PERDAGANGAN INTERNASIONAL

Indonesia segera gabung blok dagang terbesar dunia

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita (kanan) dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan keterangan terkait Dialog Infrastruktur Indonesia-Afrika 2019 di Nusa Dua, Bali, Rabu (21/8/2019).
Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita (kanan) dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan keterangan terkait Dialog Infrastruktur Indonesia-Afrika 2019 di Nusa Dua, Bali, Rabu (21/8/2019). | Nyoman Budhiana /AntaraFoto

Pemerintah tengah mengintensifkan pembahasan pokok-pokok perjanjian dagang multilateral Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) dengan 16 negara.

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan, perjanjian dagang yang tak kunjung menemukan titik temu selama tujuh tahun terakhir itu ditargetkan akan tuntas pada November 2019.

Kata Enggar, salah satu hambatan yang membuat perjanjian ini lama disepakati adalah perkara tarik ulur dengan India. Hal ini dimaklumi lantaran India belum pernah memiliki pakta perjanjian perdagangan bebas multilateral.

Selain itu, dengan pasar yang begitu besar—1,3 miliar penduduk—India ingin melindungi kepentingan negaranya dari dampak pasar bebas.

“Tetapi saya melihat kita bisa menjembatani. Kita sudah menyepakati bahwa—termasuk India—November ini kita bisa umumkan status perjanjian ini “substantively concluded” (disepakati secara substansial),” kata Enggar di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (11/9/2019).

RCEP bakal jadi blok dagang terbesar di dunia setelah Trans-Pacific Partnership (TPP) kehilangan Amerika Serikat (AS). Kerja sama ini bakal meliputi 3,5 miliar penduduk dunia dengan total produk domestik bruto (PDB) gabungannya mencapai AS$49,5 triliun atau setara dengan 40 persen dari PDB dunia.

Jika disetarakan lagi, maka perjanjian yang melingkupi 32,2 persen ekonomi dunia ini bakal menguasai 29 persen arus perdagangan dan investasi global.

Anggotanya terdiri dari negara-negara ASEAN seperti Brunei Darussalam, Kamboja, India, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam, ditambah enam negara lain yakni Tiongkok, India, Jepang, Korea Selatan, Australia, dan New Zealand.

Pada 2050, total PDB negara-negara yang tergabung dalam RCEP diproyeksi bakal mencapai AS$250 triliun, dengan sumbangsih Tiongkok dan India pada angka itu mencapai lebih dari 75 persen.

“Kalau ini ada, maka ini adalah blok perdagangan terbesar di dunia,” kata Enggar.

Maka dari itu, Enggar menyebut Indonesia tidak akan lagi bergabung dengan TPP—yang kini diubah namanya menjadi CPTPP (Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership).

“(CPTPP) Kurang greget karena sudah minus 350 juta penduduk (dari AS),” tuturnya.

Perundingan RCEP penting untuk segera disepakati lantaran bisa menjadi momentum yang tepat untuk mendorong perubahan serta kemajuan perekonomian dunia di tengah ketegangan dagang antara Tiongkok dan AS.

Apabila perundingan ini berhasil dirampungkan pada tahun ini, maka dampak positifnya diharapkan bisa menghalau perlambatan ekonomi, proteksionisme, dan sentimen antiperdagangan yang menerpa banyak negara, termasuk Indonesia.

Di sisi lain, perjanjian perdagangan bebas (free trade agreement/FTA) menjadi salah satu jawaban untuk mengundang investor masuk ke suatu negara.

Vietnam misalnya. Negara ini dikatakan sebagai pemenang perang dagang lantaran menjalin banyak FTA dengan negara luar, sehingga transaksi dagangnya menjadi murah karena kompensasi tarif—selain juga faktor-faktor lainnya.

Kondisi ini yang kemudian membuat tingkat foreign direct investment (FDI) negara ini menyumbangkan nyaris seperlima dari PDB Vietnam. Adapun tiga negara yang melakukan penanaman modal langsung paling banyak di Vietnam adalah Jepang, Taiwan, dan Korea Selatan.

Kejar juga dengan Australia dan Korea Selatan

Selain kerja sama dagang multilateral, Indonesia juga mengejar penyelesaian perjanjian dengan Australia dan Korea Selatan.

Dengan Australia, melalui Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA), kerja samanya sudah ditandatangani per Senin (4/9/2019) oleh Menteri Perdagangan RI Enggartiasto Lukita dan Menteri Perdagangan, Pariwisata, dan Investasi Australia Simon Birmingham.

Setelah penandatanganan, kerja sama ini hanya tinggal diratifikasi oleh parlemen masing-masing negara, untuk Indonesia tentu saja oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
DPR punya waktu 60 hari untuk membahas ini, jika lewat dari tenggat waktu itu, maka perjanjian dagang ini bisa disahkan melalui peraturan presiden (perpres).

“Kita percepat, dalam tahun ini sudah selesai. Jadi, baik Australia dan Indonesia tahun ini sudah bisa diratifikasi. Karena semua pihak mengharapkan bisa selesai,” kata Enggar.

IA-CEPA memungkinkan kedua pihak untuk menghapus hambatan tarif dagang. Selain itu, perjanjian ini turut memfasilitasi rantai pasok antara Indonesia dan Australia dan menciptakan lapangan pekerjaan sehingga perekonomian jadi lebih kuat.

Selain dengan Australia, Indonesia juga tinggal selangkah lagi merampungkan perjanjian dagang dengan Korea Selatan melalui Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK-CEPA).

Targetnya, kesepakatan kedua belah pihak bisa terjadi pada Oktober, sehingga November 2019 sudah bisa ditandatangani.

Perjanjian ini diharapkan mampu memperbaiki kinerja perdagangan Indonesia dengan Korea Selatan. Berdasarkan data Kemendag, Indonesia mengalami defisit neraca perdagangan sebesar AS$441 juta dengan Korea Selatan sepanjang semester I/2019.

Padahal, neraca perdagangan Indonesia dengan negara ginseng tersebut surplus AS$451 juta di periode yang sama tahun sebelumnya.

Enggartiasto berharap IK-Cepa bisa memuluskan dua perusahaan Korea Selatan yakni Lotte Chemical dan Hyundai agar bisa cepat merealisasikan investasinya di Indonesia.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR