DANA DESA

Ini dia desa-desa hantu, penghuninya cuma 2 - 6 orang

Ilustrasi desa hantu
Ilustrasi desa hantu | Salny /Beritagar.id

Heboh soal desa fiktif tidak kunjung reda. Kementrian Keuangan bertekad akan menyetop aliran dana APBN ke desa-desa yang tak bertuan ini. Sebaliknya, Kementrian Desa tak kalah ngotot. Mereka menegaskan bahwa desa siluman itu tidak pernah ada.

Sayangnya, sampai hari ini, kedua pihak tak ada yang menyodorkan bukti-bukti konkrit ke depan publik. Keduanya cuma perang statement.

Publik pun bertanya-tanya: sebenarnya, desa hantu itu beneran ada atau tidak?

Lokadata mencoba menjawab pertanyaan itu dengan menelusuri sejumlah data, mulai dari data kependudukan, data desa, data penerima Dana Desa, bahkan sampai mengecek silang dengan data pemilih di Komisi Pemilihan Umum (KPU), serta meneropong penampakan desa lewat Google Maps. Hasilnya mengejutkan.

Separuh lebih tidak memenuhi syarat

Melalui penelusuran data penduduk terbaru (diakses 30 Juni 2019), pada Direktorat Jendral Dukcapil, Kemendagri, bisa disimpulkan bahwa ada 44.400 desa yang bisa disebut sebagai “desa-hantu”. Ini bukan salah ketik: 44.400 atau 59 persen desa di Indonesia tak memenuhi syarat sebagai desa.

Menurut UU Desa, sebuah wilayah bisa berdiri sebagai desa jika memenuhi sejumlah syarat, antara lain jumlah minimal penghuni. Desa di Jawa, misalnya, minimal harus dihuni oleh 6.000 penduduk atau oleh 1.200 rumah tangga – cukup satu syarat saja yang perlu dipenuhi. Desa di Bali, minimal dihuni 5.000 jiwa atau 1.000 keluarga. Di Sumatera, minimal 4.000 orang atau 800 keluarga. Syarat paling ringan: desa di Papua, minimal 500 jiwa atau 100 keluarga.

Ternyata, data Dukcapil menunjukkan 59 persen desa tak memenuhi syarat jumlah minimal penghuni. Di Sumatera, misalnya, ada 18.900 desa (82 persen); di Sulawesi 70 persen desa; dan di Jawa, terdapat 9.700 desa (43 persen) yang bisa disebut sebagai desa siluman.

Jika mengacu pada penyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Raker dengan DPR awal November lalu, desa-desa ini tidak layak mendapatkan Dana Desa.

Menurut pejabat Kemendagri, banyaknya desa yang tak memenuhi jumlah minimal penghuni itu hanya merupakan kesalahan administrasi. “Itu karena pencatatan penduduk kita belum sesuai undang-undang,” kata Direktur Fasilitasi Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa Kemendagri Benny Irwan berkilah.

Benarkah? Mari kita liat. Katakanlah soal kekeliruan administrasi itu kita adjust dengan melonggarkan batas minimal penghuni. Seandainya persyaratan penghuni dikorting 90 persen, apakah kira-kira semua desa akan lolos? Ternyata tidak.

Di Sumatera ada lebih dari 1.400 desa yang penghuninya tak sampai 400 jiwa atau kurang dari 80 keluarga. Di Jawa? Sami mawon. Ada 22 desa yang dihuni kurang dari 600 orang. Di Kalimantan ada 112 desa, dan Sulawesi 41 desa.

Dengan syarat selonggar itu pun, hanya Bali dan Nusa Tenggara yang seluruh desanya memenuhi syarat. Di luar itu, ada lebih dari 1.700 desa yang bisa digolongkan sebagai desa siluman. Dengan anggaran rata-rata Rp800 juta/desa, maka setiap tahun ada lebih dari Rp1,4 triliun Dana Desa yang penyalurannya meleset.

Dari 1.700 desa hantu itu, kami menyaring lagi desa-desa paling ekstrim – yakni desa-desa yang paling sedikit penghuninya, di setiap wilayah. Jangan kaget: kami menemukan sembilan desa yang penghuninya bisa dihitung jari, kurang dari 10 orang – dan semuanya mendapat jatah Dana Desa.

Penghuninya bisa dihitung jari

Delapan dari sembilan desa itu berada di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Satu desa lagi, yakni desa Bah Bolon, berada di Nias, Sumatera Utara. Berdasarkan data Kemendesa 2018, kesembilan desa tuyul yang dihuni dua sampai enam jiwa ini menerima dana antara Rp646 juta – Rp886 juta. Jika dibagi rata, tiap orang di desa-desa hantu ini akan menerima rezeki nomplok paling kurang Rp100 juta per kepala.

Tapi benarkah desa-desa tuyul ini jumlah penghuninya bisa dihitung jari? Kami coba cross-check dengan data lain. Salah satu ikhtiar pencarian kami sampai pada data Komisi Pemilihan Umum (KPU), misalnya data rekapitulasi suara dalam pemilihan gubernur Sulawesi Tenggara tahun 2018.

Dalam data tersebut, tercatat hanya ada satu tempat pemungutan suara (TPS) di Desa Ngapawali, Kecamatan Kolono Timur, Kabupaten Konawe Selatan. Desa yang menurut Dukcapil hanya dihuni empat jiwa ini, ternyata memiliki 313 pemilih – yang dalam Pilkada tersebut, kesemuanya memberikan suara.

Kami check lagi dengan melacak nama-nama yang terdaftar sebagai pemilih pada satu-satunya TPS di Ngapawali tersebut. Melalui kode pada Nomor Induk Kependudukan (NIK), tampak bahwa 299 dari 313 pemilih yang nyoblos di TPS Ngapawali, merupakan warga Kecamatan Kolono -- satu kecamatan tetangga yang jaraknya 16 kilometer dari Ngapawali. Sisanya, 14 pemilih, datang dari berbagai kecamatan, tapi, aneh bin ajaib, tak ada satu pun yang berasal dari Kecamatan Kolono Timur atau Desa Ngapawali.

Jadi, benarkah Ngapawali ini desa hantu tanpa penghuni? Mari kita lacak dengan Google Maps.

Penampakan Desa Ngapawali melalui Google Maps (diakses, 21 November 2019).
Penampakan Desa Ngapawali melalui Google Maps (diakses, 21 November 2019). | Google /Google

Misteri di Ngapawali

Desa Ngapawali terletak di pinggir teluk yang memisahkan daratan Sulawesi dengan Pulau Buton. Ngapawali berada sekitar dua jam perjalanan dari ibukota Kendari menuju Pelabuhan Amolengo. Ini pelabuhan ferry yang awal 2016 lalu diresmikan Menteri Perhubungan (kala itu) Ignatius Jonan untuk menghubungkan Konawe Selatan dengan Buton.

Jaraknya yang tak terlalu jauh (hanya 12 kilometer) dari pelabuhan penyeberangan Amolengo membuat kita mudah membayangkan Ngapawali sebagai desa lintasan yang cukup ramai. Citra satelit dalam Google Maps memperlihatkan bahwa rumah-rumah di Ngapawali hanya terpusat di pinggir jalan raya. Bagian terbesar dari desa ini masih melebat sebagai kebun, ladang atau hutan.

Jelas terlihat, di Ngapawali setidaknya ada dua rumah makan, satu toko kelontong dan satu toko penjual pulsa. Rumah hunian? Cukup banyak. Yang jelas bukan hanya empat rumah, tapi juga tidak lebih dari 50 keluarga.

Jadi berapa sebenarnya jumlah penduduk Ngapawali dan apakah desa ini patut mendapat jatah Dana Desa? Pemerintah dengan segala perangkatnya, dari provinsi, kabupaten, hingga ke desa-desa tentu mudah, dan cepat, menjawab pertanyaan ini. Tak perlu berlarut-larut berdebat di media masa.

Catatan redaksi: alenia 17 artikel ini telah diubah, berkaitan dengan akurasi kode NIK. Sebelumnya disebut, 164 pemilih berasal desa yang berlainan. Yang benar: 299 pemilih berasal dari kecamatan lain.
BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR