PELESTARIAN LINGKUNGAN

Indonesia peringkat satu negara penangkap hiu terbanyak di dunia

Nelayan memotong sirip ikan hiu di lokasi pelelangan di Pelabuhan Perikanan Samudera Lampulo, Banda Aceh, Aceh, Sabtu (20/10/2018).
Nelayan memotong sirip ikan hiu di lokasi pelelangan di Pelabuhan Perikanan Samudera Lampulo, Banda Aceh, Aceh, Sabtu (20/10/2018). | Ampelsa /Antara Foto

Indonesia menempati posisi teratas negara penangkap hiu terbanyak secara global. Dalam kurun waktu 2007-2017 rata-rata tangkapan hiu yang dilakukan oleh Indonesia mencapai 110.737 ton per tahun.

Hal tersebut diungkapkan oleh organisasi nirlaba The Wildlife Trade Monitoring Network (TRAFFIC). Ada 20 negara yang tercatat paling banyak melakukan tangkapan hiu dan pari. Posisi Indonesia diikuti oleh Spanyol dengan jumlah tangkapan rata-rata 78,443 ton per tahun.

Selain itu, India juga masuk dalam lima besar negara yang menjadi penangkap hiu terbanyak di posisi ketiga. Berikutnya Meksiko menduduki posisi keempat dan Amerika Serikat menduduki posisi kelima.

Adapun faktor utama terjadinya perdagangan hiu adalah adanya kebiasaan mengonsumsi sirip hiu oleh masyarakat Asia Timur. Sirip hiu ini biasanya diolah menjadi sup untuk disajikan saat acara-acara penting.

Berdasarkan data yang diperoleh dari tahun 2000-2016, rata-rata produksi sirip hiu di dunia mencapai 16.177 ton per tahun. Adapun total pendapatannya yang mencapai Rp4,1 triliun per tahun.

Hong Kong merupakan negara terbesar yang mengimpor sirip hiu. Setiap tahunnya, mereka rata-rata mengimpor 9.069 ton sirip hiu. Kemudian diikuti Malaysia dengan jumlah 2.556 ton per tahun, lalu Tiongkok 1.868 ton per tahun dan Singapura 1.587 ton setiap tahun.

Sementara itu, importir utama daging hiu dan pari diduduki Brasil, Italia, Spanyol, dan Uruguay.

Dalam publikasinya TRAFFIC menyebut jika penangkapan secara berlebihan ini terus berlanjut, maka populasi hiu bisa sangat terancam. Ini tak lain karena pertumbuhan hiu yang lambat. Sebab, proses kematangan hiu relatif lambat dan kemampuan reproduksi mereka juga rendah.

Persebaran dan sifat migrasi mereka yang luas juga menimbulkan kesulitan yang lebih besar ketika manusia mencoba untuk merancang dan menerapkan langkah-langkah efektif untuk mencegah eksploitasi berlebihan.

Tidak sepenuhnya dilarang

Pasar perdagangan hiu di Indonesia tidak pernah sepi dari permintaan. Hal itu membuat perburuan hiu tetap ada, di samping lemahnya perlindungan terhadap satwa laut ini.

Pemerintan Republik Indonesia melalui Menteri Kelautan dan Perikanan sebetulnya telah melarang perburuan ikan hiu dan ragam jenis mamalia lainnya yang dilindungi undang-undang. Ketentuan teknis mengenai larangan penangkapan ikan hiu, antara lain tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 59/PERMEN-KP/2014, Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 18/KEPMEN-KP/2013.

Namun tidak semua jenis hiu dilindungi. Daging hiu masih bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah hanya melindungi beberapa jenis hiu seperti hiu martil (Sphyrna leweni), hiu koboi (Carcharhinus longimanus), hiu gergaji (Pristis microdon), hiu paus (Rhyncodon typus), dan hiu monyet atau cucut pedang (Alopias pelagicus).

Pengaturan pemanfaatan komoditas hiu dan ikan pari secara internasional juga diatur melalui Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) yang telah diratifikasi oleh Indonesia.

CITES sendiri mengelompokkan pemanfaatan komoditas menjadi tiga apendiks yaitu apendiks I untuk perlindungan penuh, apendiks II untuk pembatasan dengan kuota, dan apendiks III untuk pencatatan setiap pemanfaatan.

Pada 2003, hiu paus dan hiu basking masuk dalam apendiks II (perlindungan terbatas) CITES. Pari gergaji masuk dalam apendiks I CITES sejak 2007.

Sementara itu hiu koboi, hiu martil, dan pari manta masuk dalam apendiks II CITES sejak 2014, dan yang terbaru adalah hiu kejen, hiu tikus, dan pari mobula masuk dalam apendiks II CITES sejak tahun 2016

Dirjen pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP, Bramantyo Satyamurti, mengatakan upaya perlindungan terhadap ekosistem laut dilakukan pemerintah dengan mengikuti keputusan CITES dan juga Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang menentukan kuota tangkap.

"Harus kita ikuti, tapi pahami juga dari hiu ini penghasilan nelayan cukup bagus, kita pasti akan melindungi hiu yang dilarang melalui tindakan penegakkan hukum, kalau hiu ini ditangkap dan dijual sesuai dengan peraturan dan tidak dilindungi ya tidak masalah, kita hati-hati sekali," jelas Bramantyo saat dihubungi Beritagar.id, Sabtu (14/9/2019).

Berdasarkan kajian KKP, sebagian besar hiu ditangkap nelayan tanpa sengaja atau bycatch dan hanya 20 persen yang merupakan hasil tangkapan utama. Karenanya, dia mendorong semua pihak harus ikut serta dalam menjaga populasi hiu dan pari.

Pihaknya pun telah melakukan promosi anti-makan sirip hiu kepada konsumen di restoran dan hotel. Namun, langkah itu kerap berbenturan dengan kepentingan nelayan yang menangkap ikan hiu dan menjual siripnya untuk mencari nafkah.

Harga sirip ikan hiu berkisar antara Rp150 ribu sampai dengan Rp1,5 juta, tergantung tipe dan ukuran. Oleh karena itu, ia juga menyerukan penghentian pembelian sirip ikan hiu untuk menekan angka pembunuhan ikan hiu dan pari.

“Kami akan cek di jalur perdagangannya, salah satunya bea cukai,” tuturnya.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR