PANSUS ANGKET KPK

Inkonsistensi Mahkamah Konstitusi dan aroma barter

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat (tengah) membacakan putusan sidang gugatan UU MD3 di Jakarta, Kamis (8/2).
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat (tengah) membacakan putusan sidang gugatan UU MD3 di Jakarta, Kamis (8/2). | Akbar Nugroho Gumay /Antara Foto

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa dipanggil oleh Panitia Khusus Hak Angket DPR. Dalam pertimbangannya, MK menilai bahwa KPK adalah lembaga penunjang yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang. Maka, KPK dimasukkan sebagai lembaga eksekutif.

"KPK merupakan lembaga di ranah eksekutif yang melaksanakan fungsi eksekutif, yakni penyidikan dan penuntutan," kata ketua MK Arief Hidayat, Kamis (8/2/2018) seperti dinukil dari Kompas.com.

Tapi putusan ini tak disetujui dengan bulat. Dari 9 hakim, hanya 5 hakim yang sepakat KPK adalah bagian eksekutif. Sedangkan 4 hakim lainnya menyatakan beda pendapat. Mereka adalah Maria Farida Indrati, I Dewa Gede Palguna, Saldi Isra, dan Suhartoyo.

Keempat hakim itu menilai, KPK adalah lembaga independen sehingga tak termasuk wilayah eksekutif. Harusnya DPR tak bisa menggunakan hak angket terhadap KPK.

"Lembaga independen tidak termasuk cabang kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif," kata Hakim Palguna.

Putusan ini merupakan perkara dari permohonan pegawai KPK. Mereka menggugat Undang-undang tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3), yang mengatur soal Hak Angket DPR.

DPR menggunakan hak ini untuk memanggil KPK terkait penyelidikan kasus korupsi E-KTP. KPK menolak menghadiri panggilan DPR karena menilai DPR tak berhak memanggil mereka terkait penyelidikan suatu kasus.

Keputusan MK tak konsisten menyebut posisi KPK. Menurut pengamat hukum dari Universitas Trisakti, Jakarta Fickar Hadjar, putusan ini ambigu.

Pada putusan perkara sebelumnya, MK menyatakan lembaga penegak hukum independen.

Dalam putusan perkara nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 saat KPK digugat Mulyana W Kusuma dkk, MK menilai KPK adalah bagian yudikatif.

"Dengan inkonsistensi ini telah menurunkan marwah MK sendiri," ucap Fickar saat diwawancara detikcom, Jumat (9/2/2018). Fickar menilai putusan ini juga menurunkan martabat para hakim konstitusi.

"Akibat lanjutannya KPK menjadi rentan yang setiap saat bisa diganggu oleh angket DPR," ucapnya.

KPK belum tentu akan hadir jika dipanggil Pansus Hak Angket DPR. Ketua KPK, Agus Rahardjo mengatakan KPK ingin membicarakan putusan MK terlebih dahulu dalam menentukan langkah selanjutnya.

"Kami bicarakan dulu," kata Agus usai menghadiri pembacaan putusan di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (8/2/2018) seperti dikutip dari CNN Indonesia.

Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif mengutarakan hal senada. Dia tidak ingin tergesa-gesa menentukan langkah selanjutnya. Bahkan, Laode juga belum ingin mengkritisi atau mengomentari putusan MK terkait keabsahan Pansus Angket DPR untuk KPK.

"Kami ingin lihat dulu putusan utuhnya. Setelah itu baru kami menyatakan pendapat," ujar Laode.

Kental dengan aroma barter politik

Keputusan MK ini sudah diduga sejak awal. Setelah mencuat kasus lobi Ketua MK Arief Hidayat dengan beberapa anggota DPR, diduga mereka bersepakat barter.

Arief, yang ingin menjabat lagi sebagai hakim MK, diduga melobi anggota DPR agar memilihnya kembali. Sedianya, jabatan Arief bakal tuntas April 2018. Sebagai gantinya, MK akan menolak permohonan pegawai KPK yang menggugat Hak Angket.

November lalu, Wakil ketua Komisi III DPR Desmond J Mahesa mengungkap kejanggalan fit and proper test Arief di DPR. Tes itu tidak diputuskan terlebih dahulu dalam rapat Komisi III. Padahal, jika rapat pleno memutuskan memperpanjang masa bakti Arief, maka tes itu tak diperlukan.

Menurut Desmond, Arief gencar lobi-lobi ke beberapa partai politik agar kembali terpilih menjadi hakim MK dan jabatan Ketua MK tidak diambil alih oleh hakim MK Saldi Isra.

Desmond menyebut sejumlah partai tidak ingin Saldi Isra menjadi Ketua MK karena dianggap pro KPK. Desmond menyebut rencana mengamankan posisi Arief sebagai hakim MK itu terkait putusan uji materi UU MD3 soal pasal Hak Angket.

Baik Arief maupun anggota DPR dan Arief mengakui adanya pertemuan, tapi membantah jika ada lobi apalagi barter. "Tapi orang anggap macam-macam silakan saja," kata Arief, Kamis (6/12/2017) seperti dikutip dari Kumparan.com.

Masinton Pasaribu, anggota DPR dari PDI P, membantah ada kesepakatan. "Enggak ada lobi, deal apa-apa. Enggak ada itu," ujar dia.

BACA JUGA