AKSES INTERNET

Internet di Papua diblokir, aktivitas ojek daring hingga BPJS mati

Aksi unjuk rasa berlangsung di Timika, Papua (21/8/2019).
Aksi unjuk rasa berlangsung di Timika, Papua (21/8/2019). | Stringer /EPA-EFE

Sambungan internet yang diblokir Pemerintah hingga mati total di Papua dan Papua Barat sangat merugikan masyarakat. Aktivitas ekonomi ojek daring hingga pelayanan BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan) mati.

Direktur Eksekutif Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) Damar Juniarto mengungkapkan, layanan publik seperti BPJS tidak berjalan lantaran internet blackout. "Orang jadi harus bayar cash. Bahkan Ojek online gak bisa nyari penghasilan. Di apps (aplikasi), kosong," ungkap Damar kepada Beritagar.id, Selasa (27/8/2019).

Laporan tersebut, kata Damar, diterima dari anggota SAFEnet di Papua. Tangkapan layar keluhan warga Papua dan Papua Barat juga ia unggah di akun Twitter-nya.

Pemblokiran akses internet di Bumi Cendrawasih itu tambah Damar, tak hanya di telepon seluler. "Internet blackout, bukan hanya di jaringan mobile, tetapi IndieHome juga," tandasnya. IndieHome adalah layanan sambungan internet dari PT Telkom Indonesia.

SAFEnet juga telah membuat petisi penolakan dan pencabutan blokir sejak pekan lalu dan telah ditandatangani 12.000 orang per Selasa, (27/8) pagi.

"Tindakan blokir dan pembatasan akses informasi ini melanggar hak digital, terutama hak warga negara untuk dapat mengakses informasi yang sebenarnya dilindungi oleh pasal 19 ICCPR," ujar Damar dalam petisi tersebut.

Menurutnya, masyarakat di luar Papua juga terdampak lantaran kesulitan mencari kebenaran atas peristiwa yang terjadi, juga mengecek keselamatan keluarga dan kerabat.

Lalu, berapa banyak penduduk terdampak internet yang mati total di Papua dan Papua Barat?

Data Badan Pusat Statistik (BPS) dan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), dari jumlah penduduk 3,3 juta jiwa di Papua, pengguna internet di sana mencapai 1,4 persen. Begitu juga di Papua Barat, dari 963,6 ribu jiwa penduduk, pengguna internet sebanyak 0,3 persen.

Damar menegaskan, warga Jakarta yang akses internetnya dibatasi ketika terjadi kerusuhan pada Mei lalu begitu banyak yang merasa dirugikan. "Warga Papua dan Papua Barat juga sama dong. Mereka memiliki hak yang sama seperti tertuang dalam Pasal 14 Undang-undang No 39 Tahun 1999 tentang HakAsasi Manusia," tegasnya.

Seperti diketahui, Pemerintah melalui Kementerian Kominfo, melakukan pembatasan akses internet di wilayah Papua dan Papua Barat, sejak Rabu (21/8). Hal itu dilakukan dengan alasan keamanan nasional, sebagai respon atas aksi demo yang berbuntut rusuh di Manokwari, Sorong, dan Fakfak.

Kebijakan tersebut dikritik sejumlah pihak. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menilai pemblokiran tersebut melanggar hak atas informasi yang dijamin UUD 1945.

Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia Abdul Manan bahkan mendorong pemerintah menyelesaikan akar permasalahan konflik di Papua, dengan memproses hukum oknum yang bertindak rasis dan memicu kemarahan masyarakat Papua. Menurutnya, langkah pemerintah memblokir akses internet justru tidak menyelesaikan masalah.

Ombudsman akan panggil Kemenkominfo

Anggota Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Alvin Lie Ling Piao berencana memanggil Kementerian Kominfo terkait pemblokiran akses internet Papua dan Papua Barat yang diberlakukan sejak Rabu (21/8).

"Dijadwalkan besok (Rabu 28/8) jam 10.00 WIB," ungkap Alvin kepada Beritagar.id, (27/8) siang.

Keputusan pemanggilan tersebut kata Alvin, diputuskan saat rapat pleno mingguan dengan agenda pembahasan blokir internet di Papua dan Papua Barat pada Senin (26/8).

Sementara itu, Menteri Kominfo Rudiantara, belum bisa memastikan kapan pemblokiran internet di Papua dan Papua Barat akan berakhir. "Saya berharap bisa secepatnya (selesai blokir). Namun masih belum ada indikasi dari sisi waktu sampai sekarang," ungkap Rudiantara, (26/8).

Hingga kini sebut Rudiantara, Kementrian Kominfo mendeteksi 230 ribu alamat situs (Uniform Resource Locator atau URL) yang diduga menyebarkan misinformasi dan disinformasi. "Paling banyak Twitter," tandasnya.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR