KEBIJAKAN PEMERINTAH

Inkonsistensi dan kebijakan populis pemerintah berpotensi merugikan pasar

Presiden Joko Widodo menyampaikan paparan pendahuluan ketika memimpin sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Selasa (16/10/2018).
Presiden Joko Widodo menyampaikan paparan pendahuluan ketika memimpin sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Selasa (16/10/2018). | Wahyu Putro /Antara Foto

Pemerintahan Presiden Joko "Jokowi" Widodo lagi-lagi melakukan inkonsistensi kebijakan. Pemerintah sudah mengumumkan kebijakan di depan publik, tapi tiba-tiba berubah dalam waktu singkat.

Yang teranyar, pemerintah membatalkan kenaikan tarif tol Bandara Soekarno-Hatta ruas tol Sedyatmo yang sedianya berlaku pada 14 Februari kemarin. Pembatalan merupakan buntut dari imbauan Jokowi.

Menurut Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Jokowi menginginkan sejumlah pemangku kepentingan berwenang menekan biaya logistik. Imbauan tersebut langsung ditangkap PT Jasa Marga (Persero) dengan membatalkan kenaikan tarif tol.

"Jadi di tengah-tengah masyarakat banyak beban-beban, ya kita harus memikirkan agar masyarakat jangan terbebani terlalu banyak," jelas Budi Karya dilansir dari CNBC Indonesia, Jumat (15/2/2019).

Ekonom Samuel Aset Manajemen, Lana Soelistianingsih, menilai inkonsistensi kebijakan pemerintah tersebut tidak lepas dari kurangnya koordinasi yang baik antara Kementerian/Lembaga dengan pemangku kepentingan --dalam hal ini pelaku usaha.

"Seharusnya Kementerian Perhubungan yang berkoordinasi dengan baik. Memang dari awal sudah ada arahan untuk menjaga inflasi menjelang pemilu, jadi harga dan tarif sudah ditekankan jangan naik dulu, seharusnya itu dikomunikasikan dengan baik ke pelaku usaha," ujar Lana kepada Beritagar.id, Jumat (15/2).

Selain kebijakan yang tidak konsisten, Lana juga menyoroti kebijakan pemerintah yang cenderung populis menjelang pemilihan umum. Ia menilai, pemerintah cenderung mengejar pendekatan politik populis yang tidak bergantung pada tata pemerintahan yang baik, perencanaan yang matang, atau pemahaman tentang kondisi luar.

Salah satunya, ia menyoroti langkah intervensi pemerintah terhadap kenaikan harga tiket pesawat awal tahun ini.

Memang, tarif tiket pesawat merupakan komponen transportasi yang harganya diatur oleh pemerintah (administered price). Pengaturan dilakukan untuk menjaga tingkat inflasi tetap stabil sesuai target.

Namun tidak dapat disangkal, periode permintaan pemerintah untuk menurunkan harga tiket dinilai tidak pas dan menimbulkan anggapan bahwa pemerintah kembali mengambil kebijakan yang cenderung populis menjelang pemilihan umum.

"Pasar melihat ini sebagai kebijakan populis, perihal ini di luar konteks politik atau tidak. Tapi sebetulnya langkah ini sudah benar, karena ya itu memang sudah tugas pemerintah untuk menjaga inflasi," ujarnya.

Namun, Lana mengingatkan kebijakan populis tanpa perhitungan yang matang justru akan merugikan perekonomian, khususnya bagi pelaku usaha. Sebagai contoh, ia melanjutkan, pada masa serba sulit bagi industri penerbangan saat ini, pemerintah seharusnya cukup memberikan fleksibilitas kepada maskapai untuk menentukan tarif melalui mekanisme tarif batas bawah dan batas atas yang sudah ditetapkan.

Penyesuaian harga tiket pesawat bisa terus dilakukan meski untuk bisa mencapai keseimbangan harga masih membutuhkan waktu.

"Kita semua tahu industri penerbangan sedang mengalami masa sulit saat ini, permintaan kenaikan tarif pun itu sudah ada dari tahun lalu, setidaknya Kementerian Perhubungan tahu airline mau naikin tarif, jadi ini sebetulnya bisa diantisipasi kenaikannya," ujarnya.

Akhir tahun lalu, sejumlah pelaku industri penerbangan memang sempat mengusulkan kenaikan tarif penerbangan imbas nilai dolar Amerika Serikat (AS) yang terus menguat. Pelemahan rupiah dinilai menjadi ancaman bagi industri penerbangan karena membuat biaya operasional maskapai membengkak.

Namun permintaan tersebut tidak kunjung mendapat respon dari Kementerian Perhubungan melalui revisi tarif batas bawah.

Pasar rentan bergejolak

Para pemangku kepentingan memang patut berhati-hati dalam membuat kebijakan saat ini. Pemerintah diharapkan dapat menghindari membuat kebijakan yang sifatnya mengurangi kepercayaan investor terhadap perekonomian dalam negeri.

Masuknya arus modal di pasar keuangan Indonesia saat ini menjadi angin segar bagi pemerintah. Hal itu membuat rupiah dan pasar keuangan akan mendapatkan dampak positif.

Meski begitu, pemerintah diminta tidak terlalu terlena akan menguatnya nilai mata uang tukar rupiah terhadap dolar AS pada saat ini. Sebab, kegembiraan akan menguatnya rupiah tersebut hanya berlangsung sementara.

Ekonom INDEF, Dzulfian Syafrian, menyatakan arus modal yang masuk tersebut dimulai dari masuknya arus modal dari portofolio secara drastis akibat penurunan tingkat bunga The Fed. Suatu hari nanti akan kembali lagi ke luar karena sifatnya spekulasi atau biasa disebut hot money.

"Memang harus dijaga betul-betul persepsi pasar. Kebijakan-kebijakan yang sifatnya disentif bagi ekonomi pasti akan mempengaruhi psikologis investor," ujar Dzulfian kepada Beritagar.id.

Moody's proyeksi ekonomi turun

Pemerintah juga harus betul-betul memperhatikan laju pertumbuhan ekonomi tahun ini. Lembaga pemeringkat internasional Moody’s Investor Service dalam laporan tahunan terbarunya menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia kemungkinan turun di bawah 5 persen pada periode 2019-2020.

Penurunan tersebut terjadi lantaran arus alokasi pengeluaran pemerintah Indonesia yang lebih moderat dan melambatnya laju pembangunan infrastruktur.

Tapi, tingkat pertumbuhan ekonomi yang dilihat dari pendapatan domestik bruto (PDB) ini masih lebih kuat dibandingkan dengan rata-rata negara yang sama-sama mendapatkan peringkat Baa2 atau prospek stabil dari Moody’s.

Peringkat tersebut juga menunjukkan bahwa Indonesia masih negara yang layak untuk dijadikan tujuan investasi.

“Perekonomian Indonesia tidak begitu terdampak perlambatan perdagangan global jika dibandingkan dengan perekonomian negara-negara lain di kawasan Asia Pasifik, meskipun pelemahan harga komoditas global akan memberatkan pertumbuhannya,” demikian dinyatakan oleh Moody’s.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR