SAMPAH PLASTIK

Indonesia ''tempat sampah'' limbah kertas dan plastik dari Amerika

Tumpukan sampah kertas serta plastik yang diimpor sebuah perusahaan pabrik sebagai bahan baku kertas di Mojokerto, Jawa Timur, Rabu (19/6/2019).
Tumpukan sampah kertas serta plastik yang diimpor sebuah perusahaan pabrik sebagai bahan baku kertas di Mojokerto, Jawa Timur, Rabu (19/6/2019). | Zabur Karuru /Antara Foto

Indonesia adalah satu dari sedikit negara di selatan Asia yang menjadi lokasi utama negara-negara barat untuk "membuang" sampah kertas dan plastik. Negara terbesar yang melakukannya ke Indonesia adalah Kepulauan Marshall dan Amerika Serikat (AS) --setidaknya dalam skala nilai, bukan berat.

Menurut Prigi Arisandi, Direktur Eksekutif Ecoton --lembaga kajian ekologi dan konservasi lahan basah, Indonesia tidak sendirian. Negara di sekitar Indonesia juga menjadi "tempat sampah" kertas dan plastik dari negara-negara maju.

"Tujuan utama sampah kertas dan plastik dari AS adalah Indonesia. Eropa biasanya ke Malaysia, baru ke Indonesia. Australia ke Vietnam, lalu Indonesia," kata Prigi melalui sambungan telepon kepada Beritagar.id, Rabu (10/7/2019).

10 besar negara-negara pengimpor sampah plastik dan kertas ke Indonesia.
10 besar negara-negara pengimpor sampah plastik dan kertas ke Indonesia. | Lokadata /Beritagar.id

Fakta itu pun selaras dengan data perdagangan luar negeri keluaran Badan Pusat Statistik yang dipelajari Lokadata Beritagar.id. Impor sampah plastik dengan nilai terbesar datang dari Kepulauan Marshall, sebuah wilayah di Samudera Pasifik.

"Ya Kepulauan Marshall sama saja dengan AS," tukas Prigi. Kepulauan Marshall memang sempat berada di bawah pengelolaan AS selama hampir empat dekade sebelum merdeka dan berdaulat pada 1986.

Indonesia dan negara-negara di Asia Tenggara serta India makin masif menjadi "tempat sampah" kertas dan plastik dari negara maju setelah Tiongkok melarang impor komoditas tersebut mulai awal 2018. Data pejuang lingkungan Greenpeace menunjukkan angka kenaikannya.

Pada kurun 2016-2018, pertumbuhan impor sampah plastik di ASEAN mencapai 171 persen, dari 836.529 ton menjadi 2.265.962 ton. Itu setara dengan sekitar 423.544 kontainer pengiriman seukuran 20 kaki.

Indonesia pun mengalami kenaikan signifikan sebanyak 123 persen. Kenaikan dari dari $45,87 juta AS pada 2017 menjadi $102,4 juta AS pada 2018. Sementara menurut data BPS, volume sampah kertas dan plastik impor naik 35 persen hingga 2018.

Peningkatan impor sampah plastik ke Indonesia.
Peningkatan impor sampah plastik ke Indonesia. | Lokadata /Beritagar.id

Kehadiran impor sampah plastik di Indonesia sebenarnya ironi karena negeri ini sejatinya sudah punya dua regulasi yang secara prinsip melarang impor plastik. Masing-masing adalah Undang-Undang 18/2009 tentang pengolahan sampah dan Peraturan Menteri Perdagangan 31/2016 tentang ketentuan impor limbah non-bahan berbahaya dan beracun.

Khusus regulasi nomor 31/2016, menurut Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya Bakar, akan segera direvisi demi mendukung niat pemerintah untuk menghentikan segala kegiatan impor limbah plastik.

Kemudian Kementerian LHK juga punya regulasi yang melarang sampah masuk ke Indonesia. "Ini sebuah ironi, apalagi nilai ekonomisnya sangat kecil. Cuma naik dari Rp1,6 triliun menjadi Rp1,7 triliun hingga 2018," tutur Prigi dalam video dokumenter berjudul Take Back produksi Ecoton dan The Party Department yang dirilis pada Juni 2019.

Ironi lainnya adalah pada masyarakat. Mereka bisa mendapatkan uang dari penjualan sampah plastik impor yang tak terpakai oleh perusahaan, tapi kesehatannya terdampak pembakaran limbah plastik yang tidak berguna untuk daur ulang.

"Dampak lainnya adalah kontaminasi air bawah tanah dari timbunan sampah plastik yang tidak terpakai ketika hujan turun," lanjut Prigi.

Permasalahan kiriman sampah plastik dari luar negeri yang makin ketat dan terlarang sekarang menggunakan modus baru. Berdasarkan temuan Ecoton, sampah plastik diselundupkan dalam impor sampah kertas ke Indonesia.

Modus ini menggunakan celah pemeriksaan di Direktorat Bea Cukai. Prigi menjelaskan impor sampah kertas mendapat status green line sehingga tidak perlu diperiksa. Sedangkan bila impor sampah plastik, barang pasti akan tertahan di pabean karena berstatus red line.

Prigi menduga ada kompetisi antara Kementerian Perdagangan dan Kementerian Keuangan dalam hal ini untuk urusan performa administrasi. Belum lagi dugaan Prigi soal "kerjasama" antara kelompok eksportir di luar negeri dan importir di dalam negeri.

21 perusahaan pengimpor sampah plastik di Indonesia per 2018.
21 perusahaan pengimpor sampah plastik di Indonesia per 2018. | Lokadata /Beritagar.id

Di Indonesia hingga 2018, menurut data BPS, ada 21 perusahaan yang memiliki izin mengimpor sampah plastik. Rerata adalah produsen barang plastik.

Menurut Prigi, kalangan industri pengolahan plastik di Indonesia seolah menjadi "penadah" ketika negara-negara maju kesulitan membuang limbah plastiknya. Untuk mengatasi ini, Prigi menyatakan Kementerian Perdagangan harus berani mencabut izin impor perusahan-perusahaan itu.

Jika itu tak terjadi, ditambah belum ada tanda-tanda keseriusan pemerintah untuk mengatasi hal ini, Indonesia akan tetap menjadi "tempat sampah" negara-negara maju.

Prigi menyebut pemerintah Indonesia belum cukup serius mengatasi ini. Indikatornya adalah para menteri tak pernah membicarakan hal ini di depan publik.

Untuk sementara, pemerintah seperti tengah fokus memerangi sampah plastik dari masyarakat yang kini mencemari laut. Isu ini dibawa Presiden Joko Widodo ke Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN di Bangkok, Thailand, pada 22-23 Juni lalu.

"Pemerintah mulai serius jika sudah menyoroti pelabuhan Tanjung Priok karena 60 persen sampah kertas di Indonesia masuk lewat situ. Jangan cuma selalu Batam dan Tanjuk Perak di Surabaya," kata Prigi.

Lebih lanjut, Prigi bersama Ecoton mengajak masyarakat untuk memerangi sampah kertas dan plastik impor. Mereka menggalang petisi daring untuk menolak kiriman sampah, terutama plastik yang mencapai 40 persen dari total limbah, dari negara maju.

Adapun otoritas pabean Indonesia di Surabaya akan mengirim balik limbah plastik berbahaya ke Brisbane, Australia. Sebanyak 210 ton sampah plastik rumah tangga, termasuk barang elektronik, tiba di Surabaya pada Juni lalu.

Boleh jadi ini adalah tindakan lanjutan dari aksi Kementerian LHK yang bakal mengekspor balik dugaan selundupan 16 kontainer berisi sampah plastik impor di Surabaya dan Batam ke negara pengirim. Alasannya, seperti dijelaskan Menteri LHK Siti Nurbaya, kiriman sampah plastik itu ilegal.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR