PELEMAHAN KPK

Infografik: Jokowi masih bisa tolak revisi UU KPK

Jokowi bisa menolak draf revisi dari DPR. Jika DPR ngotot kelar, waktu pembahasan cuma sampai 30 September. Ada cacat hukum dalam proses.
Jokowi bisa menolak draf revisi dari DPR. Jika DPR ngotot kelar, waktu pembahasan cuma sampai 30 September. Ada cacat hukum dalam proses. | Antyo® /Beritagar.id

Lihatlah kalender DPR. Terhitung mulai hari ini (9/9/2019), selama September cuma ada 15 hari kerja, sisa waktu untuk bekerja. Agenda yang terisi baru lima hari.

Artinya, parlemen cuma punya sedikit waktu untuk membahas revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang disahkan empat hari lalu (5/9/2019).

Masyarakat dari berbagai latar, termasuk pemuka agama, memandang draf revisi itu memperlemahkan KPK. Mereka menolak keras.

Sejumlah catatan perihal revisi UU KPK:

  • Sebagai manuver DPR, upaya pelemahan KPK sudah empat kali terjadi: 2010, 2015, 2016, dan 2019.
  • Pada Februari 2016, Jokowi dan DPR sepakat menunda pembahasan revisi UU KPK.
  • Isi draf revisi 2019 yang memperlemahkan KPK itu mencakup enam masalah utama.
  • Proses draf revisi itu melibatkan pemerintah. Menurut Koran Tempo, penghubung istana dan Senayan adalah politikus Golkar.
  • Proses penyusunan draf memiliki cacat prosedural. Menurut Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Feri Amsari, revisi belum ada dalam program legislasi.
  • Feri berpendapat, "[...] sesuatu yang cacat prosedural akan dianggap batal demi hukum, jadi batal dengan sendirinya...."
  • Draf sudah sampai di tangan pemerintah, dalam hal ini Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly.
  • Menurut Yasonna di Jakarta hari ini, Presiden Joko Widodo sudah memintanya mempelajari draf revisi.

Apa yang dapat dilakukan Jokowi?

Ada celah presiden lakukan dalam menghadapi draf yang motor penyusunnya adalah politikus dari enam partai pendukungnya:

  • Presiden tidak membuat surat presiden (surpres) kepada DPR.
  • Isi surpres, Pasal 50 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, adalah menugasi menteri untuk membahas RUU bersama DPR
  • Tidak membuat surpres berakibat DPR tak dapat melanjutkan pembahasan.
BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR