Ismail.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR