Inggris akan rugi besar jika keluar dari Uni Eropa

Bendera Inggris dan Uni Eropa
Bendera Inggris dan Uni Eropa | Andy Rain /EPA

Berpisah dengan Uni Eropa menjadi pilihan yang berisiko bagi Inggris. Salah satu implikasi yang diramalkan besar terjadi adalah terganggunya sektor keuangan Negeri Ratu Elizabeth itu.

Sebuah laporan yang dirilis oleh biro akuntansi, Pricewaterhouse Coopers (PwC), memprediksi Inggris akan kehilangan pendapatan hingga USD145 miliar (sekitar Rp1.906,7 triliun) dan 1 juta pekerjaan pada tahun 2020 jika rencana yang populer disebut dengan "Brexit" itu jadi dilaksanakan.

Lembaga pemberi peringkat keuangan, Moody's Investors Service, juga mengatakan putusnya hubungan Inggris dan Uni Eropa akan menimbulkan efek negatif bagi kelayakan kredit dari perusahaan-perusahaan berbasis Inggris dan juga pemerintahnya.

Bukan hanya itu saja, dilansir oleh BBC.com, jika Inggris memutuskan untuk tetap menjadi anggota Uni Eropa, maka pertumbuhan ekonomi tahunan dalam kurun 2016 hingga 2020 akan mencapai 2,3 persen. Sebaliknya, jika Inggris keluar dan menjadi anggota WTO (World Trade Organization), maka ekonomi mentok pada 0,9 persen.

Dikutip dari The Wall Street Journal, Confederation of British Industry (CBI), yang mewakili sekitar 190,000 pekerja di Inggris, mengatakan ada dua skema yang mungkin dijalankan Inggris ketika memutuskan keluar dari Uni Eropa.

Pertama, menandatangani pakta perdagangan bebas (Free Trade Agreement/FTA) dengan 27 negara lain yang tergabung dalam Uni Eropa. Kedua, menjalankan bisnis sebagai anggota Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Di sisi lain, Direktur Eksekutif Vote Leave, Matthew Elliott, menyuarakan optimistisnya dengan mengatakan jumlah tenaga kerja dan ekonomi akan baik-baik saja dan cenderung tumbuh setelah keluar dari Uni Eropa.

Brexit mulai mencuat sejak 2012. Desakan itu berawal dari defisit perdagangan Inggris yang dialami sejak bergabung dengan Uni Eropa 27 tahun silam. Rata-rata defisitnya mencapai 30 juta pound (atau sekitar Rp565 miliar) per harinya.

Selain itu, seperti yang dikutip dari telegraph, kebijakan Pertanian Bersama yang membebankan tiap keluarga dengan biaya sebesar 1.200 pound (sekitar Rp22 juta) per tahun, membuat tagihan makanan menjadi lebih tinggi. Belum lagi terbatasnya kendali Inggris atas perairan hingga 200 mil dari garis tengah.

Di luar Uni Eropa, Inggris akan bebas untuk menegosiasikan perjanjian perdagangan yang jauh lebih liberal dengan negara-negara dunia ketiga daripada di Uni Eropa. Selama ini, Inggris harus berdagang dibawah Tarif Eksternal umum.

Dan salah satu yang paling penting menurut warga Inggris adalah memperjuangkan kedaulatan Inggris yang makin tergerus akibat keanggotaannya dalam Uni Eropa.

Berbeda dengan kebanyakan warga Inggris, Perdana Menteri Inggris, David Cameron, menilai Inggris akan lebih aman dan kuat jika tetap menjadi bagian Uni Eropa.

Cameron pun mengumumkan negara tersebut akan menggelar referendum atau pemungutan suara terpenting dalam sejarah Inggris pada 23 Juni 2016. Referendum itu akan menentukan apakah Inggris akan tetap menjadi bagian Uni Eropa atau putus hubungan dari blok itu.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR