Indonesia tak langgar aturan penayangan iklan sawit di Prancis

Foto ilustrasi seorang pekerja membawa biji sawit.
Foto ilustrasi seorang pekerja membawa biji sawit. | Ahmad Yusni /EPA

Komisi Etika Periklanan Prancis (Jury de Deontologie Publicitaire/JDP) memenangkan gugatan atas iklan minyak kelapa sawit Indonesia di Lyon, Prancis.

Keputusan yang dibacakan Jumat (15/6/2018), memutuskan iklan minyak kelapa sawit Indonesia yang dipublikasikan Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) Lyon tidak menyalahi aturan.

Ada dua keputusan yang dibacakan JDP. Pertama, data dan dokumen ITPC Lyon selama pemeriksaan menunjukkan adanya evolusi undang-undang dan sertifikasi produksi minyak kelapa sawit di Indonesia.

Kedua, aduan pelapor tidak menjadi bagian dari keputusan JDP. Alhasil, JDP menyetujui secara substantif bahwa iklan ITPC Lyon tidak menyalahi aturan penggunaan terminologi pembangunan berkelanjutan.

"Hasil keputusan JDP adalah kemenangan legal bagi Indonesia," sebut Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Oke Nurwan, dalam situs resmi Kementerian Perdagangan, Selasa (26/6/2018).

Kasus ini berawal dari iklan yang dipublikasikan ITPC Lyon pada November 2017. Iklan itu menyematkan informasi "L'huile de palme Indonesienne est plus durable et plus ecologique" yang artinya "Minyak kelapa sawit Indonesia berkelanjutan dan ramah lingkungan".

Rupanya iklan ini mendapat protes. Oleh pelapor, iklan diadukan ke JDP lantaran dianggap membawa pernyataan yang tidak benar dan tidak mendasar.

Kasus berlanjut hingga ke persidangan. Puncaknya terjadi saat rapat dengar pendapat, 1 Juni 2018. Saat itu Indonesia diwakili oleh Direktur Pengamanan Perdagangan Kemendag, Pradnyawati, yang turut ditemani oleh perwakilan KBRI Paris, perwakilan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), dan Sekretariat Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO).

Kendati demikian, dalam amar putusannya JDP juga meminta kejelasan pesan iklan minyak kelapa sawit Indonesia dengan menggarisbawahi dua poin. Pertama, pengiklan harus menunjukkan kegiatan atau produk memiliki kualitas seperti yang diklaim.

Kedua, pengiklan harus menyertakan kejelasan yang sangat jelas, dapat dibaca atau didengar, dan memenuhi persyaratan penyebutan rekomendasi sesuai otoritas periklanan Prancis (de l'Aurhorite de regulation professionelle de la publicite/ARPP).

Setelah keputusan ini, pelapor dan terlapor diberi waktu hingga 30 Juni 2018 untuk mengajukan banding sebelum keputusan dipublikasikan di situs JDP.

Di sisi lain, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita tetap mengingatkan supaya pengusaha sawit Indonesia senantiasa waspada mengawal segala perkembangan di tengah upaya-upaya yang akan ditempuh Uni Eropa dalam membatasi komoditas ini.

Pada awal tahun ini, Kemendag telah mengusulkan penambahan tiga kantor ITPC di tiga negara untuk mempermudah proses dagang di wilayah tersebut.

Tiga negara yang dimaksud adalah Bangladesh, Rusia, dan Pakistan. Masing-masing kantor akan dibuka di Dhaka (Bangladesh), Karaci (Pakistan), dan Vladivostok (Rusia).

Usulan tersebut untuk mereposisi tiga kantor ITPC yang ditutup pada 2017. Dua di antara ITPC yang ditutup ada di Lyon, Prancis dan Kopenhagen, Denmark.

ITPC sejak awal didirikan sebagai badan yang mempromosikan produk asal Indonesia ke negara yang dituju. Sesuai perintah Presiden Joko "Jokowi" Widodo, ITPC akan dijadikan ujung tombak perdagangan di masing-masing negara.

Belakangan Uni Eropa semakin memperketat ekspor minyak kelapa sawit (CPO) ke kawasannya. Langkah paling anyar yang dilakukan Uni Eropa adalah dengan penundaan pelarangan penggunaan CPO sebagai bahan campuran biofuel hingga 2030.

Keputusan itu disepakati dalam pertemuan tripartiat antara Komisi Eropa, Parlemen Eropa, dan Dewan Uni Eropa, pada 14 Juni 2018.

Dalam teks revisi Renewable Energy Directive (RED II), Uni Eropa sepakat mencapai target energi terbarukan sebesar 32 persen pada 2030 dari saat ini sebesar 27 persen. Kesepakatan baru itu menggantikan rancangan proposal energi yang akan menghapus minyak kelapa sawit sebagai bahan dasar biofuel pada 2021.

Keputusan ini dipastikan akan menurunkan ekspor sawit Indonesia ke Uni Eropa. Hal itu dikarenakan 33 persen minyak sawit yang diekspor ke Uni Eropa digunakan sebagai bahan baku biodiesel.

Sebelumnya ekspor biodiesel Indonesia ke Uni Eropa sudah menurun sejak 2013 hingga 2016. Pradnyawati bilang penurunan tersebut sangat drastis dari US $635 juta turun hingga hanya US $9 juta.

Pemerintah mengaku akan bernegosiasi dengan Uni Eropa terkait ini. Mengutip Katadata, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan saat ini sedang menegosiasikan kriteria minyak kelapa sawit yang bisa diekspor Indonesia ke Uni Eropa.

Dalam proses ini, Luhut telah membentuk tim yang berisikan orang Indonesia ke dalam tim Uni Eropa untuk membahas soal kriteria ini. Tim ini akan memastikan Uni Eropa tidak mengatur Indonesia

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR